(1)Kode etik dan kode perilaku bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN serta kepentingan bangsa dan negara.
(2)Nilai dasar ASN dijabarkan dalam kode etik dan kode perilaku ASN sebagai berikut:
a.berorientasi pelayanan, yaitu komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat, meliputi:
1.memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat;
2.ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan; dan
3.melakukan perbaikan tiada henti;
b.akuntabel, yaitu bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan, meliputi:
1.melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi;
2.menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien; dan
3.tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan;
c.kompeten, yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas, meliputi:
1.meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah;
2.membantu orang lain belajar; dan
3.melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik;
d.harmonis, yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan, meliputi:
1.menghargai setiap orang tanpa membedakan latar belakang;
3.membangun lingkungan kerja yang kondusif;
e.loyal, yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, meliputi:
1.memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintahan yang sah;
2.menjaga nama baik ASN, instansi, dan negara; dan
3.menjaga rahasia jabatan dan negara;
f.adaptif, yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan, meliputi:
1.cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan;
2.terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas; dan
g.kolaboratif, yaitu membangun kerja sama yang sinergis, meliputi:
1.memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi;
2.terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah; dan
3.menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai kode etik dan kode perilaku ASN diatur dalam Peraturan Pemerintah.