Pasal 1

(1)

Dengan membubarkan Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi, didirikan suatu Perusahaan Negara sebagai dimaksud dalam Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960, bernama Perusahaan Negara Pos dan Giro.

(2)

Segala hak dan kewajiban, perlengkapan dan kekayaan serta usaha dari Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi di bidang pos dan dinas giro beralih kepada Perusahaan Negara Pos dan Giro.

(3)

Pelaksanaan Peralihan termaksud pada ayat (2) diatur oleh Menteri Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata. BAB II. ANGGARAN DASAR. Ketentuan Umum.

Pasal 2

(1)

P.N. Pos dan Giro adalah badan hukum yang berhak melakukan usaha-usaha berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

(2)

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: a."Pemerintah" ialah Presiden Republik Indonesia; b."Menteri" ialah Menteri Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata; c."Perusahaan" ialah Perusahaan Negara Pos dan Giro; d."Direksi" ialah Direksi P.N. Pos dan Giro;

Pasal 3

Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, maka terhadap Perusahaan berlaku segala macam hukum Indonesia. Tempat kedudukan.

Pasal 4

Perusahaan berkedudukan dan berkantor pusat di tempat yang ditetapkan Pemerintah dan mempunyai cabang-cabang menurut kebutuhan yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Menteri. Tujuan dan lapangan usaha.

Pasal 5

Tujuan perusahaan ialah untuk turut membangun ekonomi nasional sesuai dengan ekonomi terpinpin dengan mengutamakan kebutuhan rakyat dan ketenteraman serta ketenangan kerja dalam perusahaan, menuju masyarakat yang adil dan makmur materiil dan spirituil.

Pasal 6

Perusahaan ini berusaha dalam lapangan penyelenggaraan Pos dan Giro. Modal.

Pasal 7

(1)

Modal Perusahaan ditetapkan pada waktu pembagian yang termaksud dalam ayat (3) dilaksanakan.

(2)

Modal ini dapat ditambah dengan Peraturan Pemerintah.

(3)

Perusahaan mempunyai cadangan umum yang dibentuk dan dipupuk menurut ketentuan dalam ayat (1).

(4)

Perusahaan tidak mengadakan cadangan diam dan/atau cadangan rahasia. Pimpinan.

Pasal 8

(1)

Perusahaan dipimpin oleh suatu Direksi yang bertanggung jawab secara kolektif kepada Menteri.

(2)

Direksi diketuai oleh seorang Direktur Utama yang beranggotakan paling sedikit empat orang Direktur masing-masing untuk satu bidang tertentu.

(3)

Gaji dan penghasilan lain para anggota Direksi ditetapkan oleh Menteri dengan mengingat ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dengan atau berdasarkan Undang-undang.

Pasal 9

Anggota Direksi adalah Warga-Negara Indonesia.

Pasal 10

(1)

Antara anggota-anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis ke samping termasuk menantu dan ipar, kecuali jika diizinkan oleh Pemerintah. Jika sesudah pengangkatan mereka masuk periparan yang terlarang itu, maka untuk dapat melanjutkan jabatannya diperlukan izin Pemerintah.

(2)

Anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain, kecuali dengan izin Menteri. Tidak termasuk dalam hal ini ialah jabatan yang dipikulkan oleh Pemerintah kepadanya.

(3)

Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pada usaha dagang manapun juga. # Pasal II.

(1)

Anggota Direksi diangkat oleh Pemerintah atas usul Menteri untuk selama-lamanya 5 tahun. Setelah waktu itu berakhir anggota yang bersangkutan dapat diangkat kembali.

(2)

Dalam hal-hal tersebut di bawah ini Pemerintah dapat memberhentikan anggota Direksi meskipun waktu tersebut pada ayat (1) belum berakhir:

atas permintaan sendiri;

karena tindakan yang merugikan Perusahaan;

karena tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Negara;

karena meninggal dunia.

(3)

Pemberhentian karena, alasan tersebut ayat (2) huruf b dan huruf c, jika merupakan suatu pelanggaran dari peraturan hukum pidana, merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.

(4)

Sebelum pemberhentian karena alasan tersebut pada ayat (2) huruf b dan huruf c dilakukan, anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri, hal mana harus dilaksanakan dalam waktu satu bulan setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberitahukan tentang niat akan pemberhentian itu oleh Menteri. mengenai pemberhentian anggota Direksi berdasarkan ayat (3), maka pemberhentian sementara itu menjadi batal dan anggota Direksi yang bersangkutan dapat segera menjalankan jabatannya lagi, kecuali bilamana untuk keputusan pemberhentian tersebut diperlukan keputusan pengadilan dan hal itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan.

Pasal 12

(1)

Direksi mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan.

(2)

Direksi dapat menyerahkan kekuasaan mewakili tersebut pada ayat (1) kepada seorang anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang/beberapa orang pegawai Perusahaan tersebut baik sendiri maupun bersama-sama, atau kepada orang/badan lain.

Pasal 13

(1)

Direksi menentukan kebijaksanaan Perusahaan.

(2)

Direksi mengurus dan menguasai kekayaan Perusahaan.

(3)

Tata-tertib dan cara menjalankan pekerjaan Direksi diatur dalam suatu Peraturan yang ditetapkan oleh Direksi. Tanggung jawab dan tuntutan ganti rugi pegawai.

Pasal 14

(1)

Semua pegawai Perusahaan, termasuk anggota Direksi dalam kedudukan selaku demikian, yang tidak dibebani tugas penyimpanan uang, surat-surat berharga dan barang-barang persediaan, yang karena tindakan-tindakan melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi Perusahaan, diwajibkan mengganti kerugian tersebut.

(2)

Ketentuan-ketentuan tentang tuntutan ganti-rugi terhadap pegawai Negeri berlaku sepenuhnya terhadap pegawai Perusahaan.

(3)

semua pegawai Perusahaan yang dibebani tugas penyimpanan, pembayaran atau penyerahan uang dan surat-surat berharga milik Perusahaan dan barang-barang persediaan milik Perusahaan yang disimpan di dalam gudang atau tempat penyimpanan yang khusus dan semata-mata digunakan untuk keperluan itu, bertanggung jawab tentang pelaksanaan tugasnya kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

(4)

Pegawai termaksud pada ayat (3) tidak perlu mengirimkan pertanggungan jawab mengenai cara pengurusannya kepada Badan Pemeriksa Keuangan. Tuntutan terhadap pegawai tersebut dilakukan menurut ketentuan yang ditetapkan bagi pegawai bendaharawan yang oleh Badan Pemeriksa Keuangan dibebaskan dari kewajiban mengirimkan pertanggungan jawab mengenai cara mengurusnya.

(5)

Semua surat bukti dan surat lainnya, bagaimanapun sifat-nya, yang termasuk bilangan tata-buku dan administrasi Perusaha- an, disimpan di tempat Perusahaan, atau tempat lain yang ditunjuk oleh Menteri, kecuali jika untuk sementara dipindahkan ke Badan Pemeriksa Keuangan dalam hal dianggapnya perlu untuk kepenting- an suatuatau pemeriksaan.

(6)

Untuk keperluan pemeriksaan bertalian dengan penetapan pajak dan kontrolc akuntan pada umumnya surat bukti dan surat lainnya termaksud pada ayat (5) untuk sementara dapat dipindah- kan ke Jawatan Akuntan Negara. Kepegawaian.

Pasal 15

Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai/pekerja Perusahaan menurut peraturan kepegawaian yang disetujui oleh Menteri berdasarkan peraturan pokok kepegawaian yang ditetapkan oleh Pemerintah. Tahun buku.

Pasal 16

Tahun buku Perusahaan adalah tahun takwim. anggaran perusahaan.

Pasal 17

(1)

Selambat-lambatnya tiga bulan sebelum tahun buku baru mulai berlaku, maka oleh Direksi dikirimkan anggaran Perusahaan untuk dimintakan persetujuan kepada menteri.

(2)

Kecuali apabila Menteri mengemukakan keberatan atau menolak proyek yang dimuat di dalam anggaran Perusahaan sebelum menginjak tahun buku baru, maka anggaran tersebut berlaku sepenuhnya.

(3)

Anggaran tambahan atau perubahan anggaran yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Menteri. Laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan Perusahaan.

Pasal 18

Laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan Perusahaan dikirimkan oleh Direksi kepada Menteri menurut cara dan waktu yang ditentukan oleh Menteri. Laporan perhitungan tahunan.

Pasal 19

(1)

Untuk tiap tahun buku oleh Direksi disusun perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba-rugi. Neraca dan perhitungan laba-rugi tersebut dikirimkan kepada Menteri dan Badan Pemeriksa Keuangan menurut cara dan waktu yang ditetapkan oleh Menteri.

(2)

Cara penilaian pos dalam perhitungan tahunan harus disebutkan.

(3)

Jika dalam waktu 2 bulan sesudah menerima perhitungan tahunan itu oleh Menteri tidak diajukan keberatan tertulis, maka perhitungan tahunan itu dianggap telah disahkan.

Akses Terbatas

Anda melihat 18 dari 15 pasal. Masuk untuk akses penuh.

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1965 Tentang Tentang Pendirian Perusahaan Pos dan Giro