Pasal 1

Anggota dan Badan Pekerja Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan diberikan honorarium setiap bulan.

Pasal 2

Besaran honorarium sebagaimana dimaksud dalam , yaitu sebagai berikut:

Ketua sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);

Wakil Ketua sebesar Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);

Anggota sebesar Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah);

Badan Pekerja:

Sekretaris Jenderal sebesar Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah);

Koordinator Bidang sebesar Rp8.800.000,00 (delapan juta delapan ratus ribu rupiah);

Koordinator Subkomisi sebesar Rp8.800.000,00 (delapan juta delapan ratus ribu rupiah);

Asisten Koordinator Bidang sebesar Rp6.900.000,00 (enam juta sembilan ratus ribu rupiah);

Asisten Koordinator Subkomisi sebesar Rp6.900.000,00 (enam juta sembilan ratus ribu rupiah);

Staf Divisi sebesar Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah);

Staf Pendukung sebesar Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);

Staf Pembantu Umum sebesar Rp3.356.000,00 (tiga juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Pasal 3

Honorarium Bagi Anggota dan Badan Pekerja Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan sebagaimana dimaksud dalam dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2011 tentang Honorarium Bagi Anggota dan Badan Pekerja Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2011 tentang Honorarium Bagi Anggota dan Badan Pekerja Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.