Justisio
Kembali

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1957 Tentang Dasar-dasar Pemilihan dan Penggantian Anggota-anggota Dewan Pemerintah Daerah

Dasar Hukum
Peraturan Terkait
Histori
Lampiran

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Pemerintah Daerah ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Pemerintah Daerah Otonom yang bersangkutan; Pemilih ialah semua anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan yang telah disumpah dan dilantik; Calon ialah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah disumpah serta dilantik dan atas persetujuannya dicalonkan untuk duduk sebagai anggota Dewan Pemerintah Daerah yang bersangkutan; Instansi-instansi ialah :
a.
Dewan Pemerintah Daerah Daerah Otonom setingkat lebih atas bagi Daerah Otonom yang bersangkutan;
b.
Menteri Dalam Negeri bagi Daerah Otonom tingkat I.

Pasal 2

(1)
Dewan Pemerintah Daerah harus sudah dibentuk dalam waktu tiga bulan sesudah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilantik.
(2)
Pengisian kursi yang terluang dalam Dewan Pemerintah Daerah harus dilakukan selambat-lambatnya tiga bulan sesudah tanggal kursi tadi terluang.

Pasal 3

Untuk mengadakan pemilihan Dewan Pemerintah daerah maka sekurang-kurangnya 2/3 jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus hadir.

Pasal 4

Semua anggota Dewan Pemerintah Daerah harus terpilih pada saat yang bersangkutan.

Pasal 5

(1)
Sedikitnya lima orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I dan tiga orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah tingkat II dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan 1 (satu) daftar yang memuat nama-nama orang yang dicalonkan sebagai anggota Dewan Pemerintah Daerah.
(2)
Daftar-daftar tadi secara undian diberi tanda huruf abjad berurutan.
(3)
Urutan nama para calon dalam tiap daftar ditentukan dengan nomor berurut oleh yang mengajukan daftar tersebut.

Pasal 6

Calon-calon yang dapat diajukan dalam tiap-tiap daftar berjumlah paling banyak 2 (dua) kali jumlah kursi dalam Dewan Pemerintah Daerah.

Pasal 7

(1)
Seorang calon hanya boleh diajukan dalam satu daftar calon.
(2)
Jika seorang calon terdapat dicalonkan dalam lebih dari satu daftar, maka pencalonannya gugur di semua daftar dan haknya untuk dicalonkan hilang. Bagian 2 Pemungutan suara.

Pasal 8

Pemungutan suara dilakukan secara rahasia.

Pasal 9

Tiap pemilih memberikan 1 (satu) suara yang harus diberikan kepada nama seseorang calon dengan menyebut pula tanda huruf daripada daftar yang memuat nama yang dipilih olehnya. Bagian 3 Penetapan anggota

Pasal 10

(1)
Kursi-kursi Dewan Pemerintah Daerah di bagikan kepada tiap-tiap daftar calon menurut perimbangan jumlah suara yang diperoleh masing-masing daftar dan didapatkan dengan cara membagi suara yang diperoleh oleh suatu daftar dengan jumlah semua suara yang syah yang diberikan pada pemilihan itu, kali jumlah kursi Dewan Pemerintah Daerah.
(2)
Pada pembagian pertama kepada masing-masing daftar diberikan jumlah kursi yang sama dengan angka bulat daripada hasil bagi tersebut dalam ayat 1 pasal ini.
(3)
Jika pada pembagian pertama masih terdapat sisa kursi, maka kursi-kursi tersebut diberikan satu demi satu kepada daftar yang mempunyai angka pecahan hasil-bagi yang terbesar berturut-turut kepada yang lebih kecil sehingga kursi-kursi Dewan Pemerintah Daerah terbagi habis.
(4)
Dalam keadaan yang bersamaan ketentuan diambil dengan undian.

Pasal 11

(1)
Jumlah kursi-kursi Dewan Pemerintah Daerah yang diperoleh masing-masing daftar calon dibagikan kepada calon dalam daftar tersebut, yang mendapat sekurang-kurangnya sejumlah suara yang sama dengan jumlah semua suara yang diberikan pada pemilihan itu, dibagi dengan jumlah kursi Dewan Pemerintah Daerah ditambah 1 (satu), yang kemudian dinaikkan hingga bilangan bulat yang berikut.
(2)
a. Jika seseorang calon memperoleh suara lebih daripada jumlah yang tersebut dalam ayat 1 pasal ini, maka suara-lebihnya diberikan kepada calon dalam daftar yang sama, yang mendapat suara yang kurang daripadanya dan demikian seterusnya.
b.
Jika masih ada suara yang lebih sedangkan dalam daftar yang bersangkutan tiada lagi calon lain yang memperoleh suara, maka kepada calon-calon menurut urutan nomor dalam daftar tersebut.
(3)
Jika dalam suatu daftar tidak seorangpun mencapai jumlah angka tersebut dalam ayat 1 pasal ini, maka kursi-kursi diberikan kepada calon-calon yang mendapatkan jumlah suara terbanyak menurut urutan ke bawah hingga semua kursi terbagi habis.
(4)
Dalam keadaan-keadaan yang bersamaan ketentuan diambil menurut urutan nomor daftar.

Pasal 12

Daftar calon maupun catatan pembagian suara dalam daftar itu, harus disimpan selama masa duduk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan.

Pasal 13

(1)
Jika pada antar-waktu masa duduk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terjadi kursi terluang dalam Dewan Pemerintah Daerah, maka kursi tersebut diberikan kepada daftar yang memuat nama anggota Dewan Pemerintah Daerah yang sebelumnya menduduki kursi yang menjadi terluang itu.
(2)
a. Dalam daftar tersebut dalam ayat (1) pasal ini kursi diberikan kepada calon yang belum terpilih, yang mempunyai sisa suara yang terbanyak, atau jika tidak ada, kepada calon yang belum terpilih yang dalam nomor urutan daftar tersebut mempunyai angka nomor yang terendah.
b.
Dalam keadaan-keadaan yang bersamaan ketentuan diambil menurut urutan nomor dalam daftar tersebut.
(3)
Jika dalam suatu daftar tidak ada calon lagi untuk mengisi kursi terluang yang jatuh pada daftar tersebut, maka oleh pemilih-pemilih yang semula mengajukan daftar itu, ditambahkan satu nama calon baru.

Pasal 14

(1)
Jika dalam waktu yang tersebut dalam ayat (1) , belum terbentuk Dewan Pemerintah Daerah ataupun dalam waktu yang tersebut dalam ayat (2) , belum terisi kursi Dewan Pemerintah Daerah yang terluang, maka instansi atasan yang bersangkutan diberi kuasa untuk mengadakan penyelesaian.
(2)
Atas putusan penyelesaian tersebut ayat (1) pasal ini dapat diajukan putusan banding kepada instansi atasan daripada instansi yang memberikan putusan penyelesaian dengan ketentuan bahwa instansi tertinggi dan terakhir dalam hal ini adalah Menteri Dalam Negeri.

Pasal 15

(1)
Jika, dengan mengingat ketentuan dalam ayat (1) pada suatu saat jumlah anggota Dewan Pemerintah Daerah kurang dari separoh jumlah yang ditentukan pada permulaan pembentukan Dewan Pemerintah Daerah, maka Dewan Pemerintah Daerah tersebut dinyatakan bubar oleh instansi atasannya.
(2)
Pemilihan anggota-anggota Dewan Pemerintah Daerah baru sesudah terjadi pembubaran yang dimaksud ayat (1) pasal ini, dilakukan dalam waktu untuk dan menurut cara pemilihan Dewan Pemerintah Daerah pada waktu permulaan masa duduk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 16

Dalam hal mana kursi Dewan Pemerintah Daerah dianggap terluang, diatur oleh Menteri Dalam Negeri. BAB V. KETENTUAN-KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

(1)
Berdasarkan ketentuan-ketentuan umum yang termaktub dalam Peraturan ini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah membuat suatu Peraturan Pemilihan dan Penggantian Anggota Dewan Pemerintah Daerah untuk daerahnya, yang mengatur juga pelaksanaan lebih lanjut daripada Peraturan ini.
(2)
Peraturan Daerah tersebut ayat (1) pasal ini, harus diberitahukan kepada instansi atasan yang bersangkutan.

Pasal 18

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkannya. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Akses Terbatas

Anda melihat 18 dari 15 pasal. Masuk untuk akses penuh.