Justisio
Kembali

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/pmk.07/2017 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

Dasar Hukum
Peraturan Terkait
Histori
Lampiran

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1.
Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2.
Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Perdais adalah Peraturan Daerah DIY yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY bersama Gubernur DIY untuk mengatur penyelenggaraan kewenangan istimewa.
3.
Dana Keistimewaan DIY yang selanjutnya disebut Dana Keistimewaan adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan untuk mendanai kewenangan istimewa dan merupakan bagian dari dana Transfer Ke Daerah dan Dana Desa.
4.
Pemerintah Daerah DIY adalah unsur penyelenggara pemerintahan yang terdiri atas Gubernur DIY dan perangkat daerah.
5.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
6.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
7.
Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBD berdasarkan Surat Perintah Membayar.
8.
Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SPTJM adalah surat pernyataan yang ditandatangani oleh Gubernur DIY atau Pejabat yang diberi kuasa yang menyatakan bahwa Gubernur DIY atau Pejabat yang diberi kuasa bertanggung jawab secara formal dan material atas kegiatan yang didanai dengan Dana Keistimewaan.
9.
Kinerja adalah prestasi kerja berupa keluaran dari suatu kegiatan atau hasil dari suatu program dengan kuantitas dan kualitas terukur.

Pasal 2

(1)
Gubernur DIY mengajukan usulan rencana kebutuhan Dana Keistimewaan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dengan tembusan kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Dalam Negeri,dan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait.
(2)
Usulan rencana kebutuhan Dana Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Kerangka Acuan Kegiatan yang disusun dengan berpedoman pada Perdais, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
(3)
Kerangka Acuan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup usulan program dan kegiatan dalam kewenangan keistimewaan dengan sasaran yang terukur.
(4)
Pengajuan usulan rencana kebutuhan Dana Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat minggu pertama bulan Februari.

Pasal 3

(1)
Kementerian Keuangan bersama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Dalam Negeri, kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait, dan Pemerintah Daerah DIY melakukan penilaian kelayakan program dan kegiatan atas usulan rencana kebutuhan Dana Keistimewaan.
(2)
Penilaian kelayakan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
a.
kesesuaian antara usulan dengan program prioritas nasional;
b.
kesesuaian antara usulan dengan Perdais;
c.
kewajaran nilai program dan kegiatan;
d.
asas efisiensi dan efektivitas; dan
e.
hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Dana Keistimewaan.
(3)
Hasil penilaian kelayakan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara penilaian.
(4)
Berdasarkan berita acara penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kementerian Keuangan melakukan penelaahan usulan rencana kebutuhan Dana Keistimewaan berdasarkan kebutuhan DIY dan kemampuan keuangan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)
Penelaahan usulan rencana kebutuhan Dana Keistimewaan oleh Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikoordinasikan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan bersama dengan Direktorat Jenderal Anggaran dan Badan Kebijakan Fiskal.
(6)
Berita acara penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan paling lambat minggu ketiga bulan Februari.

Pasal 4

(1)
Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam , Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan Indikasi Kebutuhan Dana Keistimewaan kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Anggaran paling lambat bulan Februari.
(2)
Dalam hal Gubernur DIY belum mengajukan usulan rencana kebutuhan Dana Keistimewaan sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), pagu Indikasi Kebutuhan Dana Keistimewaan ditetapkan paling tinggi sebesar pagu tahun anggaran sebelumnya.
(3)
Menteri Keuangan menetapkan pagu indikatif dan pagu anggaran Dana Keistimewaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Dalam hal Gubernur DIY mengajukan perubahan usulan rencana kebutuhan Dana Keistimewaan sebelum alokasi anggaran Dana Keistimewaan ditetapkan dalam APBN, mekanisme penilaian perubahan rencana kebutuhan Dana Keistimewaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (5).

Pasal 6

(1)
Pagu indikatif dan pagu anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada saat pembahasan Tingkat I Nota Keuangan dan Rancangan Undang-Undang mengenai APBN.
(2)
Berdasarkan pagu dalam Undang-Undang mengenai APBN dan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud padaayat (1), ditetapkan alokasi Dana Keistimewaan.
(3)
Alokasi Dana Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN.

Pasal 7

(1)
Dalam rangka optimalisasi penggunaan Dana Keistimewaan, Gubernur DIY dapat mengajukan usulan perubahan program dan kegiatanDana Keistimewaan.
(2)
Mekanisme pengajuan dan penilaian usulan perubahan program dan kegiatan Dana Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan ayat (1) sampai dengan ayat (3) dan ayat (1) sampai dengan ayat (5).
(3)
Usulan perubahan program dan kegiatan Dana Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang tidak mengubah pagu Dana Keistimewaan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai APBN.
(4)
Menteri Keuanganc.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan hasil penilaian atas usulan perubahan program dan kegiatan kepada Gubernur DIY.

Pasal 8

Penyaluran Dana Keistimewaan dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 9

(1)
Penyaluran Dana Keistimewaan dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, yaitu:
a.
tahap I, sebesar 15% (lima belas persen);
b.
tahap II, sebesar 65% (enam puluh lima persen); dan
c.
tahap III, sebesar 20% (dua puluh persen).
(2)
Penyaluran Dana Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
a.
tahap I paling cepat bulan Februari dan paling lambat bulan Maret;
b.
tahap II paling cepat bulan April dan paling lambat bulan September; dan
c.
tahap III paling cepat bulan Oktober dan paling lambat minggu pertama bulan Desember.

Pasal 10

(1)
Gubernur DIY atau pejabat yang diberi kuasa menyampaikan Surat Permintaan Penyaluran Tahap I disertai dengan:
a.
Peraturan Daerah mengenai APBD tahun anggaran berjalan;
b.
SPTJM yang ditandatangani oleh Gubernur DIY atau pejabat yang diberi kuasa;
c.
Rencana Penggunaan Dana Keistimewaan Tahap I;
d.
Laporan Realisasi Penyerapan Dana Keistimewaan Tahap Akhir tahun anggaran sebelumnya yang telah diverifikasi; dan
e.
Laporan Pencapaian Kinerja Dana Keistimewaan Tahap Akhir tahun anggaran sebelumnya yang telah diverifikasi, kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuanganpaling cepat minggu keempat bulan Januari dan paling lambat minggu kedua bulan Maret.
(2)
Gubernur DIY atau pejabat yang diberi kuasa menyampaikan Surat Permintaan Penyaluran Tahap II disertai dengan:
a.
SPTJM yang ditandatangani oleh Gubernur DIY atau pejabat yang diberi kuasa;
b.
Rencana Penggunaan Dana Keistimewaan Tahap II;
c.
Laporan Realisasi Penyerapan Dana Keistimewaan Tahap I yang telah diverifikasi; dan
d.
Laporan Pencapaian Kinerja Dana Keistimewaan Tahap I yang telah diverifikasi, kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuanganpaling cepat minggu keempat bulan Maret dan paling lambat minggu kedua bulan September.
(3)
Gubernur DIY atau pejabat yang diberi kuasa menyampaikan Surat Permintaan Penyaluran Tahap III disertai dengan:
a.
SPTJM yang ditandatangani oleh Gubernur DIY atau pejabat yang diberi kuasa;
b.
Rencana Penggunaan Dana Keistimewaan Tahap III;
c.
Laporan Realisasi Penyerapan Dana Keistimewaan Tahap II yang telah diverifikasi; dan
d.
Laporan Pencapaian Kinerja Dana Keistimewaan Tahap II yang telah diverifikasi, kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuanganpaling cepat minggu keempat bulan September dan paling lambat minggu keempat bulan November.
(4)
Dalam hal Surat Permintaan Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) disampaikan oleh pejabat yang diberi kuasa maka penyampaian Surat Permintaan Penyaluran disertai dengan Surat Kuasa.
(5)
Penyaluran Dana Keistimewaan tahap I, tahap II, dan tahap III dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah Surat Permintaan Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diterima secara lengkap dan benar.
(6)
Laporan Realisasi Penyerapan dan Pencapaian Kinerja Dana Keistimewaan Tahap I dan Tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) paling rendah telah mencapai 80% (delapan puluh persen).

Pasal 11

(1)
Laporan Realisasi Penyerapan Dana Keistimewaan Tahap Akhir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d diverifikasi oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan berdasarkan SP2D yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah DIY dan sisa Dana Keistimewaan yang ada di Rekening Kas Umum Daerah.
(2)
Laporan Realisasi Penyerapan Dana Keistimewaan Tahap I dan Tahap II sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf c diverifikasi oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan berdasarkan SP2D yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah DIY.
(3)
Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam berita acara hasil verifikasi.
(4)
Laporan Pencapaian Kinerja Dana Keistimewaan Tahap Akhir, Tahap I, dan Tahap II sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e, ayat (2) huruf d, dan ayat (3) huruf d diverifikasi oleh Kementerian Dalam Negeri dan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait.

Pasal 12

Gubernur DIY atau pejabat yang diberi kuasa menyampaikan Lembar Konfirmasi Transfer Dana Keistimewaan kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah Dana Keistimewaan diterima di Rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 13

(1)
Dana Keistimewaan yang belum disalurkan ke RekeningKas Umum Daerah sampai dengan akhir tahun anggaran tidak dapat dijadikan pagu anggaran Dana Keistimewaan tahun anggaran berikutnya.
(2)
Dalam hal terdapat sisa Dana Keistimewaan di RekeningKas Umum Daerah pada akhir tahun anggaran,sisa Dana Keistimewaan tersebut diperhitungkan dengan penyaluran Dana Keistimewaan pada tahun anggaran berikutnya.
(3)
Gubernur DIY dapat menggunakan sebagian sisa anggaran Dana Keistimewaan yang ada di Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk tahun anggaran berikutnya dengan ketentuan sebagai berikut:
a.
Gubernur DIY atau pejabat yang diberi kuasa mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dengan melampirkan rincian rencana penggunaan;
b.
Laporan Realisasi Penyerapan Dana Keistimewaan Tahap Akhirtahun anggaran sebelumnya telah diverifikasi oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan;
c.
Laporan Pencapaian Kinerja Dana Keistimewaan Tahap Akhirtahun anggaran sebelumnya belum diverifikasi oleh Kementerian Dalam Negeri dan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait; dan
d.
pelaksanaaan program dan kegiatan yang bersifat mendesak serta merupakan kewenangan keistimewaan yang telah direncanakan untuk dibiayai pada tahun anggaran berikutnya dari Dana Keistimewaan.

Pasal 14

(1)
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan pemantauan dan evaluasi atas penyaluran dan realisasi

Menampilkan 14 dari 12 pasal. Masuk untuk membaca semuanya.