Justisio
Kembali

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana

Dasar Hukum
Peraturan Terkait
Histori
Lampiran

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1.
Dana penanggulangan bencana adalah dana yang digunakan bagi penanggulangan bencana untuk tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan/atau pascabencana.
2.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disebut APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
3.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4.
Dana kontinjensi bencana adalah dana yang dicadangkan untuk menghadapi kemungkinan terjadinya bencana tertentu.
5.
Dana siap pakai adalah dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh Pemerintah untuk digunakan pada saat tanggap darurat bencana sampai dengan batas waktu tanggap darurat berakhir.
6.
Dana bantuan sosial berpola hibah adalah dana yang disediakan Pemerintah kepada pemerintah daerah sebagai bantuan penanganan pascabencana.
7.
Bantuan darurat bencana adalah bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat tanggap darurat.
8.
Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
9.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat dengan BNPB adalah lembaga pemerintah non-departemen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah badan pemerintah daerah yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
11.
Instansi/lembaga terkait adalah instansi/lembaga yang terkait dengan penanggulangan bencana.

Pasal 2

Pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana ditujukan untuk mendukung upaya penanggulangan bencana secara berdayaguna, berhasilguna, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 3

Pengaturan pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana meliputi:
a.
sumber dana penanggulangan bencana;
b.
penggunaan dana penanggulangan bencana;
c.
pengelolaan bantuan bencana; dan
d.
pengawasan, pelaporan, dan pertanggungjawaban pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana.

Pasal 4

(1)
Dana penanggulangan bencana menjadi tanggungjawab bersama antara Pemerintah dan pemerintah daerah.
(2)
Dana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
a.
APBN;
b.
APBD; dan/atau
c.
masyarakat.

Pasal 5

(1)
Pemerintah dan pemerintah daerah mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana dalam APBN dan APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dan huruf b secara memadai.
(2)
Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan pada tahap prabencana, saat tanggap darurat bencana, dan pascabencana.
(3)
Dalam anggaran penanggulangan bencana yang bersumber dari APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah menyediakan pula:
a.
dana kontinjensi bencana;
b.
dana siap pakai; dan
c.
dana bantuan sosial berpola hibah.

Pasal 6

(1)
Dana kontinjensi bencana sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a disediakan dalam APBN untuk kegiatan kesiapsiagaan pada tahap prabencana.
(2)
Dana siap pakai sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b disediakan dalam APBN yang ditempatkan dalam anggaran BNPB untuk kegiatan pada saat tanggap darurat.
(3)
Pemerintah daerah dapat menyediakan dana siap pakai dalam anggaran penanggulangan bencana yang berasal dari APBD yang ditempatkan dalam anggaran BPBD.
(4)
Dana siap pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus selalu tersedia sesuai dengan kebutuhan pada saat tanggap darurat.
(5)
Dana bantuan sosial berpola hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c disediakan dalam APBN untuk kegiatan pada tahap pascabencana.

Pasal 7

(1)
Pemerintah dan pemerintah daerah mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c.
(2)
Dana yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterima oleh Pemerintah dicatat dalam APBN.
(3)
Dana yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterima oleh pemerintah daerah dicatat dalam APBD.
(4)
Pemerintah daerah hanya dapat menerima dana yang bersumber dari masyarakat dalam negeri.
(5)
Ketentuan lebih lanjut mengenai pencatatan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
(6)
Ketentuan lebih lanjut mengenai pencatatan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 8

Dalam mendorong partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam , Pemerintah atau pemerintah daerah dapat:
a.
memfasilitasi masyarakat yang akan memberikan bantuan dana penanggulangan bencana;
b.
memfasilitasi masyarakat yang akan melakukan pengumpulan dana penanggulangan bencana; dan
c.
meningkatkan kepedulian masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyediaan dana.

Pasal 9

(1)
Setiap pengumpulan dana penanggulangan bencana, wajib mendapat izin dari instansi/lembaga yang berwenang.
(2)
Setiap izin yang diberikan oleh instansi/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) salinannya disampaikan kepada BNPB atau BPBD.
(3)
Tata cara perizinan pengumpulan dana penanggulangan bencana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)
Penggunaan dana penanggulangan bencana dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, BNPB, dan/atau BPBD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
(2)
Dana penanggulangan bencana digunakan sesuai dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan/atau pascabencana sebagaimana dimaksud dalam .

Pasal 11

Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban penggunaan dana penanggulangan bencana yang bersumber dari APBN atau APBD pada tahap prabencana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Dana penanggulangan bencana pada tahap prabencana dialokasikan untuk kegiatan dalam situasi:
a.
tidak terjadi bencana; dan
b.
terdapat potensi terjadinya bencana.

Pasal 13

Penggunaan dana penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam huruf a meliputi:
a.
fasilitasi penyusunan rencana penanggulangan bencana;
b.
program pengurangan risiko bencana;
c.
program pencegahan bencana;
d.
pemaduan perencanaan pembangunan dengan perencanaan penanggulangan bencana;
e.
penyusunan analisis risiko bencana;
f.
fasilitasi pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
g.
penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana; dan
h.
penyusunan standar teknis penanggulangan bencana.

Pasal 14

(1)
Penggunaan dana penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana sebagaimana dimaksud dalam huruf b meliputi:
a.
kegiatan kesiapsiagaan;
b.
pembangunan sistem peringatan dini; dan
c.
kegiatan mitigasi bencana.
(2)
Kegiatan kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menggunakan dana kontinjensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a.

Pasal 15

(1)
Dana penanggulangan bencana yang digunakan pada saat tanggap darurat meliputi:
a.
dana penanggulangan bencana yang telah dialokasikan dalam APBN atau APBD untuk masing-masing instansi/lembaga terkait;
b.
dana siap pakai sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b yang dialokasikan dalam anggaran BNPB; dan
c.
dana siap pakai yang telah dialokasikan pemerintah daerah dalam anggaran BPBD.
(2)
BNPB atau BPBD sesuai dengan kewenangannya mengarahkan penggunaan dana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

Pasal 16

Penggunaan dana penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a meliputi:
a.
pelaksanaan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya;
b.
kegiatan penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
c.
pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana;
d.
pelaksanaan perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
e.
kegiatan pemulihan darurat prasarana dan sarana.

Pasal 17

(1)
Dana siap pakai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b digunakan sesuai dengan kebutuhan tanggap darurat bencana.
(2)
Penggunaan dana siap pakai terbatas pada pengadaan barang dan/atau jasa untuk:
a.
pencarian dan penyelamatan korban bencana;
b.
pertolongan darurat;
c.
evakuasi korban bencana;
d.
kebutuhan air bersih dan sanitasi;
e.
pangan;
f.
sandang;
g.
pelayanan kesehatan; dan
h.
penampungan serta tempat hunian sementara.
(3)
Penggunaan dana siap pakai dilaksanakan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala BNPB.

Pasal 18

Dalam hal pemerintah daerah mengalokasikan dana siap pakai dalam anggaran BPBD, pengaturan penggunaan dana siap pakai berlaku mutatis mutandis .

Pasal 19

Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban penggunaan dana penanggulangan bencana yang bersumber dari APBN dan APBD pada tahap pascabencana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Dana penanggulangan bencana dalam tahap pascabencana digunakan untuk kegiatan:
a.
rehabilitasi; dan
b.
rekonstruksi.

Pasal 21

Kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a meliputi:
a.
perbaikan lingkungan daerah bencana;
b.
perbaikan prasarana dan sarana umum;
c.
pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
d.
pemulihan sosial psikologis;
e.
pelayanan kesehatan;
f.
rekonsiliasi dan resolusi konflik;
g.
pemulihan sosial ekonomi budaya;
h.
pemulihan keamanan dan ketertiban;
i.
pemulihan fungsi pemerintahan; atau
j.
pemulihan fungsi pelayanan publik.

Pasal 22

Kegiatan rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam huruf b meliputi:
a.
pembangunan kembali prasarana dan sarana;
b.
pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
c.
pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
d.
penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
e.
partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
f.
peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
g.
peningkatan fungsi pelayanan publik; atau
h.
peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.

Pasal 23

(1)
Pemerintah dapat memberikan bantuan untuk pembiayaan pascabencana kepada pemerintah daerah yang terkena bencana berupa dana bantuan sosial berbola hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf c.
(2)
Untuk memperoleh bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah mengajukan permohonan tertulis kepada Pemerintah melalui BNPB.
(3)
Berdasarkan permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BNPB melakukan evaluasi, verifikasi, dan mengkoordinasikannya dengan instansi/lembaga terkait.
(4)
Hasil evaluasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala BNPB dan disampaikan kepada Menteri Keuangan untuk selanjutnya diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan penggunaan dana bantuan sosial berbola hibah.

Akses Terbatas

Anda melihat 23 dari 22 pasal. Masuk untuk akses penuh.