Justisio
Kembali

Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/7/PBI/2016 Tahun 2016 tentang Transaksi Bank kepada Bank Indonesia dalam rangka Bilateral Currency Swap Arrangement

Dasar Hukum
Peraturan Terkait
Histori
Lampiran

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:
1.
Bank adalah Bank Umum dan Bank Umum Syariah.
2.
Bank Umum adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri namun tidak termasuk kantor bank berbadan hukum Indonesia yang beroperasi di luar negeri.
3.
Bank Umum Syariah adalah Bank Umum Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri namun tidak termasuk kantor bank berbadan hukum Indonesia yang beroperasi di luar negeri.
4.
Bilateral Currency Swap Arrangement yang selanjutnya disingkat BCSA adalah perjanjian yang ditandatangani oleh Bank Indonesia dengan bank sentral atau otoritas moneter negara lain dalam rangka meningkatkan transaksi perdagangan bilateral, dan/atau tujuan lain yang disepakati guna pengembangan ekonomi dua negara.
5.
Transaksi adalah transaksi Bank kepada Bank Indonesia dalam rangka BCSA.
6.
Underlying Transaksi adalah kegiatan yang mendasari transaksi Bank kepada Bank Indonesia dalam rangka BCSA.
7.
Valuta Asing adalah jenis valuta yang digunakan dalam perjanjian BCSA antara Bank Indonesia dengan bank sentral atau otoritas moneter negara lain.

Pasal 2

(1)
Bank Indonesia dapat melaksanakan transaksi swap Valuta Asing terhadap Rupiah dengan bank sentral dan/atau otoritas moneter negara lain sesuai perjanjian BCSA.
(2)
Berdasarkan perjanjian BCSA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia dapat menyelenggarakan Transaksi untuk memenuhi kebutuhan Valuta Asing Bank.
(3)
Kebutuhan Valuta Asing Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan antara lain untuk pembayaran perdagangan internasional dan/atau investasi langsung.

Pasal 3

Transaksi dapat dilaksanakan pada hari kerja.

Pasal 4

(1)
Bank yang dapat mengajukan Transaksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a.
termasuk dalam klasifikasi Bank yang melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing dengan peringkat komposit paling rendah 3 (tiga) sesuai data terkini yang diterima Bank Indonesia; dan
b.
tidak sedang dikenakan sanksi penghentian sementara untuk mengikuti kegiatan operasi moneter.
(2)
Bank mengajukan Transaksi sesuai tata cara pengajuan dan persyaratan yang ditetapkan Bank Indonesia.
(3)
Bank Indonesia dapat menolak dan/atau tidak memproses pengajuan Transaksi.

Pasal 5

Bank Indonesia menetapkan antara lain window time, pricing, kurs, dan/atau haircut atas Transaksi.

Pasal 6

(1)
Bank wajib memiliki Underlying Transaksi antara lain berupa kegiatan perdagangan internasional dan/atau investasi langsung yang didukung oleh dokumen Underlying Transaksi.
(2)
Bank dilarang menggunakan Underlying Transaksi yang sama untuk lebih dari 1 (satu) Transaksi.
(3)
Bank wajib menatausahakan dokumen Underlying Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 7

(1)
Bank Indonesia menyelenggarakan Transaksi melalui mekanisme lelang dan/atau nonlelang.
(2)
Jenis Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa transaksi repurchase agreement (repo) atau transaksi lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 8

(1)
Bank mengajukan Transaksi melalui sarana dealing system yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dalam window time yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
(2)
Bank yang telah mengajukan Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang membatalkan Transaksi yang telah diajukan kepada Bank Indonesia.

Pasal 9

Transaksi dilakukan dengan jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 10

(1)
Nilai nominal pengajuan Transaksi paling banyak sebesar nilai nominal Underlying Transaksi.
(2)
Bank hanya dapat melakukan 1 (satu) kali pengajuan Transaksi pada hari yang sama untuk masing-masing jangka waktu.

Pasal 11

Bank bertanggung jawab atas kebenaran data pengajuan Transaksi dan dokumen Underlying Transaksi.

Pasal 12

(1)
Bank yang mengikuti Transaksi wajib:
a.
menyediakan surat berharga yang mencukupi;
b.
melakukan transfer Valuta Asing yang cukup ke rekening yang ditunjuk oleh Bank Indonesia; dan/atau
c.
menyediakan dana yang cukup di rekening giro Rupiah Bank di Bank Indonesia, untuk penyelesaian kewajiban Transaksi.
(2)
Dalam hal Bank tidak memenuhi kewajiban transfer Valuta Asing yang cukup ke rekening yang ditunjuk oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Bank wajib memenuhi kewajiban transaksi Valuta Asing dimaksud sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 13

Dalam rangka penyelesaian Transaksi, Bank Indonesia berwenang antara lain melakukan hal-hal sebagai berikut:
a.
menghentikan pledge surat berharga yang digunakan dalam Transaksi;
b.
memindahkan surat berharga yang digunakan dalam Transaksi dari rekening Bank ke rekening Bank Indonesia;
c.
menjual surat berharga Bank yang digunakan dalam Transaksi;
d.
melakukan pencairan sebelum jatuh waktu (early redemption) atas surat berharga Bank berupa Sertifikat Bank Indonesia atau Sertifikat Deposito Bank Indonesia yang digunakan dalam Transaksi; dan/atau
e.
mendebet rekening giro Rupiah dan/atau valuta asing Bank di Bank Indonesia.

Pasal 14

(1)
Bank Indonesia dapat sewaktu-waktu melakukan penghentian transaksi sebelum jatuh waktu (early termination) terhadap Transaksi apabila Bank yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan/atau ditemukan adanya pelanggaran lain terhadap Peraturan Bank Indonesia ini.
(2)
Dalam hal terjadi penghentian transaksi sebelum jatuh waktu (early termination) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank wajib menyelesaikan Transaksi dan memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam .
(3)
Bank dilarang melakukan penghentian transaksi sebelum jatuh waktu (early termination) atas Transaksi.

Pasal 15

(1)
Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam , ayat (2), dan/atau ayat (1) huruf a dikenakan sanksi berupa:
a.
teguran tertulis; dan
b.
kewajiban membayar sebesar 0,01% (nol koma nol satu persen) dari nilai nominal transaksi yang tidak memenuhi persyaratan, paling sedikit sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per transaksi.
(2)
Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dan/atau huruf c dikenakan sanksi berupa:
a.
teguran tertulis; dan
b.
kewajiban membayar sebesar nilai yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut dari Peraturan Bank Indonesia ini diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku, Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/6/PBI/2010 tentang Transaksi Repurchase Agreement Chinese Yuan terhadap Surat Berharga Rupiah Bank kepada Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5127) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.