Pasal 1

(1)

Membentuk Kecamatan Sausu di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Donggala, yang meliputi wilayah:

Desa Torue;

Desa Tanalanto;

Desa Tolai;

Desa Balinggi;

Desa Suli;

Desa Sausu;

Desa Astina;

Desa Purwosari;

Desa Malakosa

Desa Sausu Peore;

Desa Maleali.

(2)

Wilayah Kecamatan Sausu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Parigi;

(3)

Dengan dibentuknya Kecamatan Sausu, maka wilayah Kecamatan Parigi dikurangi dengan wilayah Kecamatan Sausu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 2

(1)

Membentuk Kecamatan Sojol di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Donggala, yang meliputi wilayah:

Desa Balukang;

Desa Pangalasiang;

Desa Tonggolobibi;

Desa Siboang;

Desa Siwalempu;

Desa Bou;

Desa Pesik;

Desa Lenju;

Desa Ogoamas I;

Desa Ogoamas II;

(2)

Wilayah Kecamatan Sojol sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Damsol.

(3)

Dengan dibentuknya Kecamatan Sojol, maka wilayah Kecamatan Damsol dikurangi dengan wilayah Kecamatan Sojol sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 3

(1)

Membentuk Kecamatan Palolo di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Donggala, yang meliputi wilayah:

Desa Makmur;

Desa Sintuwu;

Desa Rejeki;

Desa Bahagia;

Desa Berdikari;

Desa Tongoa;

Desa Rahmat;

Desa Petimbe;

Desa Kapiroe

Desa Bunga;

Desa Bobo;

Desa Bakubakulu;

Desa Sigimpu;

Desa Ampera;

Desa Ranteleda;

Desa Tanaharapan.

(2)

Wilayah Kecamatan Palolo sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Sigi Biromaru.

(3)

Dengan dibentuknya Kecamatan Palolo, maka wilayah Kecamatan Sigi Biromaru dikurangi dengan wilayah Kecamatan Palolo sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 4

(1)

Membentuk Kecamatan Bungku Barat di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Poso, yang meliputi wilayah:

Desa Wosu;

Desa Bahoea Reko-reko;

Desa Larobenu;

Desa Umpanga;

Desa Tondo;

Desa Topogaro;

Desa Uedago;

Desa Wata;

Desa Parilangke;

Desa Bahonsuai;

Desa Pebotoa;

Desa Umbele;

Desa Moahino;

Desa Karaupa;

Desa Samarengga;

Desa Atananga;

Desa Pebatae;

Desa Ambunu;

Desa Sampeantaba;

Desa Amea;

Desa Ungkaya;

Desa Solonsa.

(1)

Wilayah Kecamatan Bungku Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Bungku Tengah.

(3)

Dengan dibentuknya Kecamatan Bungku Barat, maka wilayah Kecamatan Bungku Tengah dikurangi dengan wilayah Kecamatan Bungku Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 5

(1)

Membentuk Kecamatan Toili di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Banggai, yang meliputi wilayah:

Desa Cendanapura;

Desa Sidoharjo;

Desa Selamiharjo;

Desa Mulyoharjo;

Desa Argakencana;

Desa Toili;

Desa Saluan;

Desa Bumiharjo;

Desa Minahaki;

Desa Minakarya;

Desa Sentralsari;

Desa Tohitisari;

Desa Tirtakencana;

Desa Singkoyo;

Desa Tolisu;

Desa Piondo;

Desa Tirtasari;

Desa Uelolu;

Desa Sindangsari;

Desa Pandan Wangi;

Desa Dongin;

Desa Kamiwangi;

Desa Karyamakmur;

Desa Pasirlamba;

Desa Rata;

Desa Rusakencana; aa. Desa Bukit Jaya; bb. Desa Bukitmakarti; cc. Desa Makapa; dd. Desa Mantawa; ee. Desa Gunung Keramat; ff. Desa Lembah Keramat.

(2)

Wilayah Kecamatan Toili sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Batui.

(3)

Dengan dibentuknya Kecamatan Toili, maka wilayah Kecamatan Batui dikurangi dengan wilayah Kecamatan Toili sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6

(1)

Pusat Pemerintahan kecamatan Sausu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berada di Desa Sausu.

(2)

Pusat Pemerintahan Kecamatan Sojol sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berada di Desa Balukang.

(3)

Pusat Pemerintahan Kecamatan Palolo sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berada di Desa Makmur.

(4)

Pusat Pemerintahan Kecamatan Bungku Barat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berada di Desa Wosu.

(5)

Pusat Pemerintahan Kecamatan Toili sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berada di Desa Cendanapura.

Pasal 7

Batas wilayah Kecamatan-kecamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (1), ayat (1), ayat (1) dan ayat (1), dituangkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 8

Pecahan, penyatuan, penghapusan, serta perubahan nama dan batas Desa/ Kelurahan dalam Kecamatan-kecamatan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini sepanjang tidak mengakibatkan perubahan batas wilayah Kecamatan, diatur dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 9

(1)

Ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur oleh Menteri Dalam Negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2)

Segala sesuatu yang berkenaan dengan dan sebagai akibat dari pembentukan 5 (lima) Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini diatur oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dengan memperhitungkan kemampuan keuangan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah.

Pasal 10

Segala ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pembentukan dan perubahan batas Kecamatan dalam Wilayah Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1996 Tentang Pembentukan 5 (lima) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Dati Ii Denggala, Poso dan Banggai dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah