Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini, yang dimaksud dengan :

Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.

Program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, serta pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil.

Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Nasional adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di tingkat nasional.

Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di tingkat provinsi.

Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di tingkat kabupaten/kota.

Pasal 2

(1)

Arah kebijakan penanggulangan kemiskinan nasional berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang.

(2)

Arah kebijakan penanggulangan kemiskinan daerah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

Pasal 3

Setiap program penanggulangan kemiskinan merupakan penjabaran dari arah kebijakan penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam .

Pasal 4

Program penanggulangan kemiskinan dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok program sebagai berikut :

Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan dan perlindungan sosial yang terdiri atas program-program yang bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, serta perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin;

Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat yang terdiri atas program-program yang bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat;

Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil terdiri atas program-program yang bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil.

Pasal 5

(1)

Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Bantuan dan Perlindungan Sosial memiliki karakteristik kegiatan program yang bersifat pemenuhan hak dasar utama individu dan rumah tangga miskin yang meliputi pendidikan, pelayanan kesehatan, pangan, sanitasi, dan air bersih.

(2)

Pengelola kelompok program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

kementerian/lembaga pemerintah yang melaksanakan program pelayanan dasar dan perlindungan sosial dan pemerintah daerah;

organisasi masyarakat, dunia usaha, dan lembaga internasional yang memiliki misi untuk pelayanan dasar dan perlindungan sosial.

Pasal 6

(1)

Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat mempunyai karakteristik :

pendekatan partisipatif berdasarkan kebutuhan masyarakat;

penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat;

pelaksanaan kegiatan oleh masyarakat secara swakelola dan berkelompok.

(2)

Perencanaan program dilakukan secara partisipatif, terbuka, dengan prinsip dari, oleh, untuk masyarakat serta hasilnya menjadi bagian dari perencanaan pembangunan di tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi hingga nasional.

(3)

Pengelola kelompok program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

kementerian/lembaga pemerintah yang melaksanakan program pemberdayaan masyarakat dan pemerintah daerah;

organisasi masyarakat, dunia usaha, lembaga donor, dan lembaga internasional yang memiliki misi untuk pemberdayaan masyarakat.

Pasal 7

(1)

Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil mempunyai karakteristik :

memberikan bantuan modal atau pembiayaan dalam skala mikro;

memperkuat kemandirian berusaha dan akses pada pasar;

meningkatkan keterampilan dan manajemen usaha.

(2)

Pengelola Kelompok Program Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

kementerian/lembaga pemerintah yang melaksanakan program pemberdayaan usaha mikro dan kecil dan pemerintah daerah;

organisasi masyarakat, dunia usaha, lembaga keuangan, lembaga donor, dan lembaga internasional yang memiliki misi untuk pemberdayaan usaha mikro dan kecil.

Pasal 8

Koordinasi penanggulangan kemiskinan meliputi sinkronisasi, harmonisasi, dan integrasi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan, serta koordinasi pengendalian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Nasional, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi, dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Pasal 9

Dengan Peraturan Presiden ini dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Nasional.

Pasal 10

Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Nasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 11

Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Nasional bertugas mengkoordinasikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan serta mengkoordinasikan pengendalian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan.

Pasal 12

(1)

Keanggotaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Nasional terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penanggulangan kemiskinan.

(2)

Susunan keanggotaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Nasional terdiri dari :

Ketua merangkap anggota : Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat

Wakil Ketua merangkap anggota : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

Anggota :

Menteri Dalam Negeri;

Menteri Keuangan;

Menteri Sosial;

Menteri Kesehatan;

Menteri Pendidikan Nasional;

Menteri Pertanian;

Menteri Kelautan dan Perikanan;

Menteri Kehutanan;

Menteri Agama;

10.

Menteri Pekerjaan Umum;

11.

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

12.

Menteri Perindustrian;

13.

Menteri Perdagangan;

14.

Menteri Komunikasi dan Informatika;

15.

Menteri Kebudayaan dan Pariwisata;

16.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;

17.

Sekretaris Kabinet;

18.

Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara;

19.

Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;

20.

Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan;

21.

Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal;

22.

Menteri Negara Perumahan Rakyat;

23.

Menteri Negara Lingkungan Hidup;

Akses Terbatas

Anda melihat 12 dari 23 pasal. Masuk untuk akses penuh.

Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan