Justisio
Kembali

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1978 Tentang Pembentukan Kota Administratif Kupang

Dasar Hukum
Peraturan Terkait
Histori
Lampiran

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :
a.
Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Bab III Bagian Pertama Pasal 3 sampai dengan Pasal 6 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974;
b.
Wilayah Administratif adalah wilayah sebagaimana dimaksud dalam Bab IV Bagian Pertama Pasal 72 sampai dengan Pasal 75 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974;
c.
Wilayah Kecamatan Kota Kupang adalah sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 17/1969 tanggal 12 Mei 1969.

Pasal 2

Tujuan pembentukan Kota Administratif Kupang adalah untuk meningkatkan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan secara berhasil guna dan berdaya-guna serta merupakan sarana utama bagi pembinaan wilayah dan merupakan unsur pendorong yang kuat bagi usaha peningkatan laju pembangunan.

Pasal 3

(1)
Pemerintah Kota Administratif Kupang bertanggung jawab kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kupang.
(2)
Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Kupang tetap berkedudukan di Kota Administratif Kupang.
(3)
Dalam rangka memperlaju pengembangan wilayah Kota Administratif Kupang, maka apabila dianggap perlu Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur dapat menyelenggarakan pembinaan secara langsung terhadap Kota Administratif Kupang.

Pasal 4

Pemerintah Kota Administratif Kupang menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut :
a.
meningkatkan dan menyesuaikan penyelenggaraan pemerintahan dengan perkembangan kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya perkotaan;
b.
membina dan mengarahkan pembangunan sesuai dengan perkembangan sosial ekonomi serta fisik perkotaan;
c.
mendukung dan merangsang secara timbal balik perkembangan wilayah Propinsi Nusa Tenggara Timur pada umumnya dan wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kupang pada khususnya.

Pasal 5

(1)
Wilayah Kota Administratif Kupang meliputi :
a.
Kecamatan Kota Kupang yang terdiri dari
1.
Desa Kelapa Lima
2.
Desa Pasir Panjang
3.
Desa Oeba
4.
Desa Tode Kisar
5.
Desa Merdeka
6.
Desa Laha Lai Besi Kopan
7.
Desa Solor
8.
Desa Bonipoi
9.
Desa Fatufeto
10.
Desa Nunhila
11.
Desa Namosain
12.
Desa Nunbaun Delta
13.
Desa Nunbaun Sabu
14.
Desa Oepura
15.
Desa Naiken I
16.
Desa Naiken II
17.
Desa Oebobo
18.
Desa Oetete
19.
Desa Kuanino
20.
Desa Airnona
21.
Desa Bakunase
22.
Desa Fontein
23.
Desa Mantasi Kota
24.
Desa Airmata
b.
Kecamatan Kupang Barat
1.
Desa Manutapen

Pasal 6

Untuk terwujudnya tertib pemerintahan serta pembinaan wilayah, maka wilayah Kota Administratif Kupang terbagi atas 2 (dua) Kecamatan, yakni :
a.
Wilayah Kecamatan Kupang Utara, terdiri dari :
1.
Desa Kelapa Lima
2.
Desa Pasir Panjang
3.
Desa OEba
4.
Desa Tode Kisar
5.
Desa Merdeka
6.
Desa Lahí Lai Bisi Kopan
7.
Desa Solor
8.
Desa Bonipoi
9.
Desa Fatufefo
10.
Desa Nunhila
11.
Desa Namosain
12.
Desa Nunbaun Delha
13.
Desa Nunbaun Sabu
b.
Wilayah Kecamatan Kupang Selatan, terdiri dari :
1.
Desa Manutapen
2.
Desa Oepura
3.
Desa Naikoten I
4.
Desa Naikoten II
5.
Desa OEobobo
6.
Desa Oetete
7.
Desa Kuanino
8.
Desa Airnona
9.
Desa Bakunase
10.
Desa Fontein
11.
Desa Mantasi Kota
12.
Desa Airmata

Pasal 7

(1)
Pusat Pemerintahan Kota Administratif Kupang berkedudukan di Kota Kupang.
(2)
Pusat Pemerintahan Kecamatan Kupang Utara berkedudukan di Pasir Panjang.
(3)
Pusat Pemerintahan Kecamatan Kupang Selatan berkedudukan di Oebobo.

Pasal 8

Perincian Struktur Organisasi Pemerintahan Kota Administratif Kupang ditentukan lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri dengan memperhatikan kebutuhan dan kondisi serta situasi Kota yang bersangkutan.

Pasal 9

(1)
Struktur Organisasi Pemerintahan Wilayah Kecamatan yang berlaku sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini tetap berlaku sampai dengan waktu berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur tentang Pola Organisasi Pemerintahan Wilayah Kota Administratif Kupang.
(2)
Segala Peraturan Daerah dan Keputusan-keputusan Pemerintah Daerah yang berlaku bagi Pemerintahan Wilayah Kecamatan Kupang sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini tetap berlaku bagi Pemerintahan Wilayah Kota Administratif Kupang.
(3)
Masalah-masalah yang menyangkut bidang kepegawaian, keuangan, materiil, dan lain-lain yang timbul sebagai akibat perubahan status wilayah dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini diselesaikan oleh Bupati Kepada Daerah Tingkat II Kupang atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur.

Pasal 10

(1)
Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, Pemerintah Wilayah Kecamatan sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 17/1969 tanggal 12 Mei 1969, tidak berlaku lagi bagi Kecamatan Kota Kupang.
(2)
Hal-hal yang timbul dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini, diselesaikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur atas nama Menteri Dalam Negeri.

Pasal 11

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.