Justisio
Kembali

Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Sulawesi

Dasar Hukum
Peraturan Terkait
Histori
Lampiran

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:
1.
Laut adalah ruang perairan di muka bumi yang menghubungkan daratan dengan daratan dan bentuk-bentuk alamiah lainnya, yang merupakan kesatuan geografis dan ekologis beserta segenap unsur terkait, dan yang batas dan sistemnya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan hukum internasional;
2.
Kawasan Antarwilayah adalah kawasan Laut yang meliputi dua provinsi atau lebih yang dapat berupa teluk, selat, dan Laut;
3.
Perairan Pesisir adalah Laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil Laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna;
4.
Struktur Ruang Laut adalah susunan pusat pertumbuhan kelautan dan sistem jaringan prasarana dan sarana Laut yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional;
5.
Pola Ruang Laut adalah distribusi peruntukan ruang Laut dalam wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi;
6.
Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan;
7.
Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian
8.
Kawasan Pemanfaatan Umum adalah bagian dari Laut yang ditetapkan peruntukannya bagi berbagai sektor kegiatan.
9.
Kawasan Konservasi adalah kawasan yang mempunyai ciri khas tertentu sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan, dan/atau dimanfaatkan secara berkelanjutan.
10.
Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat KSN adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai situs warisan dunia.
11.
Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang selanjutnya disingkat KSNT adalah kawasan yang terkait dengan kedaulatan negara, pengendalian lingkungan hidup, dan/atau situs warisan dunia, yang pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan nasional.
12.
Alur Pelayaran adalah perairan yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari.
13.
Garis Batas Klaim Maksimum adalah garis batas maksimum Laut yang belum disepakati dengan Negara Malaysia dan Negara Filipina atau yang berbatasan dengan Laut lepas (high seas) yang diklaim secara unilateral oleh Indonesia dan telah digambarkan dalam peta Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
14.
Peraturan Pemanfaatan Ruang adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang Laut dan ketentuan pengendaliannya untuk setiap kawasan/zona peruntukan.
15.
Wilayah Kerja adalah daerah tertentu di dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia untuk pelaksanaan eksplorasi dan eksploitasi.
16.
Wilayah Pertambangan adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.
17.
Wilayah Pertahanan Negara yang selanjutnya disebut Wilayah Pertahanan adalah wilayah yang ditetapkan untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan keutuhan bangsa dan negara.
18.
Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat WPPNRI adalah wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, Laut teritorial, zona tambahan, dan zona ekonomi eksklusif Indonesia.
19.
Pulau-Pulau Kecil Terluar yang selanjutnya disingkat PPKT adalah pulau-pulau kecil yang memiliki titik-titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal Laut kepulauan sesuai dengan hukum internasional dan nasional.
20.
Pertambangan sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.
21.
Pergaraman adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran garam.
22.
Wisata Bahari adalah kegiatan wisata alam yang berlangsung di wilayah pesisir dan/atau Laut yang meliputi wisata pantai, wisata bentang Laut, dan wisata bawah Laut.
23.
Sentra Industri Maritim adalah daerah yang berperan sebagai sentra untuk pengembangan galangan kapal, pengadaan dan pembuatan suku cadang, peralatan kapal, dan/atau perawatan kapal.
24.
Sentra Industri Bioteknologi Kelautan adalah daerah yang berperan sebagai sentra pengambilan, pengembangbiakan, dan/atau pemanfaatan potensi sumber daya hayati Laut.
25.
Sumber Daya Ikan adalah potensi semua jenis ikan.
26.
Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.
27.
Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
28.
Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
29.
Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
30.
Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 2

(1)
Cakupan wilayah pengaturan rencana zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Sulawesi meliputi wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi di Laut Sulawesi.
(2)
Wilayah perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.
perairan pedalaman;
b.
perairan kepulauan; dan
c.
Laut teritorial.
(3)
Wilayah yurisdiksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.
zona tambahan;
b.
zona ekonomi eksklusif Indonesia; dan
c.
landas kontinen.

Pasal 3

(1)
Batas rencana zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Sulawesi meliputi:
a.
sebelah utara, yaitu sebagai berikut:
1.
garis yang menghubungkan batas darat sisi timur Kecamatan Sei Menggaris, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara pada koordinat 4° 10' Lintang Utara-117° 32' Bujur Timur ke arah timur sepanjang pesisir Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara pada koordinat 4° 10' Lintang Utara-117° 35' Bujur Timur;
2.
garis yang menghubungkan pesisir Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara pada koordinat 4° 10' Lintang Utara-117° 35' Bujur Timur ke arah timur menuju Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara pada koordinat 4° 9' Lintang Utara-117° 41' Bujur Timur;
3.
garis yang menghubungkan pesisir barat Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara pada koordinat 4° 9' Lintang Utara-117° 41' Bujur Timur ke arah selatan sepanjang garis pantai menuju titik Garis Batas Klaim Maksimum dengan Negara Malaysia pada koordinat 4° 9' Lintang Utara-117° 54' Bujur Timur;
4.
Garis Batas Klaim Maksimum pada koordinat 4° 9' Lintang Utara-117° 54' Bujur Timur, 4° 11' Lintang Utara-117° 57' Bujur Timur, 4° 10' Lintang Utara-117° 59' Bujur Timur, 4° 10' Lintang Utara-118° 6' Bujur Timur, 4° 5' Lintang Utara-118° 15' Bujur Timur, 4° 0' Lintang Utara-118° 27' Bujur Timur, 3° 57' Lintang Utara-118° 46' Bujur Timur, 4° 10' Lintang Utara-119° 4' Bujur Timur, 4° 10' Lintang Utara-119° 8' Bujur Timur, dan 3° 6' Lintang Utara-119° 55' Bujur Timur; dan
5.
garis batas zona ekonomi eksklusif antara Negara Indonesia dengan Negara Filipina pada koordinat 3° 6' Lintang Utara-119° 55' Bujur Timur, 3° 26' Lintang Utara-121° 21' Bujur Timur, 3° 48' Lintang Utara-122° 56' Bujur Timur, 4° 57' Lintang Utara-124° 51' Bujur Timur, dan 5° 2' Lintang Utara-125° 28' Bujur Timur;
b.
sebelah timur, yaitu sebagai berikut:
1.
batas zona ekonomi eksklusif antara Negara Indonesia dengan Negara Filipina pada koordinat 5° 2' Lintang Utara-125° 28' Bujur Timur ke arah selatan menuju bagian utara Pulau Marore, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara pada koordinat 4° 45' Lintang Utara-125° 29' Bujur Timur;
2.
garis yang menghubungkan Pulau Marore, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara pada koordinat 4° 45' Lintang Utara-125° 29' Bujur Timur ke arah selatan menuju pantai barat Pulau Marore, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara pada koordinat 4° 43' Lintang Utara-125° 29' Bujur Timur;
3.
garis yang menghubungkan Pulau Marore, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara pada koordinat 4° 43' Lintang Utara-125° 29' Bujur Timur ke arah selatan menuju Tanjung Tendabalu, Pulau Sangihe, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara pada koordinat 3° 44' Lintang Utara-125° 27' Bujur Timur;
4.
garis yang menghubungkan Tanjung Tendabalu, Pulau Sangihe, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara pada koordinat 3° 44' Lintang Utara-125° 27' Bujur Timur ke arah selatan sepanjang pantai barat Pulau Sangihe, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara menuju bagian selatan Pulau Sangihe, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara pada koordinat 3° 22' Lintang Utara-125° 36' Bujur Timur;
5.
garis yang menghubungkan bagian selatan Pulau Sangihe, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara pada koordinat 3° 22' Lintang Utara-125° 36' Bujur Timur ke arah selatan menuju bagian utara Pulau Batunderang, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara pada koordinat 3° 22' Lintang Utara-125° 36' Bujur Timur;
6.
garis yang menghubungkan bagian utara Pulau Batunderang, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara pada koordinat 3° 22' Lintang Utara–125° 36' Bujur Timur ke arah selatan sepanjang pantai barat Pulau Batunderang, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara ke Tanjung Punguwatu, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara pada koordinat 3° 20' Lintang Utara–125° 36' Bujur Timur;
7.
garis yang menghubungkan Tanjung Punguwatu, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara pada koordinat 3° 20' Lintang Utara–125° 36' Bujur Timur ke arah barat daya menuju bagian utara Pulau Kahakitang, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara pada koordinat 3° 10' Lintang Utara–125° 32' Bujur Timur;
8.
garis yang menghubungkan bagian utara Pulau Kahakitang, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara pada koordinat 3° 10' Lintang Utara–125° 32' Bujur Timur ke arah selatan sepanjang pantai barat Pulau Kahakitang, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara menuju bagian selatan Pulau Kahakitang, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara pada koordinat 3° 9' Lintang Utara–125° 31' Bujur Timur;
9.
garis yang menghubungkan bagian selatan Pulau Kahakitang, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara pada koordinat 3° 9' Lintang Utara–125° 31' Bujur Timur ke arah selatan menuju bagian utara Pulau Para, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara pada koordinat 3° 5'
10.
garis yang menghubungkan bagian utara Pulau Para, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara pada koordinat 3° 5' Lintang Utara–125° 30' Bujur Timur ke arah selatan sepanjang pantai barat Pulau Para, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara menuju bagian selatan Pulau Para, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara pada koordinat 3° 3' Lintang Utara–125° 30' Bujur Timur;
11.
garis yang menghubungkan bagian selatan Pulau Para, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara pada koordinat 3° 3' Lintang Utara–125° 30' Bujur Timur ke arah selatan ke Tanjung Nameng, Pulau Siau, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Provinsi Sulawesi Utara pada koordinat 2° 48' Lintang Utara–125° 25' Bujur Timur;
12.
garis yang menghubungkan Tanjung Nameng, Pulau Siau, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Provinsi Sulawesi Utara pada koordinat 2° 48' Lintang Utara–125° 25' Bujur Timur ke arah selatan sepanjang pantai barat Pulau Siau, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Provinsi Sulawesi Utara menuju Tanjung Tinokolang, Pulau Siau, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Provinsi Sulawesi Utara pada koordinat 2° 38' Lintang Utara–125° 25' Bujur Timur;
13.
garis yang menghubungkan Tanjung Tinokolang, Pulau Siau, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Provinsi Sulawesi Utara pada koordinat 2° 38' Lintang Utara–125° 25' Bujur Timur ke arah selatan

Akses Terbatas

Anda melihat 3 dari 132 pasal. Masuk untuk akses penuh.