Justisio
Kembali

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1981 Tentang Pembentukan Kota Administratif Tangerang

Dasar Hukum
Peraturan Terkait
Histori
Lampiran

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :
a.
Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 6 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahah Lembaran Negara Nomor 3037);
b.
Wilayah Administratif adalah wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 sampai dengan Pasal 75 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
c.
Wilayah Kecamatan Tangerang, Wilayah Kecamatan Batuceper, Wilayah Kecamatan Curug, dan Wilayah Kecamatan Ciledug adalah sebagaimana dimaksud dalam daftar lampiran Staatsblad Tahun 1935 Nomor 123.

Pasal 2

Tujuan pembentukan Kota Administratif Tangerang adalah untuk meningkatkan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan secara berhasilguna dan berdayaguna dan merupakan sarana utama bagi pembinaan wilayah, serta merupakan unsur pendorong yang kuat bagi usaha peningkatan laju pembangunan.

Pasal 3

(1)
Pemerintah Kota Administratif Tangerang bertanggungjawab kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang.
(2)
Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang, tetap berkedudukan di Kota Administratif Tangerang.
(3)
Dalam rangka memperlaju pengembangan Wilayah Kota Administratif Tangerang, maka apabila dianggap perlu Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dapat menyelenggarakan pembinaan secara langsung terhadap Kota Administartif Tangerang.

Pasal 4

Pemerintah Kota Administratif Tangerang menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut :
a.
Meningkatkan dan menyesuaikan penyelenggaraan pemerintahan dengan perkembangan kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan budaya perkotaan;
b.
Membina dan mengarahkan pembangunan sesuai dengan perkembangan sosial ekonomi serta fisik perkotaan;
c.
Mendukung dan merangsang secara timbal balik perkembangan Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat pada umumnya dan Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang pada khususnya.

Pasal 5

(1)
Wilayah Kota Administratif Tangerang meliputi :
a.
Wilayah Kecamatan Tangerang, terdiri dari :
1.
Kelurahan Sukasari;
2.
Kelurahan Kunciran;
3.
Kelurahan Pinang;
4.
Kelurahan Cipete;
5.
Kelurahan Cimone;
6.
Kelurahan Karawaci;
7.
Kelurahan Tanah Tinggi;
8.
Kelurahan Gerendeng;
9.
Kelurahan Panunggangan;
10.
Kelurahan Petir;
11.
Kelurahan Cipondoh;
12.
Kelurahan Cikokol;
13.
Kelurahan Pasar Baru;
14.
Kelurahan Bugel;
15.
Kelurahan Poris Plawad;
16.
Kelurahan Sukarasa;
17.
Kelurahan Pabuaran;
18.
Kelurahan Pabuaran Tumpeng;
19.
Kelurahan Karawaci Baru;
b.
Wilayah Kecamatan Batuceper, terdiri dari :
1.
Desa Batuceper;
2.
Sebagian Desa Belendung;
3.
Desa Neglasari;
4.
Desa Kedaung Wetan;
5.
Desa Porisgaga;
6.
Desa Batu Jaya;
7.
Desa Slapanjang Jaya;
8.
Desa Jurumudi;
9.
Desa Benda;
10.
Desa Karangsari;
11.
Desa Panjang;
c.
Sebagian Wilayah Kecamatan Curug, terdiri dari :
1.
Desa Kroncong;
2.
Desa Gembor;
3.
Desa Periuk;
4.
Desa Panunggangan Barat;
5.
Desa Cibodas;
6.
Desa Jatake;
7.
Desa Cibodas Sari;
d.
Sebagian Wilayah Kecamatan Ciledug, terdiri dari :
1.
Desa Peninggilan;
2.
Desa Sudimara Barat;
3.
Desa Pondok Bahar;
4.
Desa Larangan;
5.
Desa Kereo;
6.
Desa Karang Tengah;
7.
Desa Sudimara Timur;
8.
Desa Cipadu.
(2)
Wilayah Kecamatan Curug, Kecamatan Ciledug dikurangi dengan desa-desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dan huruf d.

Pasal 6

(1)
Kecamatan Tangerang dihapuskan.
(2)
Kecamatan Batuceper dihapuskan.
(3)
Kecamatan Ciledug dihapuskan, dan sisa Wilayah Kecamatan Ciledug yang terdiri dari :
1.
Desa Pondok Aren;
2.
Desa Pondok Kacang;
3.
Desa Perigi;
4.
Desa Pondok Pucung;
5.
Desa Jurang Manggu;
6.
Desa Pondok Betung; dibentuk menjadi Kecamatan Pondok Aren, dengan pusat pemerintahan berkedudukan di Pondok Aren.

Pasal 7

Untuk terwujudnya tertib Pemerintahan serta pembinaan wilayah, maka Wilayah Kota Administratif Tangerang terbagi atas 5 (lima) Kecamatan, yaitu :
a.
Wilayah Kecamatan Tangerang, terdiri dari:
1.
Kelurahan Sukasari;
2.
Kelurahan Sukarasa;
3.
Kelurahan Tanah Tinggi;
4.
Kelurahan Gerendeng;
5.
Kelurahan Pabuaran;
6.
'Kelurahan Pasar Baru;
7.
Kelurahan Pabuaran Tumpeng;
8.
Kelurahan Karawaci;
9.
Kelurahan Karawaci Baru;
10.
Kelurahan Bugel;
11.
Kelurahan Cikokol;
12.
Kelurahan Cimone;
b.
Wilayah Kecamatan Cipondoh, terdiri dari :
1.
Kelurahan Panunggangan;
2.
Kelurahan Kunciran;
3.
Kelurahan Cipete;
4.
Kelurahan Cipondoh;
5.
Kelurahan Pinang;
6.
Kelurahan Gondrong;
7.
Kelurahan Petir;
8.
Kelurahan Poris Plawad;
c.
Wilayah Kecamatan Batuceper, terdiri dari :
1.
Desa Batuceper;
2.
Desa Batu Jaya;
3.
Desa Belendung;
4.
Desa Neglasari;
5.
Desa Karangsari;
6.
Desa Porisgaga;
7.
Desa Kedaung Wetan;
8.
Desa Slapanjang Jaya;
9.
Desa Jurumudi;
10.
Desa Benda;
11.
Desa Panjang;
d.
Wilayah Kecamatan Jati Uwung, terdiri dari :
1.
Desa Kroncong;
2.
Desa Gembor;
3.
Desa Periuk;
4.
Desa Cibodas;
5.
Desa Jatake;
6.
Desa Cibodas Sari;
7.
Desa Panunggangan Barat;
e.
Wilayah Kecamatan Ciledug, terdiri dari :
1.
Desa Peninggilan;
2.
Desa Sudimara Barat;
3.
Desa Sudimara Timur;
4.
Desa Pondok Bahar;
5.
Desa Larangan;
6.
Desa Kereo;
7.
Desa Cipadu;
8.
Desa Karang Tengah.

Pasal 8

(1)
Pusat Pemerintahan Kota Administratif Tangerang berkedudukan di Kota Tangerang.
(2)
Pusat Pemerintahan Kecamatan Tangerang berkedudukan di Tangerang.
(3)
Pusat Pemerintahan Kecamatan Cipondoh berkedudukan di Cipondoh.
(4)
Pusat Pemerintahan Kecamatan Batuceper berkedudukan di Batuceper.
(5)
Pusat Pemerintahan Kecamatan Jati Uwung berkedudukan di Jati.
(6)
Pusat Pemerintahan Kecamatan Ciledug berkedudukan di Ciledug.

Pasal 9

Perincian Struktur Organisasi Pemerintahan Kota Administratif Tangerang ditentukan lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri dengan memperhatikan kebutuhan dan kondisi serta situasi kota yang bersangkutan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggungjawab dalam bidang penertiban dan penyempurnaan aparatur negara.

Pasal 10

(1)
Struktur Organisasi Pemerintahan Wilayah Kecamatan yang berlaku sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini tetap berlaku sampai dengan waktu berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur tentang Pola Organisasi, Pemerintahan Wilayah Kota Administratif Tangerang.
(2)
Segala Peraturan Daerah dan Keputusan-keputusan Pemerintah Daerah yang berlaku bagi Pemerintahan Wilayah Kecamatan Tangerang sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini tetap berlaku bagi Pemerintahan Kota Administratif Tangerang.
(3)
Masalah-masalah yang menyangkut bidang kepegawaian, keuangan, material, dan lain-lain yang timbul sebagai akibat perubahan status wilayah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini diselesaikan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tangerang atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Pasal 11

(1)
Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, Pemerintah Wilayah Kecamatan Tangerang dan Pemerintah Wilayah Kecamatan Batuceper sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran Staatsblad Tahun 1935 Nomor 123 dihapuskan.
(2)
Hal-hal yang timbul dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini, diselesaikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat atas nama Menteri Dalam Negeri.

Pasal 12

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.