Justisio

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1.
Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.
2.
Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
3.
Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
4.
Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
5.
Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.
6.
Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku/korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.
7.
Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.
8.
Penyidik adalah penyidik Anak.
9.
Penuntut Umum adalah penuntut umum Anak.
10.
Hakim adalah hakim Anak.
11.
Hakim Banding adalah hakim banding Anak.
12.
Hakim Kasasi adalah hakim kasasi Anak.
13.
Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap Anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana.
14.
Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial Anak.
15.
Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang didik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial Anak.
16.
Keluarga adalah orang tua yang terdiri atas ayah, ibu, dan/atau anggota keluarga lain yang dipercaya oleh Anak.
17.
Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
18.
Pendamping adalah orang yang dipercaya oleh Anak untuk mendampinginya selama proses peradilan pidana berlangsung.
19.
Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20.
Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat LPKA adalah lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya.
21.
Lembaga Penempatan Anak Sementara yang selanjutnya disingkat LPAS adalah tempat sementara bagi Anak selama proses peradilan berlangsung.
22.
Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LPKS adalah lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Anak.
23.
Klien Anak adalah Anak yang berada di dalam pelayanan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan Pembimbing Kemasyarakatan.
24.
Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan.

Pasal 2

Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas:
a.
pelindungan;
b.
keadilan;
c.
nondiskriminasi;
d.
kepentingan terbaik bagi Anak;
e.
penghargaan terhadap pendapat Anak;
f.
kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;
g.
pembinaan dan pembimbingan Anak;
h.
proporsional;
i.
perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan
j.
penghindaran pembalasan.

Pasal 3

Setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak:
a.
diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
b.
dipisahkan dari orang dewasa;
c.
memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
d.
melakukan kegiatan rekreasional;
e.
bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
f.
tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
g.
tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
h.
memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
i.
tidak dipublikasikan identitasnya;
j.
memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
k.
memperoleh advokasi sosial;
l.
memperoleh kehidupan pribadi;
m.
memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
n.
memperoleh pendidikan;
o.
memperoleh pelayanan kesehatan; dan
p.
memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1)
Anak yang sedang menjalani masa pidana berhak:
a.
mendapat pengurangan masa pidana;
b.
memperoleh asimilasi;
c.
memperoleh cuti mengunjungi keluarga;
d.
memperoleh pembebasan bersyarat;
e.
memperoleh cuti menjelang bebas;
f.
memperoleh cuti bersyarat; dan
g.
memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)
Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Anak yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1)
Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.
(2)
Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.
penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
b.
persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
c.
pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.
(3)
Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi.

Pasal 6

Diversi bertujuan:
a.
mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
b.
menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
c.
menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
d.
mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
e.
menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Pasal 7

(1)
Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.
(2)
Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:
a.
diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
b.
bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Pasal 8

(1)
Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.
(2)
Dalam hal diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau masyarakat.
(3)
Proses Diversi wajib memperhatikan:
a.
kepentingan korban;
b.
kesejahteraan dan tanggung jawab Anak;
c.
penghindaran stigma negatif;
d.
penghindaran pembalasan;
e.
keharmonisan masyarakat; dan
f.
kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Pasal 9

(1)
Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan Diversi harus mempertimbangkan:
a.
kategori tindak pidana;
b.
umur Anak;
c.
hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas; dan
d.
dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.
(2)
Kesepakatan Diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali untuk:
a.
tindak pidana yang berupa pelanggaran;
b.
tindak pidana ringan;
c.
tindak pidana tanpa korban; atau
d.
nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Pasal 10

(1)
Kesepakatan Diversi untuk menyelesaikan tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dilakukan oleh penyidik bersama pelaku dan/atau keluarganya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat.
(2)
Kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penyidik atas rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan dapat berbentuk:
a.
pengembalian kerugian dalam hal ada korban;
b.
rehabilitasi medis dan psikososial;
c.
penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;
d.
keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
e.
pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.

Pasal 11

Hasil kesepakatan Diversi dapat berbentuk, antara lain:
a.
perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;
b.
penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;
c.
keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
d.
pelayanan masyarakat.

Pasal 12

(1)
Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam dituangkan dalam bentuk kesepakatan Diversi.
(2)
Hasil kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan ke pengadilan negeri sesuai dengan daerah hukumnya dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan.
(3)
Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya kesepakatan Diversi.
(4)
Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan.
(5)
Setelah menerima penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Penyidik menerbitkan penetapan penghentian penyidikan atau Penuntut Umum menerbitkan penetapan penghentian penuntutan.

Pasal 13

Proses peradilan pidana Anak dilanjutkan dalam hal:
a.
proses Diversi tidak menghasilkan kesepakatan; atau
b.
kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan.

Pasal 14

(1)
Pengawasan atas proses Diversi dan pelaksanaan kesepakatan yang dihasilkan berada pada atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan.
(2)
Selama proses Diversi berlangsung sampai dengan kesepakatan Diversi dilaksanakan, Pembimbing Kemasyarakatan wajib melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan.
(3)
Dalam hal kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan dalam waktu yang ditentukan, Pembimbing Kemasyarakatan segera melaporkannya kepada pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4)
Pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menindaklanjuti laporan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari.

Pasal 15

Ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan proses Diversi, tata cara, dan koordinasi pelaksanaan Diversi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 16

Ketentuan beracara dalam Hukum Acara Pidana berlaku juga dalam acara peradilan pidana anak, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Pasal 17

(1)
Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim wajib memberikan perlindungan khusus bagi Anak yang diperiksa karena tindak pidana yang dilakukannya dalam situasi darurat.
(2)
Perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penjatuhan sanksi tanpa pemberatan.

Pasal 18

Dalam menangani perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara.

Pasal 19

(1)
Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik.
(2)
Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nama Anak, nama Anak Korban, nama Anak Saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkap jati diri Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi.

Pasal 20

Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak.

Menampilkan 20 dari 39 pasal. Masuk untuk membaca semuanya.