Pasal 1

(1). Negara Republik Indonesia melakukan penyertaan dalam modal saham suatu Perusahaan Perseroan (PERSERO) dengan nama Perseroan Terbatas Atelier Mechanic Indonesia yang disingkat dengan "P.T. ATMINDO", atau dalam Peraturan Pemerintah ini selanjutnya disebut PERSERO, sebagaimana yang dimaksudkan dalam Peraturan Pemerintah ini. (2). PERSERO adalah Perusahaan Perseroan Terbatas yang didirikan secara bersama-sama antara Negara Republik Indonesia dengan perusahaan swasta Belgia, "Plantations North Sumatra S.A. (P.N.S.)" dan perusahaan swasta Jerman Barat, "Zimmermann & Jansen, Gmbh".

Pasal 2

Maksud dan tujuan PERSERO adalah untuk membangun, memiliki, mengusahakan dan mengembangkan pabrik pembuatan mesin-mesin serta alat-alat yang terutama diperlukan oleh pabrik-pabrik minyak kelapa sawit dan karet.

Pasal 3

(1). Modal dasar PERSERO berjumlah US. $. 925.000,- (sembilan ratus duapuluh lima ribu dollar Amerika Serikat), atau yang senilai dalam Rupiah. (2). Dari jumlah modal dasar tersebut pada ayat (1) Pasal ini, penyertaan Negara Republik Indonesia ditentukan sebesar US. $. 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu dollar Amerika Serikat) atau yang senilai dalam Rupiah merupakan penyertaan dari "Plantations North Sumatra S.A. (P.N.S.)" dan "Zimmermann & Jansen, Gmbh", masing-masingnya sebesar US. $. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu dollar Amerika Serikat) atau yang senilai dalam Rupiah dan US. $. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu dollar Amerika Serikat) atau yang senilai dalam Rupiah.

Pasal 4

Penyertaan Negara Republik Indonesia tersebut pada ayat (2) Peraturan Pemerintah ini merupakan kekayaan Negara Republik Indonesia yang dipisahkan berasal dan diambil dari sebagian modal Negara Republik Indonesia dalam Perseroan Terbatas Socfin Indonesia (P.T. Socfindo) sebagaimana yang didirikan di Jakarta berdasarkan Akta Notaris Chairil Bahri Nomor 23 tertanggal 21 Juni 1968.

Pasal 5

Pelaksanaan dari penyertaan Negara dalam modal saham PERSERO dilakukan menurut ketentuan-ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Dagang Stbl. 1847 : 23 sebagaimana yang telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1971 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 20; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2959), dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang termaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 21; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2894).

Pasal 6

(1). Pelaksanaan pendirian PERSERO dikuasakan kepada Menteri Keuangan sesuai dengan ketentuan yang termaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor, 12 Tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 21; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2894). (2). Menteri Keuangan dapat menyerahkan kekuasaan tersebut pada ayat (1) Pasal ini, dengan disertai hak-substitusi, kepada Menteri Perindustrian dengan ketentuan-ketentuan bahwa Rancangan Anggaran Dasar PERSERO harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Menteri Keuangan.

Pasal 7

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini akan diatur tersendiri.

Pasal 8

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1972 Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perseroan Terbatas Atelier Mechanic Indonesia ("p.t. Atmindo")