Justisio
Kembali

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/pmk.07/2022 Tahun 2022 Tentang Dana Insentif Daerah untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Pada Tahun 2022 dan Penggunaan Sisa Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020, Sisa Dana Insentif Daerah Tambahan Tahun Anggaran 2020, dan Sisa Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2021

Dasar Hukum
Peraturan Terkait
Histori
Lampiran

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1.
Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2.
Kepala Daerah adalah gubernur bagi daerah provinsi atau bupati bagi daerah kabupaten atau wali kota bagi daerah kota.
3.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
4.
Dana Insentif Daerah yang selanjutnya disingkat DID adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja nasional kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat.
5.
Dana Insentif Daerah untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan yang selanjutnya disebut DID Kinerja Tahun Berjalan adalah DID yang diberikan kepada Pemerintah Daerah yang berkinerja baik dalam pelayanan dasar publik di tahun berjalan yang meliputi layanan pemberian vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (COVID- Indonesia Tahun 2021 Nomor 149) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 691); 19), dukungan pemerintah daerah dalam mendukung penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro kecil, percepatan penyerapan belanja daerah, serta penurunan inflasi daerah.
6.
Produk Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PDN adalah barang yang dibuat dan/atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha di Indonesia.
7.
Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa yang selanjutnya disingkat RUP adalah daftar rencana pengadaan barang dan jasa yang akan dilaksanakan oleh kementerian/lembaga/perangkat daerah.
8.
Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa Produk Dalam Negeri melalui Penyedia selanjutnya disebut RUP PDN melalui Penyedia adalah RUP PDN yang dilaksanakan oleh penyedia barang dan jasa untuk produk dalam negeri dan usaha mikro dan kecil.
9.
Belanja Daerah yang ditandai untuk Stunting yang selanjutnya disebut Tagging Stunting adalah belanja daerah yang digunakan untuk mendukung penurunan prevalensi stunting.

Pasal 2

(1)
DID Kinerja Tahun Berjalan dialokasikan sebesar Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah).
(2)
DID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk 2 (dua) periode, yang terdiri atas:
a.
periode pertama sebesar Rp1.500.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus miliar rupiah); dan
b.
periode kedua sebesar Rp1.500.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus miliar rupiah).

Pasal 3

(1)
Pengalokasian DID Kinerja Tahun Berjalan periode pertama sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dihitung berdasarkan kinerja daerah.
(2)
Kinerja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan kategori:
a.
penggunaan PDN;
b.
percepatan belanja daerah;
c.
percepatan pelaksanaan vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
d.
dukungan belanja daerah terhadap penurunan kemiskinan, pengangguran, dan stunting; dan
e.
penurunan inflasi daerah.

Pasal 4

(1)
Kategori penggunaan PDN sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, berdasarkan data:
a.
anggaran belanja barang dan jasa dalam APBD Tahun Anggaran 2022;
b.
anggaran belanja modal dalam APBD Tahun Anggaran 2022;
c.
RUP PDN melalui penyedia per bulan Juni tahun 2022; dan
d.
transaksi RUP PDN melalui penyedia periode bulan Januari sampai dengan bulan Juni tahun 2022.
(2)
Kategori percepatan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, berdasarkan data:
a.
anggaran belanja daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2022; dan
b.
realisasi belanja daerah periode bulan Januari sampai dengan bulan Agustus tahun 2022.
(3)
Kategori percepatan pelaksanaan vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c, berdasarkan data:
a.
target sasaran vaksinasi meliputi tahap I, tahap II, dan booster; dan
b.
capaian vaksinasi meliputi tahap I, tahap II, dan booster berdasarkan lokasi pelaksanaan vaksinasi sampai dengan bulan Juni tahun 2022.
(4)
Kategori dukungan belanja daerah terhadap penurunan kemiskinan, pengangguran, dan stunting sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf d, berdasarkan data:
a.
tingkat pengangguran terbuka;
b.
tingkat kemiskinan;
c.
prevalensi stunting;
d.
realisasi belanja daerah fungsi ekonomi;
e.
realisasi belanja daerah fungsi perlindungan sosial; dan
f.
realisasi Tagging Stunting.
(5)
Kategori penurunan inflasi daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf e, berdasarkan data inflasi bulan Mei tahun 2022 dan bulan Agustus tahun 2022 per provinsi dan per kabupaten/kota.
(6)
Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, ayat (2), dan ayat (4) huruf d, huruf e, dan huruf f, bersumber dari Kementerian Keuangan.
(7)
Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d bersumber dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
(8)
Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) huruf c bersumber dari Kementerian Kesehatan.
(9)
Data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b, dan ayat (5) bersumber dari Badan Pusat Statistik.

Pasal 5

(1)
Kategori kinerja daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) didasarkan pada penghitungan nilai kinerja daerah terhadap tiap-tiap kategori, terdiri atas:
a.
kategori penggunaan PDN didasarkan pada:
1.
rasio RUP PDN melalui penyedia; dan
2.
rasio transaksi RUP PDN melalui penyedia.
b.
kategori percepatan belanja daerah didasarkan pada rasio realisasi belanja daerah;
c.
kategori percepatan pelaksanaan vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) didasarkan pada
d.
rasio realisasi vaksinasi tahap I, tahap II, dan booster berdasarkan lokasi penyelenggaraan; dan kategori dukungan belanja daerah terhadap penurunan kemiskinan, pengangguran, dan stunting didasarkan pada:
1.
rasio realisasi belanja daerah fungsi ekonomi dan tingkat pengangguran terbuka;
2.
rasio realisasi belanja daerah fungsi perlindungan sosial dan tingkat kemiskinan; dan
3.
rasio realisasi Tagging Stunting dan prevalensi stunting.
e.
kategori penurunan inflasi daerah didasarkan pada selisih atas nilai inflasi bulan Agustus tahun 2022 dengan nilai inflasi bulan Mei tahun 2022 per daerah dan nasional.
(2)
Penghitungan nilai kinerja kategori penggunaan PDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sebagai berikut:
a.
rasio RUP PDN melalui penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dihitung dengan menggunakan rumus: RUP PDN melalui penyedia anggaran belanja barang dan jasa + anggaran belanja modal
b.
rasio transaksi RUP PDN melalui penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 dihitung dengan menggunakan rumus: transaksi RUP PDN melalui penyedia anggaran belanja barang dan jasa + anggaran belanja modal
c.
rasio transaksi RUP PDN melalui penyedia sebagaimana dimaksud dalam huruf b hanya dihitung untuk daerah yang mempunyai nilai rasio RUP PDN melalui penyedia sebagaimana dimaksud dalam huruf a paling sedikit 40% (empat puluh persen).
(3)
Penghitungan nilai kinerja kategori percepatan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung dengan menggunakan rumus: realisasi belanja daerah hingga bulan Agustus anggaran belanja daerah
(4)
Penghitungan nilai kinerja kategori percepatan pelaksanaan vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) berdasarkan lokasi penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dihitung dengan menggunakan rumus:
realisasi vaksinasi I berdasarkan lokasi penyelenggaraan+realisasi vaksinasi II berdasarkan lokasi penyelenggaraan+realisasi vaksinasi booster berdasarkan lokasi penyelenggaraan
target vaksinasi Itarget vaksinasi IItarget vaksinasi booster
3
(5)
Rasio realisasi belanja daerah fungsi ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d angka 1 dihitung dengan menggunakan rumus: realisasi belanja daerah fungsi ekonomi hingga bulan Agustus anggaran belanja daerah
(6)
Rasio realisasi belanja daerah fungsi perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d angka 2 dihitung dengan menggunakan rumus: realisasi belanja daerah fungsi perlindungan sosial hingga bulan Agustus anggaran belanja daerah
(7)
Rasio realisasi Tagging Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d angka 3 dihitung dengan menggunakan rumus: realisasi Tagging Stunting hingga bulan Agustus anggaran belanja daerah
(8)
Rasio realisasi belanja daerah fungsi ekonomi dan tingkat pengangguran terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d angka 1 dibagi menjadi 4 (empat) kuadran sebagai berikut:
a.
kuadran I merupakan daerah-daerah dengan:
1.
rasio realisasi belanja daerah fungsi ekonomi lebih besar dari median rasio realisasi belanja daerah fungsi ekonomi; dan
2.
tingkat pengangguran terbuka lebih besar dari atau sama dengan median tingkat pengangguran terbuka.
b.
kuadran II merupakan daerah-daerah dengan:
1.
rasio realisasi belanja daerah fungsi ekonomi lebih kecil dari atau sama dengan median rasio realisasi belanja daerah fungsi ekonomi; dan
2.
tingkat pengangguran terbuka lebih besar dari atau sama dengan median tingkat pengangguran terbuka.
c.
kuadran III merupakan daerah-daerah dengan:
1.
rasio realisasi belanja daerah fungsi ekonomi lebih kecil dari atau sama dengan median rasio realisasi belanja daerah fungsi ekonomi; dan
2.
tingkat pengangguran terbuka lebih kecil dari median tingkat pengangguran terbuka.
d.
kuadran IV merupakan daerah-daerah dengan:
1.
rasio realisasi belanja daerah fungsi ekonomi lebih besar dari median rasio realisasi belanja daerah fungsi ekonomi; dan
2.
tingkat pengangguran terbuka lebih kecil dari median tingkat pengangguran terbuka.
(9)
Rasio realisasi belanja daerah fungsi perlindungan sosial dan tingkat kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d angka 2 dibagi menjadi 4 (empat) kuadran sebagai berikut:
a.
kuadran I merupakan daerah-daerah dengan:
1.
rasio realisasi belanja daerah fungsi perlindungan sosial lebih besar dari median rasio realisasi belanja daerah fungsi perlindungan sosial; dan
2.
tingkat kemiskinan lebih besar dari atau sama dengan median tingkat kemiskinan.
b.
kuadran II merupakan daerah-daerah dengan:
1.
rasio realisasi belanja daerah fungsi perlindungan sosial lebih kecil dari atau sama dengan median rasio realisasi belanja daerah fungsi perlindungan sosial; dan
2.
tingkat kemiskinan lebih besar dari atau sama dengan median tingkat kemiskinan.
c.
kuadran III merupakan daerah-daerah dengan:
1.
rasio realisasi belanja daerah fungsi perlindungan sosial lebih kecil dari atau sama dengan median rasio realisasi belanja daerah fungsi perlindungan sosial; dan
2.
tingkat kemiskinan lebih kecil dari median tingkat kemiskinan.
d.
kuadran IV merupakan daerah-daerah dengan:
1.
rasio realisasi belanja daerah fungsi perlindungan sosial lebih besar dari median rasio realisasi belanja daerah fungsi perlindungan sosial; dan
2.
tingkat kemiskinan lebih kecil dari median tingkat kemiskinan.
(10)
Rasio realisasi Tagging Stunting dan prevalensi stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d angka 3 dibagi menjadi 4 (empat) kuadran sebagai berikut:
a.
kuadran I merupakan daerah-daerah dengan:
1.
rasio realisasi Tagging Stunting lebih besar dari median rasio realisasi Tagging Stunting; dan
2.
prevalensi stunting lebih besar dari atau sama dengan median prevalensi stunting.
b.
kuadran II merupakan daerah-daerah dengan:
1.
rasio realisasi Tagging Stunting lebih kecil dari atau sama dengan median rasio realisasi Tagging Stunting; dan
2.
prevalensi stunting lebih besar dari atau sama dengan median prevalensi stunting.
c.
kuadran III merupakan daerah-daerah dengan:
1.
rasio realisasi Tagging Stunting lebih kecil dari atau sama dengan median rasio realisasi Tagging Stunting dan
2.
prevalensi stunting lebih kecil dari median prevalensi stunting.
d.
kuadran IV merupakan daerah-daerah dengan:
1.
rasio realisasi Tagging Stunting lebih besar dari median rasio realisasi Tagging Stunting; dan
2.
prevalensi stunting lebih kecil dari median prevalensi stunting.
(11)
Daerah yang dilakukan penilaian kinerja untuk penghitungan kategori dukungan belanja daerah terhadap penurunan kemiskinan, pengangguran, dan stunting merupakan daerah yang berada di kuadran IV sebagaimana dimaksud pada ayat (8), ayat (9), dan ayat (10).
(12)
Nilai kinerja kategori dukungan belanja daerah terhadap penurunan kemiskinan, pengangguran, dan stunting merupakan penjumlahan atas nilai kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dihitung dengan menggunakan rumus: nilai kinerja rasio realisasi belanja daerah fungsi ekonomi + nilai kinerja rasio realisasi belanja daerah fungsi perlindungan sosial + nilai kinerja rasio realisasi Tagging Stunting
(13)
Penghitungan nilai kinerja kategori pengendalian inflasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan sebagai berikut:
a.
nilai selisih inflasi nasional dihitung berdasarkan pengurangan nilai inflasi bulan Agustus terhadap nilai inflasi bulan Mei;
b.
nilai selisih inflasi per daerah dihitung berdasarkan pengurangan nilai inflasi bulan Agustus terhadap nilai inflasi bulan Mei;
c.
daerah yang diperhitungkan dalam alokasi DID Kinerja Tahun Berjalan untuk kategori penurunan inflasi daerah merupakan daerah yang memiliki nilai selisih per daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b lebih kecil dibandingkan dengan nilai selisih inflasi nasional sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
d.
daerah-daerah yang memiliki nilai selisih inflasi lebih kecil dibandingkan dengan nilai selisih inflasi nasional sebagaimana dimaksud pada huruf c, dilakukan standardisasi nilai dengan menggunakan rumus: nilai selisih inflasi daerah ke-i – nilai selisih inflasi tertinggi nilai selisih inflasi terendah – nilai selisih inflasi tertinggi
(14)
Kinerja daerah yang diperhitungkan dalam alokasi DID Kinerja Tahun Berjalan merupakan:
a.
daerah yang memiliki nilai kinerja 10 (sepuluh) terbaik pemerintah provinsi, 10 (sepuluh) terbaik pemerintah kota, dan 10 (sepuluh) terbaik pemerintah kabupaten untuk tiap kategori kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (11); dan
b.
daerah yang memiliki nilai kinerja 10 (sepuluh) terbaik pemerintah provinsi, 15 (lima belas) terbaik pemerintah kota, dan 15 (lima belas) terbaik pemerintah kabupaten untuk kategori kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (13).
(15)
Nilai kinerja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (14) dilakukan standardisasi per daerah provinsi/kabupaten/kota dengan menggunakan rumus: nilai daerah ke-i – nilai terendahprovinsi/kabupaten/kota ----------------------------------------------------------------- X 0,05 nilai tertinggiprovinsi/kabupaten/kota – nilai terendahprovinsi/kabupaten/kota + 1

Pasal 6

Penentuan alokasi per daerah dihitung dengan tahapan sebagai berikut:
a.
DID Kinerja Tahun Berjalan dialokasikan berdasarkan kategori kinerja daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dengan memperhatikan prioritas kategori kinerja dengan bobot sebagai berikut:
Kategori KinerjaBobot Prioritas
1. penggunaan PDN18,00
2. percepatan belanja daerah18,00
3. percepatan pelaksanaan vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)18,00
4. dukungan belanja daerah terhadap penurunan kemiskinan, pengangguran, dan stunting18,00
5. penurunan28,00

Menampilkan 6 dari 36 pasal. Masuk untuk membaca semuanya.