Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1986 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1975 Tentang Partai Politik dan Golongan Karya Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang 3-1985

Dasar Hukum

Peraturan Terkait

Histori

Lampiran

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

Undang-undang adalah Undang-undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1985;

Partai Politik adalah organisasi kekuatan sosial politik yang bernama Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Demokrasi Indonesia;

Golongan Karya adalah organisasi kekuatan sosial politik yang bernama Golongan Karya;

Rapat adalah rapat Pengurus sesuai dengan tingkat kepengurusannya dan atau rapat antar tingkat kepengurusan;

Pertemuan adalah pertemuan Komisaris dan Pembantu Komisaris Kecamatan atau Komisaris dan Pembantu Komisaris Desa/Kelurahan.

Pasal 2

Partai Politik dan Golongan Karya berasakan Pancasila sebagai satu-satunya asas yang wajib dicantumkan dalam Anggaran Dasar organisasi masing-masing, dan tidak dibolehkan mencantumkan istilah atau pengertian lain yang dapat mengurangi atau mengaburkan maksud ditetapkannya Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi Partai Politik dan Golongan Karya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pasal 3

Partai Politik dan Golongan Karya bertujuan:

Dalam mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, Partai Politik dan Golongan Karya berupaya terus menerus mengembangkan kepeloporannya dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa;

Dalam menciptakan masyarakat adil dan makmur yang merata spiritual dan materiil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Partai Politik dan Golongan Karya berperan aktif menggarahkan peranserta seluruh rakyat dalam pembangunan dan menyukseskan pelaksanaan pembangunan nasional;

Dalam mengembangkan kehidupan demokrasi Pancasila, Partai Politik dan Golongan Karya berperan aktif mewujudkan kehidupan konstitusional, demokrasi dan tegaknya hukum, memantapkan stabilitas politik yang dinamis serta melaksanakan hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan Pemilihan Umum sebagai sarana pelaksanaan asas kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila dalam Negara Republik Indonesia.

Pasal 4

(1)

Partai Politik dan Golongan Karya dalam upaya mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam , menyusun programnya masing-masing.

(2)

Program Partai Politik dan Golongan Karya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh menyimpang atau bertentangan dengan asas dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam dan .

(3)

Program Partai Politik dan Golongan Karya dapat mencerminkan sifat kekhususannya yang nampak pada pendekatan dan penekanan dalam pemikiran dan pemecahan masalah-masalah luas yang dihadapi dalam pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila.

(4)

Program Partai Politik dan Golongan Karya dilaksanakan dengan jiwa dan semangat kekeluargaan, musyawarah, dan gotong royong.

Pasal 5

(1)

Dalam menjalankan fungsinya sebagai salah satu lembaga demokrasi Pancasila, Partai Politik dan Golongan Karya menyalurkan pendapat dan aspirasi masyarakat secara sehat dan mewujudkan hak-hak politik rakyat dengan melaksanakan komunikasi sosial timbal balik, merumuskan gagasan-gagasan atau pemikiran yang berguna bagi keberhasilan pembangunan yang diperjuangkan secara tertib sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2)

Dalam menjalankan fungsinya sebagai salah satu wadah untuk mendidik kesadaran politik rakyat, Partai Politik dan Golongan Karya membina anggota-anggotanya menjadi Warganegara Republik Indonesia yang bermoral Pancasila, setia terhadap Undang-Undang Dasar 1945, dengan berusaha semakin meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajibannya sebagai warganegara serta mempunyai wawasan dan disiplin nasional untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.

Pasal 6

Bentuk, ukuran, isi, dan hal-hal mengenai tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 14

(1)

Partai Politik dan Golongan Karya dalam melaksanakan fungsinya dapat mengadakan rapat Pengurus Tingkat Pusat, Daerah Tingkat I, dan Daerah Tingkat II, yang diselenggarakan di tempat kedudukan Pengurus yang bersangkutan.

(2)

Rapat Pengurus yang diselenggarakan di luar ketentuan ayat (1), rapat antar Tingkat Kepengurusan atau rapat-rapat lainnya, dapat diselenggarakan setelah mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

(1)

Komisaris Kecamatan atau Desa/Kelurahan dapat mengadakan pertemuan untuk menyampaikan dan melaksanakan kebijaksanaan Pengurus Partai Politik atau Golongan Karya Daerah Tingkat II serta untuk menyalurkan pendapat dan aspirasi masyarakat Kecamatan atau Desa/Kelurahan kepada Pengurus Partai Politik atau Golongan Karya Daerah Tingkat II yang bersangkutan.

(2)

Pertemuan diadakan di tempat kedudukan Komisaris Kecamatan atau Desa/Kelurahan yang bersangkutan.

Pasal 16

(1)

Pengawasan terhadap ditaatinya ketentuan , huruf a, dan Undang-undang, dilakukan oleh Presiden/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Menteri Dalam Negeri.

(2)

Dalam pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Presiden/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat dapat meminta keterangan yang dipandang perlu kepada Pengurus Tingkat Pusat Partai Politik dan Golongan Karya.

(3)

Menteri Dalam Negeri dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyampaikan laporan kepada Presiden/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Pasal 17

(1)

Apabila terdapat petunjuk Partai Politik atau Golongan Karya melakukan tindakan yang bertentangan dengan , huruf a, dan Undang-undang, Presiden/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat memberikan peringatan/teguran kepada Pengurus Pusat Partai Politik atau Golongan Karya yang bersangkutan.

(2)

Apabila peringatan/teguran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diindahkan oleh Partai Politik atau Golongan Karya yang bersangkutan, maka Presiden/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat memberitahukan adanya tindakan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Mahkamah Agung dengan menyerahkan surat, dokumen atau bahan bukti lain yang memperkuat adanya tindakan pelanggaran tersebut.

Pasal 18

(1)

Segera setelah menerima pemberitahuan mengenai adanya tindakan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Mahkamah Agung melakukan penelitian terhadap surat, dokumen atau bahan bukti lain yang berkaitan dengan tindakan pelanggaran tersebut dan bilamana perlu dapat mendengar keterangan Pengurus Pusat Partai Politik atau Golongan Karya yang bersangkutan atau pihak lain yang dipandang perlu.

(2)

Setelah melakukan penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Mahkamah Agung segera menyampaikan pertimbangan kepada Presiden/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Pasal 19

(1)

Presiden/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat setelah mendengar pertimbangan Mahkamah Agung dapat mengambil keputusan yang menyatakan pembekuan Pengurus Tingkat Pusat Partai Politik atau Golongan Karya yang bersangkutan.

(2)

Keputusan pembekuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Pengurus Pusat Partai Politik atau Golongan Karya yang bersangkutan serta diumumkan dalam Berita Negara.

Pasal 20

(1)

Dalam hal Pengurus Tingkat Daerah Partai Politik atau Golongan Karya melakukan tindakan melanggar ketentuan , huruf a, dan Undang-undang, Presiden/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat dapat meminta keterangan kepada Pengurus Tingkat Pusat yang bersangkutan mengenai hal tersebut.

(2)

Pengurus Tingkat Pusat wajib mengambil langkah-langkah penertiban untuk menyelesaikan persoalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

(3)

Dalam hal Pengurus Tingkat Pusat tidak mengambil langkah-langkah penertiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Presiden/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat setelah mendengar pertimbangan Mahkamah Agung dapat membekukan Pengurus Tingkat Pusat Partai Politik atau Golongan Karya yang bersangkutan.

(4)

Tata cara penelitian sebagaimana dimaksud dalam serta tata cara pemberitahuan dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam berlaku terhadap pembekuan yang diatur dalam pasal ini.

Pasal 21

Apabila Presiden/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat memang telah terdapat cukup alasan untuk mencairkan kembali Pengurus Tingkat Pusat Partai Politik atau Golongan Karya yang dibekukan, Presiden/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat mengambil keputusan pencairan dan disampaikan kepada Pengurus Tingkat Pusat Partai Politik atau Golongan Karya yang bersangkutan serta diumumkan dalam Berita Negara.

Pasal 22

Partai Politik dan Golongan Karya wajib melaporkan pelaksanaan ketentuan Undang-undang selambat-lambatnya tanggal 19 Pebruari 1986 kepada Presiden/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1976 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 24

Ketentuan teknis yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini, diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Akses Terbatas

Anda melihat 25 dari 13 pasal. Masuk untuk akses penuh.