Justisio
Kembali

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 Tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya-ikan Kecil

Dasar Hukum
Peraturan Terkait
Histori
Lampiran

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1.
Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil untuk melaksanakan kegiatannya yang lebih baik.
2.
Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) Gross Ton (GT).
3.
Pembudidaya-Ikan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
4.
Kemitraan adalah kerja sama dalam pengelolaan perikanan dalam rangka Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan-Kecil, yang dilakukan dengan pendekatan kekuatan jejaring pelaku usaha dan sumber daya yang mempertimbangkan aspek kesetaraan dalam berusaha secara proporsional.
5.
Kelompok Usaha Bersama Kecil yang selanjutnya disingkat KUB adalah badan usaha yang dibentuk oleh Nelayan Kecil berdasarkan hasil kesepakatan atau musyawarah seluruh anggota yang dilandasi oleh keinginan bersama untuk berusaha bersama dan dipertanggungjawabkan secara bersama guna meningkatkan pendapatan anggota.
6.
Kelompok Pembudidaya-Ikan Kecil yang selanjutnya disebut Pokdakan adalah badan usaha yang dibentuk oleh Pembudidaya-Ikan Kecil berdasarkan hasil kesepakatan atau musyawarah seluruh anggota yang dilandasi oleh keinginan bersama untuk berusaha bersama dan dipertanggungjawabkan secara bersama guna meningkatkan pendapatan anggota.
7.
Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8.
Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau wali kota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
9.
Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perikanan.

Pasal 2

(1)
Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil bertujuan untuk:
a.
mewujudkan kemandirian Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik;
b.
meningkatkan usaha Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil yang produktif, efisien, bernilai tambah, dan berkelanjutan;
c.
meningkatkan kemampuan dan kapasitas Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil;
d.
menjamin akses Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil terhadap sumber daya ikan dan lingkungannya, teknologi, permodalan, sarana prasarana produksi, dan pemasaran; dan
e.
meningkatkan penumbuhkembangan kelompok Nelayan Kecil dan kelompok Pembudidaya-Ikan Kecil.
(2)
Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
a.
Nelayan Kecil; dan
b.
Pembudidaya-Ikan Kecil yang memenuhi kriteria:
1.
menggunakan teknologi sederhana; dan
2.
melakukan pembudidayaan ikan dengan luas lahan:
a.
usaha pembudidayaan ikan di air tawar untuk kegiatan:
1.
pembenihan ikan paling luas 0,75 ha (nol koma tujuh puluh lima hektare); dan
2.
pembesaran ikan paling luas 2 ha (dua hektare).
b.
usaha pembudidayaan ikan di air payau untuk kegiatan:
1.
pembenihan ikan paling luas 0,5 ha (nol koma lima hektare); dan
2.
pembesaran ikan paling luas 5 ha (lima hektare).
c.
usaha pembudidayaan ikan di air laut untuk kegiatan:
1.
pembenihan ikan paling luas 0,5 ha (nol koma lima hektare); dan
2.
pembesaran ikan paling luas 2 ha (dua hektare). 2015, No.166 4

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil meliputi:
a.
pembiayaan dan permodalan;
b.
pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan di bidang perikanan;
c.
penumbuhkembangan kelompok Nelayan Kecil dan kelompok Pembudi Daya-Ikan Kecil;
d.
pelaksanaan penangkapan ikan oleh Nelayan Kecil dan pembudidayaan ikan dan oleh Pembudidaya Ikan-Kecil; dan
e.
kemitraan.

Pasal 4

(1)
Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban memfasilitasi pembiayaan dan permodalan bagi Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil.
(2)
Pemberian fasilitasi pembiayaan dan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
a.
pemberian bantuan penguatan modal bagi Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil;
b.
penyediaan skim kredit untuk modal usaha dan biaya operasional melalui pemberian subsidi bunga kredit program dan/atau imbal jasa penjaminan; dan/atau
c.
pemanfaatan dana tanggung jawab sosial serta dana program Kemitraan dan bina lingkungan dari badan usaha.
(3)
Dalam rangka fasilitasi pembiayaan dan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi, pendampingan, dan pengawasan.

Pasal 5

Pemberian skim kredit sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b wajib menerapkan prinsip:
a.
cara yang mudah;
b.
bunga pinjaman yang rendah; dan
c.
mempertimbangkan kemampuan Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil.

Pasal 6

Prinsip cara yang mudah sebagaimana dimaksud dalam huruf a merupakan tata cara mendapatkan kredit dan/atau pembiayaan yang dilakukan dengan persyaratan sederhana dan prosedur cepat.

Pasal 7

Prinsip bunga pinjaman yang rendah sebagaimana dimaksud dalam huruf b disesuaikan dengan suku bunga yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 8

Prinsip mempertimbangkan kemampuan Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil sebagaimana dimaksud dalam huruf c diterapkan dengan mempertimbangkan karakteristik dan siklus produksi.

Pasal 9

Pembiayaan dan permodalan dalam rangka Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil sebagaimana dimaksud dalam bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah serta sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat menugaskan lembaga pembiayaan untuk melayani kebutuhan pembiayaan dan permodalan usaha Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil.

Pasal 11

(1)
Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kepada Nelayan Kecil, Pembudidaya-Ikan Kecil, dan keluarganya.
(2)
Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
a.
program pendidikan bagi anak Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil; dan/atau 2015, No.166 6
b.
program pelatihan kewirausahaan di bidang perikanan bagi Nelayan Kecil, Pembudidaya-Ikan Kecil, dan keluarganya.

Pasal 12

(1)
Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi untuk meningkatkan keahlian dan keterampilan Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil.
(2)
Masyarakat dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi untuk meningkatkan keahlian dan keterampilan Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil.
(3)
Pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa program sertifikasi kompetensi Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil yang paling sedikit meliputi bidang:
a.
penangkapan ikan;
b.
pembudidayaan ikan;
c.
pengolahan ikan; dan/atau
d.
pemasaran ikan.
(4)
Dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat bekerja sama dengan:
a.
lembaga pendidikan dan pelatihan terakreditasi atau ditunjuk oleh Menteri;
b.
pelaku usaha perikanan; dan/atau
c.
masyarakat.
(5)
Ketentuan mengenai tata cara dan persyaratan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 13

(1)
Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan penyuluhan kepada Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil.
(2)
Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.
tata cara penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengolahan dan pemasaran yang baik;
b.
analisis kelayakan usaha yang menguntungkan;
c.
kemitraan dengan pelaku usaha perikanan; dan
d.
pengelolaan permodalan usaha dengan baik.

Pasal 14

(1)
Penyuluhan untuk Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil dilakukan dengan menggunakan pendekatan partisipatif dan berkelanjutan melalui proses pembelajaran dengan memperhatikan kondisi setempat.
(2)
Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berisi materi yang meliputi ilmu pengetahuan, teknologi, informasi, ekonomi, manajemen, hukum, dan pelestarian lingkungan.

Pasal 15

Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya mengupayakan tersedianya tenaga penyuluh paling sedikit 1 (satu) orang dalam kawasan potensi perikanan.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme kerja dan materi penyuluhan diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 17

Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan penumbuhkembangan:
a.
kelompok Nelayan Kecil; dan
b.
kelompok Pembudidaya-Ikan Kecil.

Pasal 18

(1)
Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan penumbuhkembangan kelompok Nelayan Kecil melalui: 2015, No.166 8
a.
fasilitasi pendirian KUB oleh Nelayan Kecil;
b.
fasilitasi pengembangan KUB menjadi koperasi perikanan; dan
c.
pemberdayaan perempuan pada keluarga Nelayan Kecil.
(2)
Penumbuhkembangan kelompok Nelayan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan budaya, norma, nilai, dan kearifan lokal.

Pasal 19

(1)
Fasilitasi pendirian KUB oleh Nelayan Kecil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
a.
pemberian identitas profesi Nelayan Kecil;
b.
pemberian bantuan pembentukan KUB;
c.
pelaksanaan registrasi kelompok;
d.
penyiapan pendamping;
e.
pemberian bantuan penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
f.
pemberian bantuan penyusunan rencana usaha;
g.
pemberian penguatan modal; dan/atau
h.
pemberian bimbingan teknis dan manajerial.
(2)
KUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didirikan atas dasar kesamaan kepentingan, potensi sumber daya ikan, kondisi lingkungan, lokasi administratif, atau sarana penangkapan ikan.
(3)
KUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk melayani kepentingan anggota dalam bidang teknis, usaha, dan sosial kemasyarakatan.

Pasal 20

(1)
Fasilitasi pengembangan KUB menjadi koperasi perikanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
a.
pelaksanaan Kemitraan dalam rangka akses permodalan dan usaha;
b.
pemberian bantuan proses pendirian badan hukum;
c.
pemberian bantuan dalam penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga; dan/atau
d.
penyiapan manajerial, pengelolaan usaha, pendampingan, dan legalitas usaha.
(2)
Koperasi Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di 1 (satu) desa atau beberapa desa yang berada di dalam 1 (satu) kecamatan.

Pasal 21

Pemberdayaan perempuan pada keluarga Nelayan Kecil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan melalui:
a.
pengembangan ekonomi keluarga melalui usaha perikanan dan nonperikanan;
b.
pemberian bimbingan teknis dan manajemen usaha;
c.
pemberian bimbingan teknis pengembangan diversifikasi usaha bagi perempuan;
d.
pengumpulan dan pertukaran data terpilih dalam rangka pengembangan diversifikasi usaha bagi perempuan; dan
e.
peningkatan peranan aktif perempuan dalam perencanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi, pelaksanaan, pengambilan keputusan, dan pengawasan.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara fasilitasi penumbuhkembangan kelompok Nelayan Kecil diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 23

(1)
Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan penumbuhkembangan kelompok pembudidaya-ikan kecil melalui:
a.
fasilitasi pendirian Pokdakan;
b.
fasilitasi pengembangan Pokdakan menjadi unit pelayanan pengembangan kelompok Pembudidaya-Ikan Kecil;
c.
fasilitasi pengembangan Pokdakan atau unit pelayanan pengembangan kelompok Pembudidaya-Ikan Kecil menjadi koperasi perikanan; dan
d.
pemberdayaan perempuan pada keluarga pembudidaya-ikan kecil.
(2)
Penumbuhkembangan kelompok pembudidaya-ikan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan budaya, norma, nilai, dan kearifan lokal. 2015, No.166 10

Pasal 24

(1)
Fasilitasi pendirian Pokdakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
a.
pemberian identitas profesi pembudidaya ikan kecil;
b.
pemberian bantuan pembentukan Pokdakan;
c.
pelaksanaan registrasi Pokdakan;
d.
penyiapan pendamping;
e.
pemberian bantuan dalam penyusunan anggaran dan anggaran rumah tangga;
f.
pemberian penguatan modal; dan/atau
g.
pemberian bimbingan teknis dan manajerial.
(2)
Pokdakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk melayani kepentingan anggota dalam bidang teknis, usaha dan sosial kemasyarakatan.
(3)
Pokdakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di desa atau kelurahan.

Pasal 25

(1)
Fasilitasi pengembangan Pokdakan menjadi unit pelayanan pengembangan Kelompok Pembudidaya-Ikan Kecil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
a.
pemberian bantuan proses pembentukan Pokdakan menjadi unit pelayanan pengembangan;
b.
pemberian bantuan dalam penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga; dan/atau
c.
penyiapan manajerial, pengelolaan usaha, pendampingan, dan/atau legalitas usaha.
(2)
Unit pelayanan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan gabungan dari paling sedikit 2 (dua) Pokdakan yang berada dalam 1 (satu) kecamatan.
(3)
Unit pelayanan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi melayani kepentingan anggota untuk memperoleh informasi, kemitraan, dan pelatihan dalam bidang usaha budidaya perikanan, serta memberikan advokasi pelaksanaan kemitraan.
(4)
Unit pelayanan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkedudukan di kecamatan dan/atau kabupaten/kota.

Akses Terbatas

Anda melihat 25 dari 15 pasal. Masuk untuk akses penuh.