Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang selanjutnya disingkat TKDD adalah bagian dari Belanja Negara yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah dan Desa dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan yang telah diserahkan kepada Daerah dan Desa.

Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi adalah aksi integrasi atau konvergensi program dan kegiatan yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dalam rangka pencegahan terjadinya kondisi gagal tumbuh kembang pada anak di bawah lima tahun (stunting), yang dilaksanakan secara sinergi, terpadu, tepat sasaran, dan berkelanjutan dengan mengikuti siklus perencanaan dan penganggaran pembangunan.

Stunting atau yang disebut kerdil adalah kondisi gagal tumbuh pada anak dibawah lima tahun (balita) akibat kekurangan gizi kronis, infeksi berulang, dan stimulasi psikososial yang tidak memadai terutama dalam 1000 (seribu) Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK), yaitu dari janin sampai anak berusia dua tahun.

Intervensi Gizi Spesifik adalah intervensi yang menyasar penyebab langsung Stunting yang meliputi kecukupan asupan makanan dan gizi, pemberian makan, perawatan dan pola asuh, dan pengobatan infeksi/penyakit.

Intervensi Gizi Sensitif adalah intervensi yang menyasar penyebab tidak langsung Stunting yang meliputi peningkatan akses pangan bergizi, peningkatan kesadaran, komitmen, dan praktik pengasuhan gizi ibu dan anak, peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan, serta penyediaan air bersih dan sanitasi.

Pasal 2

(1)

TKDD untuk mendukung pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi terdiri atas:

Dana Alokasi Khusus Fisik;

Dana Alokasi Khusus Nonfisik; dan

Dana Desa.

(2)

Dana Alokasi Khusus Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

Bidang Kesehatan;

Bidang Air Minum; dan

Bidang Sanitasi.

(3)

Dana Alokasi Khusus Nonfisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

Bantuan Operasional Kesehatan; dan

Bantuan Operasional Keluarga Berencana.

(4)

Dalam hal terdapat perubahan bidang Dana Alokasi Khusus Fisik dan/atau Dana Alokasi Khusus Nonfisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kementerian Keuangan membahas dan menyepakati perubahan bidang Dana Alokasi Khusus Fisik dan/atau Dana Alokasi Khusus Nonfisik dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan kementerian/lembaga nonkementerian teknis.

(5)

Dana Desa untuk mendukung pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pasal 3

(1)

TKDD sebagaimana dimaksud dalam diberikan kepada daerah kabupaten/kota prioritas dan daerah kabupaten/kota nonprioritas.

(2)

Bantuan Operasional Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a diberikan kepada daerah kabupaten/kota prioritas melalui Bantuan Operasional Kesehatan Stunting yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

(3)

Daerah kabupaten/kota prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan daerah fokus yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

(4)

Daerah kabupaten/kota prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan kementerian/lembaga nonkementerian teknis paling lambat bulan Januari tahun sebelumnya.

Pasal 4

(1)

Pemerintah daerah kabupaten/kota prioritas menggunakan Bantuan Operasional Kesehatan Stunting sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) untuk mendanai koordinasi Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi lintas sektor.

(2)

Penggunaan Bantuan Operasional Kesehatan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

(3)

Dalam hal Bantuan Operasional Kesehatan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak cukup untuk mendanai koordinasi Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi lintas sektor, pemerintah daerah kabupaten/kota prioritas mengalokasikan anggaran untuk mendanai koordinasi Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi lintas sektor dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(4)

Pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri.

Pasal 5

(1)

Pemerintah daerah kabupaten/kota nonprioritas yang menghadapi permasalahan Stunting, dapat mengalokasikan anggaran untuk mendanai koordinasi Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi lintas sektor dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(2)

Pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri.

Pasal 6

Pemerintah desa yang menghadapi permasalahan Stunting, mengalokasikan anggaran untuk mendanai koordinasi Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi lintas sektor dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)

Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan melalui kegiatan Intervensi Gizi Spesifik dan Intervensi Gizi Sensitif.

(2)

Kegiatan Intervensi Gizi Spesifik dan Intervensi Gizi Sensitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas bersama oleh Kementerian Keuangan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional, dan kementerian/lembaga nonkementerian teknis.

(3)

Rincian kegiatan Intervensi Gizi Spesifik dan Intervensi Gizi Sensitif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh kementerian/lembaga nonkementerian teknis dalam petunjuk teknis penggunaan masing-masing jenis TKDD.

(4)

Penyusunan petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara terpadu dengan memperhatikan integrasi antarkegiatan antarjenis TKDD.

Pasal 8

(1)

Koordinasi Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi lintas sektor sebagaimana dimaksud dalam sampai dengan dilaksanakan secara berjenjang dan melalui kelembagaan yang berjenjang pada tingkat nasional, kabupaten/kota, dan desa.

(2)

Koordinasi Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi lintas sektor tingkat nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh Presiden.

(3)

Koordinasi Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi lintas sektor tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

(4)

Koordinasi Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi lintas sektor tingkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pasal 9

(1)

Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan bersama kementerian/lembaga nonkementerian teknis melakukan pemantauan dan evaluasi penggunaan TKDD untuk mendukung pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi.

(2)

Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:

memantau kesesuaian antara realisasi dana dan capaian output kegiatan;

memantau terjadinya integrasi antar Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi di tingkat kabupaten/kota/desa; dan

memperbaiki permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi.

(3)

Pemantauan dan evaluasi penggunaan TKDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

realisasi anggaran;

pencapaian target output; dan

dampak dan manfaat pelaksanaan kegiatan.

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/pmk.07/2019 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi