Pasal 1

Harga barang untuk pemungutan bea masuk, disebut harga normal, adalah harga yang dapat dicapai pada saat bea masuk tersebut wajib dibayar berdasarkan penjualan di pasaran bebas antara penjual dan pembeli yang tidak terikat oleh sesuatu ikatan khusus sebagaimana yang dimaksud dalam .

Pasal 2

Harga normal setiap barang impor ditentukan berdasarkan anggapan :

bahwa barang tersebut diserahkan kepada pembeli ditempat kedatangan pertama di Indonesia;

bahwa penjual menanggung semua biaya yang menyangkut penjualan barang dan penyerahannya di tempat kedatangan pertama di Indonesia, yakni biaya-biaya yang diperhitungkan dalam harga normal;

bahwa pembeli menanggung semua bea dan pungutan lainnya yang berlaku di Indonesia, yakni bea dan pungutan yang tidak diperhitungkan dalam harga normal;

bahwa penjualan merupakan penjualan jumlah barang yang akan ditetapkan harganya.

Pasal 3

Saat penetapan harga sebagaimana dimaksud dalam ialah saat pemberitahuan pemasukan barang untuk dipakai.

Pasal 4

Tempat kedatangan pertama sebagaimana dimaksud dalam bagi barang-barang yang diangkut, baik melalui laut maupun melalui udara, ialah pelabuhan laut atau pelabuhan udara di Indonesia tempat barang itu pertama kali dibongkar dan dalam hal-hal lainnya ialah tempat barang itu diselesaikan oleh Pejabat Bea dan Cukai.

Pasal 5

Biaya-biaya sebagaimana dimaksud dalam huruf b terdiri dari

ongkos pengangkutan,

biaya asuransi

biaya komisi.;

biaya perantara;

biaya-biaya yang dikeluarkan di luar negeri guna penyelesaian dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pemasukan.barang ke Indonesia, termasuk biaya konsuler

bea-bea dan pajak-pajak yang dikenakan di luar negeri, terkecuali apabila dibebaskan ataupun akan dikembalikan sebagai restitusi;

biaya-biaya peti kemas, terkecuali yang untuk pemungutan bea masuknya dikenakan pembebanan tersendiri, biaya pengepakan berupa tenaga kerja, bahan-bahan, dan lain sebagainya;

biaya-biaya pemuatan. Pasal, 6 Penjualan di pasaran bebas antara penjual dan pembeli yang tidak terikat oleh sesuatu ikatan khusus ialah :

apabila pembayaran harga barang merupakan satu-satunya ikatan

apabila harga tidak dipengaruhi oleh sesuatu hubungan dagang, hubungan keuangan, atau hubungan lainnya antara penjual atau siapapun yang mempunyai hubungan usaha dengannya di satu pihak dan pembeli atau siapapun yang mempunyai hubungan usaha dengannya di lain pihak, kecuali hubungan penjualan tersebut;

apabila tidak ada sesuatu bagianpun dari hasil penjualan kembali, atau pemindah tanganan secara lain, ataupun pemakaian barang tersebut, akan diterima oleh penjual atau rekan usahanya, baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 7

Seseorang dianggap mempunyai ikatan-ikatan khusus apabila ia dengan orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, saling mempunyai kepentingan terhadap pihak ketiga, baik di bidang usaha maupun di bidang kekayaan.

Pasal 8

(1)

Dalam hal suatu barang yang akan ditetapkan harganya,

dibuat menurut suatu penemuan yang dilindungi hak patent atau merupakan barang yang hak ciptanya (copyright) dilindungi hukum, atau

diimpor dengan mempergunakan merek dagang asing, atau

diimpor untuk dijual, untuk dipindah-tangankan dengan cara lain, atau untuk dipakai dengan mempergunakan merek dagang asing, maka harga normal ditetapkan berdasarkan anggapan, bahwa harga tersebut mencakup nilai hak untuk mempergunakan patent, desain, atau merek dagang atas barang tersebut.

(2)

Ketentuan tersebut dalam ayat (1) berlaku juga terhadap hak cipta dan setiap hak lainnya sehubungan dengan karya. intelektuil atau penemuan perindustrian lainnya.

Pasal 9

Pengecualian terhadap ketentuan dalam ayat (1) dapat ditetapkan oleh Menteri Keuangan sepanjang hak-hak tersebut adalah milik seseorang atau sesuatu badan hukum yang berkedudukan di Indonesia.

Pasal 10

Apabila suatu barang diimpor untuk dijual, untuk dipindahtangankan dengan cara lain, atau untuk dipakai setelah diolah lebih lanjut dengan mempergunakan merek dagang asing, maka harga normal mencakup nilai hak penggunaan merek dagang barang tersebut.

Pasal 11

Suatu merek dagang dipergunakan sebagai merek dagang asing apabila memenuhi salah satu ketentuan berikut:

merek dagang tersebut ialah milik seseorang yang menanam, memproduksi, menghasilkan, menawarkan untuk dijual, atau mengerjakan dengan cara lain di luar negeri;

merek dagang tersebut ialah milik seseorang yang mempunyai hubungan dagang dengan orang dimaksud dalam huruf a;

merek dagang tersebut ialah milik seseorang yang haknya atas merek dimaksud dibatasi oleh suatu perjanjian dengan orang tersebut dalam huruf a atau huruf b.

Pasal 12

(1)

Harga yang telah dibayar atau akan dibayar dapat diterima sebagai harga guna perhitungan bea masuk, jika pada saat penetapan harga sebagaimana dimaksud dalam , harga tersebut sesuai dengan harga normal, dan apabila dipandang perlu, disesuaikan dengan memperhatikan kondisi penjualan yang berbeda karena tidak merupakan harga normal yang terbentuk dalam penjualan dipasaran bebas.

(2)

Penyesuaian dimaksud dalam ayat (1) khususnya diperlukan bagi:

penentuan biaya-biaya-sebagaimana dimaksud dalam huruf b jo. ;

pengurangan-pengurangan harga lainnya yang diberikan kepada agen tunggal atau pemegang lisensi tunggal dan setiap orang yang bergerak dalam usaha sejenis;

penentuan rabit luar biasa dan pengurangan-pengurangan lain dari harga bebas yang lazim.

Pasal 13

Menteri Keuangan dapat menetapkn jangka waktu berlakunya suatu faktur yang mencantumkan harga sesuatu barang.

Pasal 14

Apabila harga yang telah dibayar atau akan dibayar dinyatakan dalam mata uang selain rupiah, maka mata uang asing tersebut harus dijabarkan dalam mata uang rupiah menurut kurs resmi yang berlaku pada saat sebagaimana dimaksud dalam .

Pasal 15

Importir atau orang yang mempunyai hubungan dengan pemasukan barang, atas permintaan dan dengan cara yang akan ditetapkan wajib menyerahkan kepada Menteri Keuangan atau pejabat lain yang ditunjuknya segala keterangan yang perlu untuk penetapan harga yang tepat dan menyerahkan segala buku, perhitungan, atau dokumen lain yang bagaimanapun sifatnya sehubungan dengan pembelian, pemasukan, atau penyerahan barang yang dilakukannya.

Pasal 16

Ketentuan-ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Keuangan setelah mendengar Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian.

Pasal 17

Peraturan Pemerintah tentang Standar Penetapan Harga Indonesia ini dapat disebut Peraturan Pemerintah tentang S.P.H.I.

Pasal 18

Peraturan pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1977 Tentang Standar Penetapan Harga Indonesia