Justisio
Kembali

Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2026 tentang Pengadaan Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, dan/atau Liquefied Petroleum Gas untuk Ketahanan Energi Nasional

Dasar Hukum
Peraturan Terkait
Histori
Lampiran

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:
1.
Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha minyak dan gas bumi.
2.
Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi.
3.
Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan minyak dan gas bumi.
4.
Liquefied Petroleum Gas yang selanjutnya disingkat LPG adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan, dan penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas propana, butana, atau campuran keduanya.
5.
Ketahanan Energi adalah suatu kondisi terjaminnya ketersediaan energi dan akses masyarakat terhadap energi pada harga yang terjangkau dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan perlindungan dan pengelolaan terhadap lingkungan hidup.
6.
Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus, dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.
Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah Badan Usaha yang memenuhi minimal salah satu ketentuan berikut:
a.
seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia melalui penyertaan langsung; atau
b.
terdapat hak istimewa yang dimiliki Negara Republik Indonesia.
8.
Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9.
Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang minyak dan gas bumi.
10.
Badan Pengatur adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi serta pengangkutan Gas Bumi melalui pipa pada kegiatan usaha hilir.
11.
Badan Layanan Umum yang selanjutnya disingkat BLU adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
12.
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang selanjutnya disingkat KPBPB adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari daerah pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, dan cukai.
13.
Pusat Logistik Berikat yang selanjutnya disingkat PLB adalah tempat penimbunan berikat untuk menimbun barang asal luar daerah pabean dan/atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean, yang disertai dengan 1 (satu) atau lebih kegiatan sederhana dalam jangka waktu tertentu untuk dikeluarkan kembali.
14.
Cadangan Penyangga Energi adalah jumlah ketersediaan sumber energi dan energi yang disimpan secara nasional yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan energi nasional pada kurun waktu tertentu.
15.
Cadangan Operasional adalah jumlah ketersediaan sumber energi dan energi yang dimiliki oleh penyedia energi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan konsumen.

Pasal 2

(1)
Peraturan Presiden ini bertujuan untuk:
a.
menjaga tata kelola yang baik pengadaan Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, dan/atau LPG; dan
b.
meningkatkan kesinambungan, keandalan, dan Ketahanan Energi nasional.
(2)
Ruang lingkup Peraturan Presiden ini mengatur mengenai pengadaan Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, dan/atau LPG, yang terdiri atas:
a.
pengadaan dari dalam negeri; dan
b.
pengadaan impor.

Pasal 3

(1)
Pengadaan Minyak Bumi dari dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a berasal dari produksi kegiatan hulu minyak dan gas bumi di dalam negeri.
(2)
Pengadaan Bahan Bakar Minyak dari dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a berasal dari produksi kilang minyak yang dilakukan oleh Badan Usaha pada kegiatan usaha pengolahan minyak dan gas bumi.
(3)
Pengadaan LPG dari dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a berasal dari produksi kilang minyak dan gas bumi.

Pasal 4

(1)
Pengadaan impor sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b dapat dilakukan atas dasar:
a.
kesepakatan kerja sama antar pemerintah;
b.
kerja sama antara Pemerintah Pusat dengan penyedia di luar negeri; dan/atau
c.
kerja sama antara Badan Usaha di sektor energi dengan penyedia di luar negeri.
(2)
Dalam hal pengadaan impor merupakan kesepakatan kerja sama antar pemerintah atau kerja sama antara Pemerintah Pusat dengan penyedia di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, pelaksanaan impor dapat dilakukan oleh BLU di sektor energi dan/atau BUMN di sektor energi.
(3)
Pelaksanaan impor oleh BLU di sektor energi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan perjanjian kerja sama.
(4)
Pelaksanaan impor oleh BUMN di sektor energi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas penugasan.
(5)
Pengadaan impor atas dasar kerja sama antara Badan Usaha di sektor energi dengan penyedia di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c didasarkan atas alokasi dan persetujuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat.
(6)
Menteri dapat menugaskan BLU di sektor energi untuk melakukan pengadaan impor di luar kesepakatan kerja sama antar pemerintah atau kerja sama antara Pemerintah Pusat dengan penyedia di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b.
(7)
Pelaksanaan impor oleh BLU di sektor energi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (6) dilakukan untuk memenuhi Cadangan Penyangga Energi dan/atau Cadangan Operasional.

Pasal 5

(1)
Dalam hal keadaan mendesak untuk penyediaan kebutuhan dalam negeri, BLU sektor energi atau BUMN di sektor energi dapat melakukan pengadaan impor dengan kriteria:
a.
kondisi geopolitik yang berpotensi mengganggu kelancaran ketersediaan Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, dan/atau LPG secara global;
b.
gangguan rantai pasok Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, dan/atau LPG di dalam dan luar negeri;
c.
bencana atau kondisi kahar dari negara-negara pemasok;
d.
keterbatasan suplai yang mengakibatkan fluktuasi harga yang tinggi; atau
e.
cadangan minimal nasional Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, dan/atau LPG di bawah ambang batas.
(2)
Menteri menetapkan keadaan mendesak berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)
Atas pengadaan impor dalam keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperbolehkan adanya perbedaan harga berdasarkan jumlah, jenis produk, negara asal, dan waktu pengiriman, sesuai kesepakatan kontrak pembelian.

Pasal 6

Pembiayaan impor yang dilakukan oleh BLU sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (6) dan dapat bersumber dari pendanaan internal BLU dan/atau pendanaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)
Pelaksanaan impor yang dilakukan oleh BUMN di sektor energi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan didasarkan atas rencana kebutuhan tahunan.
(2)
Pelaksanaan impor atas rencana kebutuhan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan persetujuan alokasi dari Menteri.
(3)
Dalam hal keadaan mendesak, BUMN di sektor energi dapat melakukan pengadaan melalui mekanisme penunjukan langsung atau pembelian langsung dari penyedia di luar negeri.
(4)
Berdasarkan kondisi fluktuasi pasar dan terbatasnya ketersediaan di pasar global, dengan mempertimbangkan efisiensi, kemanfaatan, dan ketersediaan bagi penguatan ketahanan energi, dimungkinkan BUMN di sektor energi untuk melakukan kontrak pengadaan untuk jangka waktu tertentu atau tahun jamak.

Pasal 8

(1)
Pelaksanaan impor oleh Badan Usaha di sektor energi sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dilakukan setelah mendapatkan persetujuan impor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)
Dalam melakukan impor, BLU di sektor energi, BUMN di sektor energi, atau Badan Usaha di sektor energi dapat melakukan penyimpanan Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, dan/atau LPG pada fasilitas penyimpanan:
a.
di daerah pabean Indonesia;
b.
berada pada KPB PB; atau
c.
berada pada PLB.
(3)
Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, dan/atau LPG yang disimpan pada fasilitas penyimpanan di KPB PB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b atau PLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diperhitungkan sebagai Cadangan Penyangga Energi dan/atau Cadangan Operasional.

Pasal 9

(1)
BLU di sektor energi, BUMN di sektor energi, dan/atau Badan Usaha di sektor energi dapat melakukan pengadaan Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, dan/atau LPG milik penyedia di luar negeri dari impor yang disimpan pada KPB PB atau PLB untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri sesuai alokasi yang ditetapkan oleh Menteri.
(2)
Pengenaan bea masuk dan pajak dalam rangka impor atas pengadaan yang berasal dari KPBPB atau PLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dan diperhitungkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)
Pelaksanaan pemeriksaan pabean oleh instansi yang melaksanakan tugas kepabeanan dilakukan secara selektif berdasarkan manajemen risiko.

Pasal 10

Dalam keadaan mendesak untuk Minyak Bumi dan/atau produk ikutan yang berasal dari produksi kegiatan hulu minyak dan gas bumi di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang diperlukan bagi Ketahanan Energi nasional, Pemerintah dapat melakukan pembekuan dan/atau penangguhan ekspor.

Pasal 11

Penjualan Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, dan/atau LPG dari BLU di sektor energi kepada BUMN di sektor energi dan Badan Usaha di sektor energi yang berasal dari penyimpanan di KPBPB atau PLB dihitung sebagai transaksi dalam negeri dengan pembayaran menggunakan mata uang rupiah.

Pasal 12

(1)
Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan pengadaan Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, dan/atau LPG sesuai kebutuhan dalam negeri.
(2)
Menteri dapat bersama-sama dengan kementerian/lembaga terkait melakukan pengawasan pengadaan Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, dan/atau LPG.
(3)
Badan Pengatur melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap distribusi Bahan Bakar Minyak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

(1)
BLU di sektor energi, BUMN di sektor energi, dan/atau Badan Usaha di sektor energi yang melakukan pengadaan Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, dan/atau LPG menyampaiikan laporan kepada Menteri secara periodik setiap bulan yang disampaikan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
(2)
Dalam hal terdapat laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat kepada Menteri mengenai penyimpangan atau penyalahgunaan dalam pelaksanaan pengadaan Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, dan/atau LPG oleh BLU di sektor energi, BUMN di sektor energi, atau Badan Usaha di sektor energi, dilakukan evaluasi dan penyelesaian dengan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)
Dalam hal terdapat laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan/atau komisi Pemberantasan Korupsi mengenai penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan pengadaan Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, dan/atau LPG oleh BLU di sektor energi, BUMN di sektor energi, atau Badan Usaha di sektor energi, penyelesaian dilakukan dengan mendahulukan proses administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

(1)
Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, penetapan pengadaan dalam kondisi mendesak bagi kepastian pasokan Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, dan/atau LPG yang telah ditetapkan dalam ketetapan Menteri sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tetap diberlakukan guna menjaga keberlangsungan dan Ketahanan Energi nasional.
(2)
Perhitungan kompensasi bagi BUMN di sektor energi atas pengadaan Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, dan/atau LPG dapat mempertimbangkan permintaan harga dasar dunia atas pembelian Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, dan/atau LPG berdasarkan penetapan Menteri.

Pasal 15

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.