Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

Kontrak adalah perjanjian tertulis antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan penyedia barang/jasa atau pelaksana swakelola.

Kontrak Tahun Jamak adalah Kontrak yang pelaksanaan pekerjaannya membebani dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) lebih dari 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal 2

(1)

Kontrak Tahun Jamak untuk:

kegiatan yang nilainya sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yang tidak termasuk dalam kriteria kegiatan penanaman benih/bibit, penghijauan, pelayanan perintis darat/laut/udara, makanan dan obat di rumah sakit, makanan untuk narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, pengadaan pita cukai, layanan pembuangan sampah, dan pengadaan jasa cleaning service; atau

kegiatan yang nilainya di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), dilakukan setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

(2)

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Kontrak Tahun Jamak yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) dan/atau Pinjaman dan Hibah Dalam Negeri (PHDN).

Pasal 3

(1)

Persetujuan Kontrak Tahun Jamak oleh Menteri Keuangan merupakan persetujuan atas perencanaan anggaran pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang melebihi 1 (satu) tahun anggaran dari pekerjaan yang dilaksanakan oleh Kementerian Negara/Lembaga.

(2)

Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jangka waktu dan total anggaran.

Pasal 4

(1)

Permohonan persetujuan Kontrak Tahun Jamak diajukan secara tertulis oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/Pengguna Anggaran kepada Menteri Keuangan sebelum kegiatan Kontrak Tahun Jamak dilakukan.

(2)

Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya menyatakan bahwa pekerjaan yang dimintakan Kontrak Tahun Jamak memenuhi persyaratan:

pekerjaan Kontrak Tahun Jamak yang akan dilaksanakan telah memenuhi kelayakan teknis berdasarkan penilaian/rekomendasi dari instansi/tim teknis fungsional yang kompeten; dan

ketersediaan dana bagi pelaksanaan Kontrak Tahun Jamak bukan merupakan tambahan pagu (on top).

(3)

Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen mengenai cakupan jenis dan tahapan kegiatan/pekerjaan secara keseluruhan, jangka waktu pekerjaan akan diselesaikan, dan ringkasan perkiraan kebutuhan anggaran per tahun.

(4)

Dalam hal kegiatan Kontrak Tahun Jamak memerlukan pengadaan tanah/lahan, berlaku ketentuan:

pengadaan lahan/tanah dapat dilakukan secara simultan dengan pengajuan permohonan persetujuan Kontrak Tahun Jamak;

persetujuan Kontrak Tahun Jamak:

dapat diberikan oleh Menteri Keuangan, meskipun pengadaan lahan/tanah belum selesai dituntaskan; dan

harus diperbaharui jika dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak persetujuan Menteri Keuangan diberikan, pengadaan lahan/tanah belum selesai dituntaskan;

penandatanganan Kontrak Tahun Jamak dilakukan setelah pengadaan tanah/lahan sudah selesai dituntaskan.

(5)

Permohonan persetujuan Kontrak Tahun Jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

(1)

Menteri/Pimpinan Lembaga/Pengguna Anggaran dapat mengajukan permohonan perpanjangan atas persetujuan Kontrak Tahun Jamak kepada Menteri Keuangan apabila terjadi keadaan kahar yang menyebabkan tertundanya penyelesaian pekerjaan Kontrak Tahun Jamak.

(2)

Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang telah ditetapkan dalam kontrak tidak dapat dipenuhi.

(3)

Permohonan perpanjangan persetujuan Kontrak Tahun Jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/ Pengguna Anggaran kepada Menteri Keuangan disertai alasan dan dasar pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan serta dokumen pendukungnya.

(4)

Pekerjaan yang akan dimohonkan perpanjangan persetujuan Kontrak Tahun Jamak harus dilakukan reviu oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kementerian Negara/Lembaga.

(5)

Hasil dari reviu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar bagi Kementerian/Lembaga guna meminta bantuan APIP K/L atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk melakukan audit dengan tujuan tertentu atas sisa pekerjaan yang akan dimohonkan persetujuan perpanjangan Kontrak Tahun Jamak, dalam hal terhadap sisa pekerjaan yang bersangkutan diperlukan adanya audit tersebut.

(6)

Permohonan perpanjangan persetujuan Kontrak Tahun Jamak diajukan sebelum periode persetujuan Kontrak Tahun Jamak berakhir.

(7)

Permohonan perpanjangan atas persetujuan Kontrak Tahun Jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

(1)

Dalam rangka menjaga kesinambungan kualitas, efisiensi dan efektivitas, serta menjaga kesatuan proses dan akuntabilitas pelaksanaan pekerjaan, Menteri/Pimpinan Lembaga/Pengguna Anggaran dapat mengajukan permohonan persetujuan Kontrak Tahun Jamak terhadap pekerjaan-pekerjaan pengadaan layanan informasi, penjualan surat berharga, layanan/lisensi perangkat lunak/keras, dan sewa jaringan/bandwidth kepada Menteri Keuangan.

(2)

Permohonan persetujuan Kontrak Tahun Jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dan sekurang-kurangnya menyatakan bahwa pekerjaan yang dimintakan Kontrak Tahun Jamak memenuhi persyaratan bahwa:

pekerjaan Kontrak Tahun Jamak yang akan dilaksanakan telah memenuhi kelayakan teknis berdasarkan penilaian/rekomendasi dari instansi/tim teknis fungsional yang kompeten;

ketersediaan dana bagi pelaksanaan Kontrak Tahun Jamak bukan merupakan tambahan pagu (on top).

(3)

Permohonan persetujuan Kontrak Tahun Jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen mengenai cakupan jenis dan tahapan kegiatan/pekerjaan secara keseluruhan, jangka waktu pekerjaan akan diselesaikan, dan ringkasan perkiraan kebutuhan anggaran per tahun.

(4)

Permohonan persetujuan Kontrak Tahun Jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan sebelum kegiatan Kontrak Tahun Jamak dilakukan.

(5)

Pasal 7

(1)

Menteri/Pimpinan Lembaga/Pengguna Anggaran dapat mengajukan permohonan penambahan pagu Kontrak Tahun Jamak kepada Menteri Keuangan apabila terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

(2)

Permohonan penambahan pagu Kontrak Tahun Jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dan sekurang-kurangnya menyatakan bahwa pekerjaan yang dimintakan penambahan pagu memenuhi persyaratan:

permohonan penambahan pagu dimaksud telah sesuai dengan hasil audit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;

tambahan pagu Kontrak Tahun Jamak bukan merupakan tambahan pagu (on top); dan

penambahan pagu Kontrak Tahun Jamak telah sesuai dengan ketentuan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.

(3)

Permohonan penambahan pagu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

(1)

Menteri/Pimpinan Lembaga/Pengguna Anggaran dapat melakukan perubahan komposisi pendanaan antar tahun dalam periode Kontrak Tahun Jamak.

(2)

Perubahan komposisi yang telah ditetapkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/Pengguna Anggaran kepada Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran.

(3)

Penetapan perubahan komposisi pendanaan antar tahun dalam periode Kontrak Tahun Jamak oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/Pengguna Anggaran digunakan sebagai bahan revisi anggaran.

Pasal 9

Menteri/Pimpinan Lembaga/Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas kebenaran formil dan materiil terhadap segala sesuatu yang terkait dengan permohonan persetujuan Kontrak Tahun Jamak yang diajukan kepada Menteri Keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

(1)

Pemrosesan penyelesaian persetujuan Kontrak Tahun Jamak dilakukan oleh Direktorat Jenderal Anggaran.

(2)

Proses penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen diterima secara lengkap.

(3)

Dalam hal pemrosesan permohonan perpanjangan persetujuan Kontrak Tahun Jamak, pemenuhan kelengkapan dokumen dapat dilakukan melewati batas waktu penyelesaian persetujuan perpanjangan Kontrak Tahun Jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4)

Persetujuan Kontrak Tahun Jamak oleh Menteri Keuangan bukan merupakan pengakuan/pengesahan (endorsement) atas kebenaran dan keabsahan:

proses pengadaan barang/jasa;

penunjukan pemenang penyedia barang/jasa; dan

kontrak yang dibuat oleh Kementerian Negara/Lembaga atas pekerjaan yang dikontrakkan secara Tahun Jamak.

Pasal 11

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran menyampaikan laporan prestasi kerja secara berkala sekali dalam satu tahun pada bulan Januari kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran untuk persetujuan Kontrak Tahun Jamak yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan/atau Menteri/Pimpinan Lembaga dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

(1)

Kontrak Tahun Jamak yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 157/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Pengajuan Persetujuan Kontrak Tahun Jamak (Multi Years Contract) Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dinyatakan tetap berlaku.

(2)

Permohonan persetujuan Kontrak Tahun Jamak yang telah diterima sebelum peraturan ini ditetapkan tetapi belum mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan, akan diproses dengan mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 13

Perubahan komposisi pendanaan antar tahun dari Kontrak Tahun Jamak yang telah ditetapkan Menteri Keuangan mengacu pada Peraturan Menteri ini.

Pasal 14

Dalam hal diperlukan, Direktur Jenderal Anggaran dapat mengatur lebih lanjut ketentuan teknis pelaksanaan Peraturan Menteri ini.

Pasal 15

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 157/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Pengajuan Persetujuan Kontrak Tahun Jamak (Multi Years Contract) Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Akses Terbatas

Anda melihat 16 dari 18 pasal. Masuk untuk akses penuh.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/pmk.02/2015 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengajuan Persetujuan Kontrak Tahun Jamak (multi Years Contract) dalam Pengadaan Barang/jasa Pemerintah Kepada Menteri Keuangan