Justisio

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1.
Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2.
Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3.
Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
4.
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disebut PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.
5.
Manajemen ASN adalah serangkaian proses pengelolaan ASN untuk mewujudkan ASN yang profesional dengan hasil kerja tinggi dan perilaku sesuai nilai dasar ASN, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
6.
Digitalisasi Manajemen ASN adalah proses Manajemen ASN dengan memanfaatkan teknologi digital yang terintegrasi secara sistem dan data untuk memudahkan penyelenggaraan dan pelayanan Manajemen ASN.
7.
Jabatan Manajerial adalah sekelompok jabatan yang memiliki fungsi memimpin unit organisasi dan memiliki pegawai yang berkedudukan langsung di bawahnya untuk mencapai tujuan organisasi.
8.
Jabatan Nonmanajerial adalah sekelompok jabatan yang mengutamakan kompetensi yang bersifat teknis sesuai bidangnya dan tidak memiliki tanggung jawab langsung dalam mengelola dan mengawasi kinerja pegawai.
9.
Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
10.
Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11.
Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12.
Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.
13.
Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.
14.
Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota.
15.
Sistem Merit adalah penyelenggaraan sistem Manajemen ASN sesuai dengan prinsip meritokrasi.

Pasal 2

Penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN berdasarkan pada asas:
a.
kepastian hukum;
b.
profesionalitas;
c.
proporsionalitas;
d.
keterpaduan;
e.
pendelegasian;
f.
netralitas;
g.
akuntabilitas;
h.
efektivitas dan efisiensi;
i.
keterbukaan;
j.
nondiskriminatif;
k.
persatuan dan kesatuan;
l.
keadilan dan kesetaraan; dan
m.
kesejahteraan.

Pasal 3

(1)
Pegawai ASN memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah.
(2)
Pegawai ASN mengimplementasikan nilai dasar ASN yang terdiri atas:
a.
berorientasi pelayanan;
b.
akuntabel;
c.
kompeten;
d.
harmonis;
e.
loyal;
f.
adaptif; dan
g.
kolaboratif.

Pasal 4

(1)
Kode etik dan kode perilaku bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN serta kepentingan bangsa dan negara.
(2)
Nilai dasar ASN dijabarkan dalam kode etik dan kode perilaku ASN sebagai berikut:
a.
berorientasi pelayanan, yaitu komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat, meliputi:
1.
memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat;
2.
ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan; dan
3.
melakukan perbaikan tiada henti;
b.
akuntabel, yaitu bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan, meliputi:
1.
melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi;
2.
menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien; dan
3.
tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan;
c.
kompeten, yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas, meliputi:
1.
meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah;
2.
membantu orang lain belajar; dan
3.
melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik;
d.
harmonis, yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan, meliputi:
1.
menghargai setiap orang tanpa membedakan latar belakang;
2.
suka menolong; dan
3.
membangun lingkungan kerja yang kondusif;
e.
loyal, yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, meliputi:
1.
memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintahan yang sah;
2.
menjaga nama baik ASN, instansi, dan negara; dan
3.
menjaga rahasia jabatan dan negara;
f.
adaptif, yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan, meliputi:
1.
cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan;
2.
terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas; dan
3.
bertindak proaktif;
g.
kolaboratif, yaitu membangun kerja sama yang sinergis, meliputi:
1.
memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi;
2.
terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah; dan
3.
menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.
(3)
Ketentuan lebih lanjut mengenai kode etik dan kode perilaku ASN diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 5

Pegawai ASN terdiri atas:
a.
PNS; dan
b.
PPPK.

Pasal 6

Ketentuan mengenai ruang lingkup tugas/jabatan dan mekanisme bekerja PPPK sebagaimana dimaksud dalam huruf b diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 7

(1)
Pegawai ASN memiliki nomor induk pegawai.
(2)
Ketentuan lebih lanjut mengenai nomor induk pegawai diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 8

Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara.

Pasal 9

(1)
Pegawai ASN melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan Instansi Pemerintah.
(2)
Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.

Pasal 10

Pegawai ASN berfungsi sebagai:
a.
pelaksana kebijakan publik;
b.
pelayan publik; dan
c.
perekat dan pemersatu bangsa.

Pasal 11

Pegawai ASN bertugas:
a.
melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.
memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas; dan
c.
mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 12

Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Pasal 13

Jabatan ASN terdiri atas:
a.
Jabatan Manajerial; dan
b.
Jabatan Nonmanajerial.

Pasal 14

Jabatan Manajerial sebagaimana dimaksud dalam huruf a terdiri atas:
a.
jabatan pimpinan tinggi utama;
b.
jabatan pimpinan tinggi madya;
c.
jabatan pimpinan tinggi pratama;
d.
jabatan administrator; dan
e.
jabatan pengawas.

Pasal 15

(1)
Jabatan pimpinan tinggi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c merupakan Jabatan Manajerial tingkat tinggi yang bertanggung jawab dan berperan dalam mengelola, memotivasi, dan mendukung pengembangan Pegawai ASN, mendayagunakan sumber daya serta mengambil keputusan menurut tingkatan jabatannya, untuk mencapai tujuan organisasi.
(2)
Jabatan administrator sebagaimana dimaksud dalam huruf d merupakan Jabatan Manajerial tingkat menengah yang bertanggung jawab dan berperan dalam mengelola, memotivasi, dan mendukung pengembangan Pegawai ASN, memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan strategi pencapaian tujuan organisasi serta pelayanan publik dan administrasi.
(3)
Jabatan pengawas sebagaimana dimaksud dalam huruf e merupakan Jabatan Manajerial tingkat dasar yang bertanggung jawab dan berperan dalam mengelola, memotivasi, dan mendukung pengembangan Pegawai ASN, memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan strategi pencapaian tujuan organisasi serta pelayanan publik dan administrasi.

Pasal 16

Setiap Jabatan Manajerial sebagaimana dimaksud dalam memiliki kompetensi dan persyaratan jabatan.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Manajerial sebagaimana dimaksud dalam , , dan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 18

(1)
Jabatan Nonmanajerial sebagaimana dimaksud dalam huruf b terdiri atas:
a.
jabatan fungsional; dan
b.
jabatan pelaksana.
(2)
Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertanggung jawab memberikan pelayanan dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilan tertentu.
(3)
Jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertanggung jawab memberikan pelayanan dan melaksanakan pekerjaan yang bersifat rutin dan sederhana.
(4)
Setiap Jabatan Nonmanajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kompetensi dan persyaratan jabatan.
(5)
Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Nonmanajerial diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 19

(1)
Jabatan ASN diisi dari Pegawai ASN.
(2)
Jabatan ASN tertentu dapat diisi dari:
a.
prajurit Tentara Nasional Indonesia; dan
b.
anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
(3)
Pengisian.

Menampilkan 19 dari 44 pasal. Masuk untuk membaca semuanya.