Justisio

Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Pasal 2

Penyelenggaraan kehutanan berasaskan manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan, dan keterpaduan.

Pasal 3

Penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan:
a.
menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional;
b.
mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi, yang seimbang dan lestari;
c.
meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai;
d.
meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan terhadap akibat perubahan eksternal; dan
e.
menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan;

Pasal 4

(1)
Semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
(2)
Penguasaan hutan oleh Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi wewenang kepada Pemerintah untuk:
a.
mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan.
b.
menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan; dan
c.
mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai Kehutanan.
(3)
Penguasaan hutan oleh Negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.

Pasal 5

(1)
Hutan berdasarkan statusnya terdiri dari:
a.
hutan negara; dan
b.
hutan hak.
(2)
Hutan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berupa hutan adat.
(3)
Pemerintah menetapkan status hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya.
(4)
Apabila dalam perkembangannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan tidak ada lagi, maka hak pengelolaan hutan adat kembali kepada Pemerintah.

Pasal 6

(1)
Hutan mempunyai tiga fungsi, yaitu:
a.
fungsi konservasi;
b.
fungsi lindung; dan
c.
fungsi produksi.
(2)
Pemerintah menetapkan hutan berdasarkan fungsi pokok sebagai berikut:
a.
hutan konservasi;
b.
hutan lindung; dan
c.
hutan produksi.

Pasal 7

Hutan konservasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a terdiri dari:
a.
kawasan hutan suaka alam;
b.
kawasan hutan pelestarian alam,
c.
taman buru.

Pasal 8

(1)
Pemerintah dapat menetapkan kawasan hutan tertentu untuk tujuan khusus.
(2)
Penetapan kawasan hutan dengan tujuan khusus, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan untuk kepentingan umum seperti:
a.
penelitian dan pengembangan;
b.
pendidikan dan latihan; dan
c.
religi dan budaya.
(3)
Kawasan hutan dengan tujuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mengubah fungsi pokok, kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam .

Pasal 9

(1)
Untuk kepentingan pengaturan iklim mikro estetika, dan resapan air, di setiap kota ditetapkan kawasan tertentu sebagai hutan kota.
(2)
Ketentuan lebih tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 10

(1)
Pengurusan hutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, bertujuan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya serta serbaguna dari lestari untuk kemakmuran rakyat.
(2)
Pengurusan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan penyelenggaraan:
a.
perencanaan kehutanan;
b.
pengelolaan hutan;
c.
penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta penyuluhan kehutanan, dan
d.
pengawasan.

Pasal 11

(1)
Perencanaan kehutanan dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan arah yang menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan kehutanan sebagaimana dimaksud dalam .
(2)
Perencanaan kehutanan dilaksanakan secara transparan, bertanggung-gugat, partisipasi, terpadu, serta memperhatikan kekhasan dan aspirasi daerah.

Pasal 12

Perencanaan kehutanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, meliputi:
a.
inventarisasi hutan,
b.
pengukuhan kawasan hutan,
c.
penatagunaan kawasan hutan,
d.
pembentukan wilayah pengelolaan hutan, dan
e.
penyusunan rencana kehutanan.

Pasal 13

(1)
Inventarisasi hutan dilaksanakan untuk mengetahui dan memperoleh data dan informasi tentang sumber daya, potensi kekayaan alam hutan, serta lingkungannya secara lengkap.
(2)
Inventarisasi hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan survei mengenai status dan keadaan fisik hutan, flora dan fauna, sumber daya manusia, serta kondisi sosial masyarakat di dalam dan di sekitar hutan.
(3)
Inventarisasi hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
a.
inventarisasi hutan tingkat nasional,
b.
inventarisasi hutan tingkat wilayah,
c.
inventarisasi hutan tingkat daerah aliran sungai, dan
d.
inventarisasi hutan tingkat unit pengelolaan.
(4)
Hasil inventarisasi hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) antara lain dipergunakan sebagai dasar pengukuhan kawasan hutan, penyusunan neraca sumber daya hutan, penyusunan rencana kehutanan, dan sistem informasi kehutanan.
(5)
Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 14

(1)
Berdasarkan inventarisasi hutan sebagaimana dimaksud dalam , Pemerintah menyelenggarakan pengukuhan kawasan hutan.
(2)
Kegiatan pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk memberikan kepastian hukum atas kawasan hutan.

Pasal 15

(1)
Pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam dilakukan melalui proses sebagai berikut:
a.
penunjukan kawasan hutan;
b.
penataan batas kawasan hutan;
c.
pemetaan kawasan hutan; dan
d.
penetapan kawasan hutan.
(2)
Pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah.

Pasal 16

(1)
Berdasarkan hasil pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam dan , Pemerintah menyelenggarakan penatagunaan kawasan hutan.
(2)
Penatagunaan kawasan hutan meliputi kegiatan penerapan fungsi dan penggunaan kawasan hutan.
(3)
Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 17

(1)
Pembentukan wilayah pengelolaan hutan dilaksanakan untuk tingkat:
a.
propinsi;
b.
kabupaten/kota; dan
c.
unit pengelolaan.
(2)
Pembentukan wilayah pengelolaan hutan tingkat unit pengelolaan dilaksanakan dengan mempertimbangkan karakteristik lahan, tipe hutan, fungsi hutan, kondisi daerah aliran sungai, sosial budaya, ekonomi, kelembagaan masyarakat setempat termasuk masyarakat hukum adat dan batas administrasi Pemerintahan.
(3)
Pembentukan unit pengelolaan hutan yang melampaui batas administrasi Pemerintahan karena kondisi dan karakteristik serta tipe hutan, penetapannya diatur secara khusus oleh Menteri.

Pasal 18

(1)
Pemerintah menetapkan dan mempertahankan kecukupan luas kawasan hutan dan penutupan hutan untuk setiap daerah aliran sungai dan atau pulau, guna optimalisasi manfaat lingkungan, manfaat sosial. dan manfaat ekonomi masyarakat setempat.
(2)
Luas kawasan hutan yang harus dipertahankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas daerah aliran sungai dan atau pulau dengan sebaran yang proporsional.

Pasal 19

(1)
Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan ditetapkan oleh Pemerintah dengan didasarkan pada hasil penelitian terpadu.
(2)
Perubahan peruntukan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis, diterapkan oleh Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
(3)
Ketentuan tentang tata cara perubahan peruntukan kawasan hutan dan perubahan fungsi kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 20

(1)
Berdasarkan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam , dan dengan mempertimbangkan faktor-faktor lingkungan dan kondisi sosial masyarakat, Pemerintah menyusun rencana kehutanan.
(2)
Rencana kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun menurut jangka waktu perencanaan, skala geografis, dan menurut fungsi pokok kawasan hutan.
(3)
Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 21

Pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, meliputi kegiatan:
a.
tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan;
b.
pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan;
c.
rehabilitasi dan reklamasi hutan, dan
d.
perlindungan hutan dan konservasi alam.

Pasal 22

(1)
Tata hutan dilaksanakan dalam rangka pengelolaan kawasan hutan yang lebih intensif untuk memperoleh manfaat yang lebih optimal dan lestari.
(2)
Tata hutan meliputi pembagian kawasan hutan dalam blok-blok berdasarkan ekosistem, tipe, fungsi dan rencana pemanfaatan hutan.
(3)
Blok-blok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi pada petak-petak berdasarkan itensitas dan efisiensi pengelolaan.

Menampilkan 21 dari 61 pasal. Masuk untuk membaca semuanya.