Justisio
Kembali

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik

Dasar Hukum
Peraturan Terkait
Histori
Lampiran

Artikel Terkait

Pembahasan terkait peraturan ini dari Blog Justisio

Definisi dan Ruang Lingkup Informasi Geospasial Kehutanan

Definisi dan Ruang Lingkup Informasi Geospasial Kehutanan

21 Maret 2026
Format dan Kriteria Informasi Geospasial Kehutanan

Format dan Kriteria Informasi Geospasial Kehutanan

21 Maret 2026

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1.
Geospasial adalah aspek keruangan yang menunjukkan lokasi, letak dan posisi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu.
2.
Data Geospasial yang selanjutnya disingkat DG adalah data tentang lokasi geografis, dimensi, atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam, dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
3.
Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat IG adalah DG yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian.
4.
Informasi Geospasial Dasar yang selanjutnya disingkat IGD adalah IG yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama.
5.
Informasi Geospasial Tematik yang selanjutnya disingkat IGT adalah IG yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada IGD.
6.
Jaringan Informasi Geospasial Nasional yang selanjutnya disebut JIG Nasional adalah suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan IG secara bersama, tertib, terukur, terintegrinasi dan berkesinambungan, serta berdayaguna.
7.
Jaringan Informasi Geospasial Kementerian Kehutanan yang selanjutnya disebut JIG Kementerian adalah suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan IG secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi dan berkesinambungan serta berdayaguna lingkup Kementerian.
8.
Pengguna IGT adalah instansi pemerintah, badan hukum, dan setiap orang yang menggunakan IGT.
9.
Infrastruktur Informasi Geospasial Tematik yang selanjutnya disebut Infrastruktur IGT adalah sarana dan prasarana yang digunakan untuk memperlancar Penyelenggaraan IGT.
10.
Metadata adalah data yang menjelaskan riwayat dan karakteristik DG dan IG.
11.
Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.
12.
Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.
13.
Sekretaris Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian.
14.
Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemantapan kawasan hutan.
15.
Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit pelaksana teknis Kementerian yang melaksanakan tugas di bidang pemantapan kawasan hutan.

Pasal 2

(1)
IGT kehutanan meliputi:
a.
bidang planologi kehutanan;
b.
bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem;
c.
bidang pengelolaan daerah aliran sungai dan rehabilitasi hutan;
d.
bidang pengelolaan hutan lestari;
e.
bidang perhutanan sosial;
f.
bidang penegakan hukum kehutanan; dan
g.
bidang kehutanan lainnya.
(2)
Daftar IGT kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 3

(1)
IGT kehutanan sebagaimana dimaksud dalam berupa:
a.
digital; dan
b.
cetak.
(2)
IGT kehutanan digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
a.
format sistem informasi geografis;
b.
format web map service;
c.
format joint photographic experts group (jpeg) atau portable document format (pdf); dan/atau
d.
format tiff hasil dari citra foto udara.
(3)
IGT kehutanan cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
a.
tabel informasi berkoordinat;
b.
peta citra;
c.
peta tematik kehutanan;
d.
buku atlas; dan/atau
e.
bentuk lainnya.

Pasal 4

(1)
Penyelenggara IGT kehutanan terdiri atas:
a.
produsen DG; dan
b.
validata Geospasial.
(2)
Produsen DG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan unit kerja di lingkungan Kementerian yang menghasilkan IGT kehutanan.
(3)
Produsen DG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
(4)
Walidata Geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diselenggarakan oleh unit kerja yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan.

Pasal 5

(1)
Produsen DG sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
a.
melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan pemutakhiran DG dan IGT kehutanan beserta Metadata sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya masing-masing;
b.
melakukan kontrol kualitas DG dan IGT kehutanan sesuai dengan standar DG;
c.
menyampaikan DG dan IGT kehutanan beserta Metadata kepada validata Geospasial melalui akses JIG Kementerian;
d.
menyampaikan kondisi DG dan IGT kehutanan kepada validata Geospasial; dan
e.
melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, serta menyampaikan hasilnya kepada validata Geospasial.
(2)
Akses JIG Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa akses produsen DG untuk:
a.
melihat, mengubah, dan mengunggah IGT kehutanan yang menjadi tanggung jawabnya; dan
b.
melihat dan mengunduh semua IGT kehutanan.

Pasal 6

(1)
Validata Geospasial sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b bertugas:
a.
melaksanakan pengumpulan, penyimpanan, dan pengamanan IGT kehutanan;
b.
melaksanakan penjaminan kualitas IGT kehutanan terhadap kontrol kualitas dari produsen DG.
c.
melakukan penyebarluasan IGT kehutanan yang diselenggarakan melalui JIG Kementerian dan JIG Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d.
melakukan pengelolaan Metadata IGT kehutanan;
e.
membangun dan memelihara JIG Kementerian;
f.
membangun, memelihara, dan menjamin keberlangsungan sistem akses DG dan IGT kehutanan;
g.
melakukan koordinasi dengan produsen DG dan UPT dalam pengumpulan, penyimpanan, pengamanan, penjaminan kualitas, dan penyebarluasan IGT kehutanan;
h.
mengatur akses basis DG melalui JIG Kementerian yang dilakukan oleh produsen DG, UPT, dan Pengguna IGT;
i.
melakukan pemantauan berkala terhadap IGT kehutanan pada JIG Kementerian;
j.
melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan IGT kehutanan;
k.
melakukan koordinasi terhadap akses IGT kehutanan dalam rangka satu data Indonesia lingkup Kementerian; dan
l.
melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.
(2)
Dalam pelaksanaan tugas penyebarluasan IGT kehutanan di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, validata Geospasial dapat dibantu oleh UPT.

Pasal 7

Infrastruktur IGT kehutanan terdiri atas:
a.
kebijakan;
b.
kelembagaan;
c.
teknologi;
d.
standar; dan
e.
sumber daya manusia.

Pasal 8

(1)
Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditetapkan oleh Menteri dan mengacu pada:
a.
rencana induk penyelenggaraan IG nasional; dan
b.
rencana aksi penyelenggaraan IGT kehutanan.
(2)
Penyusunan rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui koordinasi dengan lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang informasi Geospasial.

Pasal 9

(1)
Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam huruf b untuk mendukung penyelenggaraan IGT kehutanan melalui JIG Kementerian.
(2)
Penyelenggaraan IGT kehutanan melalui JIG Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
a.
penyelenggara IGT kehutanan; dan
b.
tim pelaksana JIG Kementerian.

Pasal 10

(1)
Tim Pelaksana JIG Kementerian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b merupakan pelaksana JIG Kementerian dari unsur produsen DG dan validata Geospasial.
(2)
Tim Pelaksana JIG Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan operasionalisasi penyelenggaraan IGT kehutanan melalui JIG Kementerian.
(3)
Tim Pelaksana JIG Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 11

(1)
Untuk memfasilitasi komunikasi dan koordinasi antar penyelenggara IGT kehutanan dapat dibentuk forum satu data Geospasial Kementerian.
(2)
Forum satu data Geospasial Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh validata Geospasial.
(3)
Forum satu data Geospasial Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari forum satu data Kementerian.

Pasal 12

(1)
Teknologi sebagaimana dimaksud dalam huruf c merupakan sarana untuk mendukung penyelenggaraan IGT kehutanan.
(2)
Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a.
perangkat lunak;
b.
perangkat keras; dan/atau
c.
jaringan komputer.
(3)
Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh penyelenggara IGT kehutanan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang dikoordinasikan oleh walidata Geospasial.
(4)
Pengelolaan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
a.
identifikasi kebutuhan;
b.
pengadaan sistem operasi dan aplikasi umum berlisensi atau bersifat bebas terbuka, aplikasi khusus, serta perangkat keras yang dapat diintegrasikan dengan perangkat lain;
c.
pemeliharaan perangkat lunak, perangkat keras, dan infrastruktur jaringan komputer; dan
d.
pengembangan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 13

(1)
Standar penyelenggaraan IGT kehutanan sebagaimana dimaksud dalam huruf d terdiri atas:
a.
standar nasional Indonesia; dan
b.
standar DG.
(2)
Standar penyelenggaraan IGT kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh produsen DG dan walidata Geospasial sesuai tugas dan kewenangannya.
(3)
Dalam penyusunan standar penyelenggaraan IGT kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), produsen DG dan walidata Geospasial berkoordinasi dengan lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang informasi Geospasial.
(4)
Standar penyelenggaraan IGT kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 14

(1)
Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam huruf e harus sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan dan jumlah yang memadai.
(2)
Kompetensi yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang:
a.
kehutanan;
b.
kebumian;
c.
teknologi informasi;
d.
keamanan sistem; atau
e.
bidang lainnya sesuai kebutuhan.
(3)
Setiap penyelenggara IGT kehutanan melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
(4)
Peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui:
a.
pelatihan; dan/atau
b.
bimbingan teknis.

Pasal 15

(1)
Penyelenggaraan IGT kehutanan mengacu pada IGD.
(2)
Dalam hal IGD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia, produsen DG dan walidata Geospasial dapat:
a.
menggunakan IGD yang paling sesuai yang pernah dibuat untuk kepentingan sendiri; atau
b.
bekerja sama dengan lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang informasi Geospasial dalam membuat IGD.
(3)
Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan ketentuan:
a.
untuk kepentingan sendiri; dan
b.
mengikuti standar dan spesifikasi teknis yang ditetapkan oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang informasi Geospasial.

Pasal 16

(1)
Produsen DG dan walidata Geospasial menyusun rencana aksi penyelenggaraan IGT kehutanan.
(2)
Rencana aksi penyelenggaraan IGT kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mengacu pada rencana induk penyelenggaraan IG nasional yang disusun oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang informasi Geospasial.
(3)
Rencana aksi penyelenggaraan IGT kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun melalui forum data Geospasial Kementerian.

Pasal 17

(1)
Rencana aksi penyelenggaraan IGT kehutanan sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan oleh Menteri untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
(2)
Pelaksanaan rencana aksi penyelenggaraan IGT kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemantauan dan evaluasi setiap 1 (satu) tahun melalui forum data Geospasial Kementerian.

Pasal 18

(1)
Penyelenggaraan IGT kehutanan dilaksanakan melalui kegiatan:
a.
pengumpulan;
b.
pengolahan;
c.
penyimpanan dan pengamanan;
d.
penyebarluasan; dan
e.
penggunaan.
(2)
Penyelenggaraan IGT kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara swakelola atau kerja sama dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri atas:
a.
pengumpulan DG; dan/atau
b.
pengumpulan IGT yang dihasilkan oleh instansi pemerintah lain.

Pasal 20

(1)
Pengumpulan DG sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan oleh produsen DG di lapangan dan/atau sumber lainnya.
(2)
Pengumpulan DG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh unit pelaksana teknis pada Kementerian sesuai dengan wilayah kerjanya.
(3)
Dalam hal pengumpulan DG dilaksanakan oleh unit pelaksana teknis pada Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DG disampaikan kepada produsen DG.

Pasal 21

(1)
Pengumpulan IGT yang dihasilkan oleh instansi pemerintah lain sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilakukan oleh walidata Geospasial.
(2)
Selain walidata Geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), produsen DG dapat mengumpulkan IGT yang dihasilkan oleh instansi pemerintah lain.
(3)
Produsen DG harus menyampaikan IGT yang dihasilkan oleh instansi pemerintah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada walidata Geospasial dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak IGT diterima oleh produsen DG.

Pasal 22

(1)
Pengolahan DG sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dilakukan oleh produsen DG.
(2)
Pengolahan DG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh unit pelaksana teknis pada Kementerian sesuai dengan wilayah kerjanya.
(3)
Pengolahan DG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengacu pada standar penyelenggaraan IGT kehutanan.
(4)
Produsen DG menyampaikan IGT kehutanan hasil pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta Metadata kepada walidata Geospatial.

Pasal 23

(1)
Dalam melaksanakan pengolahan DG sebagaimana dimaksud dalam , produsen DG melakukan kontrol kualitas IGT kehutanan sesuai standar penyelenggaraan IGT kehutanan melalui JIG Kementerian. Walidata Geospatial melakukan penjaminan kualitas IGT kehutanan melalui pemeriksaan IGT kehutanan dan hasil kontrol kualitas produsen DG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak IGT kehutanan diterima dari produsen DG.
(2)
Walidata Geospatial melakukan penjaminan kualitas IGT kehutanan melalui pemeriksaan IGT kehutanan dan hasil kontrol kualitas produsen DG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak IGT kehutanan diterima dari produsen DG.
(3)
Produsen DG melakukan perbaikan IGT kehutanan hasil penjaminan kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak IGT kehutanan diterima dari Walidata Geospasial.

Pasal 24

(1)
Pengolahan DG terkait proses yang membutuhkan penetapan oleh pejabat yang berwenang dilakukan melalui sistem informasi yang dikelola Kementerian dan/atau koordinasi antar produsen DG.
(2)
DG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada walidata Geospasial sebelum dokumen ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 25

(1)
Penyimpanan dan pengamanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan dengan menempatkan IGT kehutanan pada tempat yang aman dan tidak rusak atau hilang untuk menjamin ketersediaan IGT kehutanan.
(2)
Produsen DG melakukan penyimpanan dan pengamanan IGT kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi tanggung jawabnya dengan menggunakan media penyimpanan yang terkelola.
(3)
Walidata Geospasial melakukan penyimpanan dan pengamanan IGT kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan media penyimpanan elektronik yang berada dalam basis DG Kementerian.
(4)
Produsen DG dan walidata Geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus membuat duplikat IGT kehutanan untuk melindungi data dari risiko kerusakan dan/atau kehilangan.

Akses Terbatas

Anda melihat 25 dari 14 pasal. Masuk untuk akses penuh.