Justisio
Kembali

Peraturan Pemerintah Nomor 178 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Pegadaian

Dasar Hukum
Peraturan Terkait
Histori
Lampiran

Pasal 1

(1)
Dengan nama Perusahaan Negara Pegadaian, selanjutnya disebut P.N. Pegadaian, didirikan suatu perusahaan negara sebagai termaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Prp tahun 1960 tentang Perusahaan Negara.
(2)
Perusahaan milik negara yang namanya disebut dibawah ini: Jawatan Pegadaian Negara yang ditunjuk sebagai perusahaan dalam arti "Indische Bedreijvenwet" dan berkedudukan di Jakarta, dengan ini dilebur kedalam perusahaan tersebut dalam ayat (1).
(3)
Segala hak dan kewajiban, kekayaan dan perlengkapan serta usaha dari Jawatan Pengadaian Negara beralih kepada perusahaan tersebut dalam ayat (1).
(4)
Pelaksanaan peleburan serta pengalihan dalam ayat (2) dan ayat (3) diatur oleh Menteri Keuangan. BAB II. ANGGARAN DASAR. Ketentuan Umum.

Pasal 2

(1)
P.N. Pengadaian adalah badan hukum, yang berhak melakukan usaha-usaha berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
(2)
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
a.
"Pemerintah" ialah Presiden Republik Indonesia;
b.
"Menteri" ialah Menteri Keuangan;
c.
"Perusahaan" ialah P.N. Pengadaian;
d.
"Direksi" ialah Direksi P.N. Pengadaian;
e.
"B.P.U." ialah Badan Pimpinan Umum Perkreditan/Tabungan sebagai termaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 179 tahun 1961.

Pasal 3

Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, maka terhadap Perusahaan berlaku segala macam hukum Indonesia. Tempat Kedudukan.

Pasal 4

Perusahaan berkedudukan dan berkantor-pusat di Jakarta dan dapat mempunyai kantor cabang dan kantor perwakilan di dalam negeri. Tujuan dan Lapangan Usaha.

Pasal 5

Tujuan Perusahaan ialah untuk turut membangun ekonomi nasional dibidang perkreditan dengan dasar hukum gadai sesuai dengan ekonomi terpimpin, dengan mengutamakan kebutuhan rakyat dan ketenteraman serta kesenangan kerja dalam Perusahaan, menuju masyarakat adil dan makmur materiil dan spirituil.

Pasal 6

Perusahaan berusaha dalam lapangan perkreditan atas dasar hukum gadai dengan tanggungan barang-barang gerak dengan cara yang mudah, cepat, aman dan hemat, sehingga dengan demikian ikut serta mencegah adanya lintah darat, ijon, pegadaian gelap dan praktek riba lainnya. Modal.

Pasal 7

(1)
Modal Perusahaan ialah jumlah selisih dari nilai aktiva dan nilai passiva dari perusahaan milik negara yang dilebur seperti dimaksud dalam dan yang menurut neraca pembukaan sementara yang dilampirkan pada Peraturan Pemerintah ini berjumlah Rp. 4.600.000.000,- (empat milyard enamratus juta rupiah).
(2)
Modal ini dapat ditambah dengan ketentuan Peraturan Pemerintah.
(3)
Perusahaan mempunyai cadangan umum yang dibentuk dan dipupuk menurut ketentuan dalam ayat (1).
(4)
Perusahaan tidak mengadakan cadangan diam dan/atau cadangan rahasia. Pimpinan.

Pasal 8

(1)
Perusahaan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Presiden-Direktur dengan dibantu oleh sebanyak-banyaknya 4 orang Direktur yang bertanggung-jawab atas bidangnya masing-masing.
(2)
Presiden Direktur bertanggung-jawab kepada Menteri dan para Direktur bertanggung-jawab kepada Presiden-Direktur.
(3)
Gaji dan penghasilan lain para anggota Direksi ditetapkan oleh Menteri dengan mengingat ketentuan yang ditetapkan dengan atau berdasarkan Undang-undang.

Pasal 9

Anggota Direksi adalah warga negara Indonesia.

Pasal 10

(1)
Antara anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis samping, termasuk menantu dan ipar, kecuali jika diizinkan oleh Pemerintah. Jika sesudah pengangkatan mereka masuk periparan yang terlarang itu, maka untuk dapat melanjutkan jabatannya diperlukan izin Pemerintah.
(2)
Anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain, kecuali dengan izin Menteri. Tidak termasuk dalam hal ini jabatan yang dipikulkan oleh Pemerintah kepadanya.
(3)
Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung dalam perkumpulan/perusahaan lain yang berusaha dalam lapangan yang bertujuan mencari laba.

Pasal 11

(1)
Anggota Direksi diangkat oleh Pemerintah atas usul Menteri untuk selama-lamanya 5 tahun. Setelah waktu itu berakhir anggota yang bersangkutan dapat diangkat kembali.
(2)
Dalam hal-hal dibawah ini Pemerintah dapat memberhentikan anggota Direksi, meskipun waktu tersebut dalam ayat (1) belum berakhir:
a.
atas permintaan sendiri;
b.
karena tindakan yang merugikan Perusahaan;
c.
karena tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Negara;
d.
karena meninggal dunia.
(3)
Pemberhentian karena alasan tersebut dalam ayat (2) sub b dan sub c, jika merupakan suatu pelanggaran dari peraturan hukum pidana, merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.
(4)
Sebelum pemberhentian karena alasan tersebut dalam ayat (2) sub b dan sub c dilakukan, anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri, hal mana harus dilaksanakan dalam waktu satu bulan setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberitahukan tentang niat akan pemberhentian itu oleh Menteri.
(5)
Selama persoalan tersebut dalam ayat (4) belum diputus, maka Menteri dapat memberhentikan untuk sementara waktu anggota Direksi yang bersangkutan. Jika dalam waktu dua bulan setelah pemberhentian sementara dijatuhkan belum ada keputusan mengenai pemberhentian anggota Direksi berdasarkan ayat (3), maka pemberhentian sementara itu menjadi batal dan anggota Direksi yang bersangkutan dapat segera menjalankan jabatannya lagi, kecuali bilamana untuk keputusan pemberhentian tersebut diperlukan keputusan pengadilan, dalam hal itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan.

Pasal 12

(1)
Direksi mewakili Perusahaan didalam dan diluar pengadilan.
(2)
Direksi dapat menyerahkan kekuasaan mewakili tersebut dalam ayat (1) kepada anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang/beberapa orang pegawai perusahaan, baik sendiri maupun bersama-sama, atau kepada orang/badan lain.

Pasal 13

(1)
Direksi menentukan kebijaksanaan Perusahaan.
(2)
Direksi mengurus dan menguasai kekayaan Perusahaan.
(3)
Tata tertib dan cara menjalankan pekerjaan Direksi diatur dalam suatu peraturan yang ditetapkan oleh Direksi. Hubungan Perusahaan Dengan B.P.U.

Pasal 14

(1)
Mengawasi pekerjaan menguasai dan mengurus Perusahaan dilakukan oleh B.P.U.
(2)
Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam ayat (4), B.P.U. menetapkan sifat hubungan, pembagian tugas dan pekerjaan antara Perusahaan dan B.P.U.
(3)
Keputusan B.P.U. dimaksud dalam ayat (2) mengikat Perusahaan.
(4)
Untuk dapat melakukan tindakan serta tindakan hukum tersebut dibawah ini Direksi harus mendapat persetujuan tertulis lebih dahulu dari B.P.U. ialah:
a.
mendirikan atau menutup kantor cabang dan kantor perwakilan didalam negeri;
b.
mengadakan perjanjian yang mengikat Perusahaan untuk masa lebih dari 3 tahun;
c.
memperoleh atau memindahtangankan barang-barang gerak Perusahaan yang bernilai lebih dari suatu jumlah yang ditetapkan dalam suatu peraturan B.P.U.;
d.
memperoleh, memindahtangankan atau memberatkan barang-barang takgerak Perusahaan;
e.
mengadakan perjanjian kredit yang jumlahnya untuk tiap cabang melebihi Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
f.
mengadakan perjanjian yang disertai dengan pengikatan Perusahaan sebagai jaminan;
g.
mengadakan perubahan dalam tingkat bunga;
h.
menguasai dan mengurus cadangan umum yang dimaksud dalam ayat (3).

Pasal 15

Pembiayaan B.P.U. dibebankan pada Perusahaan. Tanggung Jawab dan Tuntutan Ganti Rugi Pegawai.

Pasal 16

(1)
Semua pegawai Perusahaan, termasuk anggota Direksi dalam kedudukan selaku demikian, yang tidak dibebani tugas penyimpanan uang, surat-surat berharga dan barang-barang persediaan, yang karena tindakan melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi Perusahaan, diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
(2)
Ketentuan-ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap pegawai negeri berlaku sepenuhnya terhadap pegawai Perusahaan, termasuk anggota Direksi dalam kedudukan selaku demikian.
(3)
Semua pegawai Perusahaan yang dibebani tugas penyimpanan, pembayaran atau penyerahan uang dan surat-surat berharga milik Perusahaan dan barang-barang persediaan milik Perusahaan yang disimpan didalam gudang atau tempat penyimpanan yang khusus dan semata-mata digunakan untuk keperluan itu diwajibkan memberikan pertanggungan-jawab tentang pelaksanaan tugasnya kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
(4)
Pegawai termaksud pada ayat (3) tidak perlu mengirimkan pertanggungan-jawab mengenai cara pengurusannya kepada Badan Pemeriksa Keuangan. Tuntutan terhadap pegawai tersebut dilakukan menurut ketentuan yang ditetapkan bagi pegawai bendaharawan, yang oleh Badan Pemeriksa Keuangan ditambahkan dan kewajiban mengirimkan pertanggungan jawab mengenai cara mengurusnya.
(5)
Semua surat bukti dan surat lainnya, bagaimanapun juga sifatnya, yang termasuk bilangan tata-buku dan administrasi Perusahaan, disimpan ditempat Perusahaan atau ditempat lain yang ditunjuk oleh Menteri, kecuali jika untuk sementara dipindahkan ke Badan Pemeriksa Keuangan, dalam hal dianggapnya perlu untuk kepentingan suatu pemeriksaan.
(6)
Untuk keperluan pemeriksaan bertalian dengan penetapan pajak dan kontrole akuntan pada umumnya surat bukti dan surat lainnya dimaksud pada ayat (5) untuk sementara dipindahkan ke Jawatan Akuntan Negara. Kepegawaian.

Pasal 17

Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai perusahaan menurut peraturan kepegawaian yang disetujui oleh Menteri berdasarkan peraturan pokok kepegawaian yang ditetapkan oleh Pemerintah. Tahun Buku.

Pasal 18

Anggaran Perusahaan.

Pasal 19

(1)
Selambat-lambatnya tiga bulan sebelum tahun buku baru mulai berlaku, maka oleh Direksi dikirimkan anggaran Perusahaan kepada B.P.U. untuk dimintakan persetujuan Menteri.
(2)
Kecuali apabila Menteri mengemukakan keberatan atau menolak proyek yang dimuat didalam anggaran Perusahaan sebelum menginjak tahun buku baru, maka anggaran tersebut berlaku sepenuhnya.
(3)
Anggaran tambahan atau perubahan anggaran yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Menteri. Laporan Perhitungan Hasil Usaha Berkala dan Kegiatan Perusahaan.

Pasal 20

Laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan Perusahaan dikirim oleh Direksi kepada Menteri dan B.P.U. menurut cara dan waktu yang ditetapkan oleh B.P.U. Laporan Perhitungan tahunan.

Pasal 21

(1)
Untuk tiap tahun buku oleh Direksi disusun perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba-rugi. Neraca dan perhitungan laba-rugi tersebut dikirimkan kepada Menteri dan Badan Pemeriksa Keuangan menurut cara dan waktu yang ditetapkan oleh B.P.U.
(2)
Cara penilaian pos dalam perhitungan tahunan harus disebutkan.
(3)
Jika dalam waktu dua bulan sesudah menerima perhitungan tahunan itu oleh Menteri tidak diajukan keberatan tertulis maka perhitungan tahunan itu dianggap telah disahkan.
(4)
Perhitungan tahunan disahkan oleh Menteri; pengesahan termaksud memberi pembebasan kepada Direksi terhadap segala sesuatu yang termuat dalam perhitungan tahunan tersebut. Penggunaan Laba.

Pasal 22

(1)
Penggunaan laba bersih, setelah terlebih dahulu dikurangi dengan penyusutan dan cadangan tujuan dan pengurangan lain yang wajar dalam perusahaan, ditetapkan sebagai berikut:
a.
dana pembangunan semesta sebesar 55%;
b.
cadangan umum 20%, sampai cadangan umum tersebut mencapai jumlah dua kali jumlah modal Perusahaan, sosial dan pendidikan 7 %, jasa produksi 8%, sumbangan dana pensiun dan sokongan pegawai 7% dan sumbangan ganti rugi 3%.
(2)
Penggunaan laba untuk cadangan umum dan ganti rugi setelah tercapai tujuannya dapat dialihkan kepada penggunaan lain dengan Peraturan Pemerintah.
(3)
Cara mengurus dan menggunakan dana penyusutan dan cadangan tujuan termaksud dalam ayat (1) ditentukan dengan peraturan Menteri. Pembubaran.

Pasal 23

(1)
Pembubaran Perusahaan dan penunjukan likwidatornya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
(2)
Semua kekayaan Perusahaan setelah diadakan likwidasi menjadi milik negara.
(3)
Pertanggungan-jawab likwidasi oleh likwidator dilakukan kepada Menteri yang memberi pembebasan tanggung-jawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikan olehnya.

Pasal 24

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 25

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari ditetapkan dan berlaku surut hingga tanggal 1 Januari - 1961. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan, Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.