Pasal 1

(1)

Menetapkan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional, yang selanjutnya disebut Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional.

(2)

Rencana Aksi Industri Perikanan Nasional merupakan program Kementerian/Lembaga dalam Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional untuk periode Tahun 2016-2019.

(3)

Rencana Aksi tersebut terdiri atas:

program;

kegiatan;

target/output;

jangka waktu;

penanggung jawab; dan

instansi terkait.

(4)

Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Rencana Aksi Pembangunan Industri Perikanan Nasional sebagaimana dimaksud dalam sebagai pedoman bagi:

Kementerian/Lembaga untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, serta evaluasi Rencana Aksi Pembangunan Industri Perikanan Nasional; dan

Pemerintah Daerah dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah terkait Pembangunan Industri Perikanan.

Pasal 3

Pelaksanaan lebih lanjut Peraturan Presiden ini dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman.

Pasal 4

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional.

Pasal 5

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman setelah berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; serta Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menyampaikan laporan pelaksanaan Peraturan Presiden ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Presiden.

Pasal 6

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.