Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

Bidang Usaha adalah segala bentuk kegiatan usaha yang dilakukan untuk memproduksi barang atau jasa pada sektor-sektor ekonomi.

Bidang Usaha yang Terbuka adalah Bidang Usaha yang dilakukan tanpa persyaratan dalam rangka Penanaman Modal.

Bidang Usaha yang Tertutup adalah Bidang Usaha tertentu yang dilarang diusahakan sebagai kegiatan Penanaman Modal.

Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan adalah Bidang Usaha tertentu yang dapat diusahakan untuk kegiatan Penanaman Modal dengan persyaratan, yaitu dicadangkan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Koperasi, Kemitraan, kepemilikan modal, lokasi tentu, perizinan khusus, dan penanam modal dari negara Association of Southeast Asian Nations (ASEAN).

Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Penanam Modal dalam negeri maupun Penanam Modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.

Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.

Kemitraan adalah kerjasama dalam kegiatan penanaman modal untuk Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan usaha besar.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah usaha mikro, kecil, menengah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Koperasi adalah koperasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Pasal 2

(1)

Bidang Usaha dalam kegiatan Penanaman Modal terdiri atas:

Bidang Usaha yang Terbuka;

Bidang Usaha yang Tertutup; dan

Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan.

(2)

Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:

Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan: yang dicadangkan atau kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Koperasi; dan

Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan tertentu yaitu: 1) batasan kepemilikan modal asing; 2) lokasi tertentu; 3) perizinan khusus; 4) modal dalam negeri 100% (seratus persen); dan/atau 5) batasan kepemilikan modal dalam kerangka kerjasama Association of Southeast Asian Nations (ASEAN).

Pasal 3

Bidang Usaha yang tidak tercantum dalam Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan merupakan Bidang Usaha yang Terbuka.

Pasal 4

Bidang Usaha yang Tertutup sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 5

(1)

Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan: yang dicadangkan atau Kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Koperasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

(2)

Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penanam Modal dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Koperasi dengan pola: inti plasma, subkontrak, keagenan, waralaba, dan pola Kemitraan lainnya.

Pasal 6

Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 7

(1)

Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus memenuhi persyaratan lokasi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

(2)

Dalam hal izin Penanaman Modal untuk Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan lokasi usahanya dan Penanam Modal bermaksud memperluas usaha dengan melakukan kegiatan usaha yang sama di luar lokasi yang sudah ditetapkan dalam izin Penanaman Modal tersebut, Penanam Modal harus memenuhi persyaratan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3)

Untuk memenuhi persyaratan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penanam Modal tidak diwajibkan untuk mendirikan badan usaha baru, kecuali ditentukan lain yang ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 8

(1)

Dalam hal pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal pada Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan secara tidak langsung atau portofolio yang transaksinya dilakukan melalui pasar modal dalam negeri, Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c menjadi Bidang Usaha Terbuka.

(2)

Dalam hal pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal pada Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan di kawasan ekonomi khusus, Bidang Usaha tersebut menjadi Bidang Usaha Terbuka kecuali Bidang Usaha yang dicadangkan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Koperasi.

Pasal 9

Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan modal akibat penggabungan, pengambilalihan, atau peleburan dalam perusahaan Penanaman Modal yang bergerak di Bidang Usaha yang sama, berlaku ketentuan sebagai berikut:

batasan kepemilikan modal Penanam Modal asing dalam perusahaan Penanaman Modal yang menerima penggabungan adalah sebagaimana yang tercantum dalam izin Penanaman Modal dan/atau izin usaha perusahaan tersebut;

batasan kepemilikan modal Penanam Modal asing dalam perusahaan Penanaman Modal yang diambil alih adalah sebagaimana tercantum dalam izin Penanaman Modal dan/atau izin usaha perusahaan tersebut; dan/atau

batasan kepemilikan modal Penanam Modal asing dalam perusahaan baru hasil peleburan adalah sebagaimana ketentuan yang berlaku pada saat terbentuknya perusahaan baru hasil peleburan dimaksud.

Pasal 10

(1)

Dalam hal Penanaman Modal asing melakukan perluasan kegiatan usaha dalam Bidang Usaha yang sama dan perluasan kegiatan usaha tersebut membutuhkan penambahan modal melalui penerbitan saham dengan hak memesan efek terlebih dahulu (rights issue) dan Penanam Modal dalam negeri tidak dapat berpartisipasi dalam penambahan modal tersebut, berlaku ketentuan mengenai -7 2016. No.97 hak mendahului bagi Penanam Modal asing, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perseroan terbatas.

(2)

Dalam hal penambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan jumlah kepemilikan modal asing melebihi batasan maksimum yang tercantum dalam izin Penanaman Modal dan/atau izin usaha, dalam jangka waktu 2 (dua) tahun, kelebihan jumlah kepemilikan modal asing tersebut harus disesuaikan dengan batas maksimum yang tercantum dalam izin penanaman modal dan/atau izin usaha, melalui cara:

Penanam Modal asing menjual kelebihan saham yang dimilikinya kepada Penanam Modal dalam negeri;

Penanam Modal asing menjual kelebihan sahamnya melalui penawaran umum yang dilakukan oleh perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh Penanam Modal asing tersebut pada pasar modal dalam negeri; atau

perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf b membeli kelebihan jumlah saham yang dimiliki Penanam Modal asing tersebut dan diperlakukan sebagai treasury stocks, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Pasal 11

Pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal terhadap Bidang Usaha yang diatur dalam Peraturan Presiden ini tidak mengurangi kewajiban Penanam Modal untuk mematuhi ketentuan dan syarat teknis untuk melakukan kegiatan usaha yang ditetapkan oleh:

kementerian/lembaga yang secara teknis berwenang di bidang usaha Penanaman Modal; dan/atau

pemerintah daerah.

Pasal 12

(1)

Menteri yang menyelenggarakan urusan koordinasi Pemerintahan di bidang perekonomian melakukan pemantauan, evaluasi, dan penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal pada Bidang Usaha yang diatur dalam Peraturan Presiden.

(2)

Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyelesaian permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi yang telah dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Presiden tersendiri.

Pasal 13

Ketentuan pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal terhadap Bidang Usaha yang diatur dalam Peraturan Presiden ini tidak berlaku bagi Penanaman Modal yang telah disetujui pada bidang usaha tertentu sebelum Peraturan Presiden ini diundangkan, sebagaimana tercantum dalam izin Penanaman Modal dan/atau izin usaha perusahaan, kecuali ketentuan tersebut lebih menguntungkan bagi Penanaman Modal dimaksud.

Pasal 14

Semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Presiden ini, tetap berlaku sampai dengan dikeluarkannya peraturan pelaksanaan berdasarkan Peraturan Presiden ini.

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 93) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Akses Terbatas

Anda melihat 16 dari 64 pasal. Masuk untuk akses penuh.

Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal