Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

Bauran Kebijakan Bank Indonesia yang selanjutnya disingkat BKBI adalah integrasi kebijakan yang saling melengkapi dan memperkuat antarkebijakan utama, dengan ditopang oleh kebijakan pendukung, untuk menghasilkan kebijakan yang konsisten dalam pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan Bank Indonesia.

Kebijakan Bank Indonesia adalah keputusan dan/atau tindakan Bank Indonesia yang ditetapkan oleh Dewan Gubernur, Anggota Dewan Gubernur, atau pemimpin satuan kerja.

Kebijakan Utama adalah Kebijakan Bank Indonesia yang terdiri atas kebijakan moneter, kebijakan sistem pembayaran, dan kebijakan makroprudensial.

Kebijakan Pendukung adalah Kebijakan Bank Indonesia untuk menopang Kebijakan Utama.

Kebijakan Makroprudensial adalah Kebijakan Bank Indonesia yang ditetapkan dan dilaksanakan guna turut menjaga stabilitas sistem keuangan.

Stabilitas Sistem Keuangan yang selanjutnya disingkat SSK adalah kondisi sistem keuangan yang berfungsi efektif dan efisien serta mampu bertahan dari gejolak bersumber dari dalam negeri dan luar negeri untuk berkontribusi pada pertumbuhan perekonomian nasional.

Rapat Dewan Gubernur yang selanjutnya disingkat RDG adalah forum pengambilan keputusan tertinggi dalam menetapkan kebijakan prinsipil dan strategis, melakukan evaluasi kebijakan, dan/atau menerima laporan atas kebijakan untuk diketahui sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Kebijakan Makroprudensial didasarkan pada prinsip sistem tata kelola Kebijakan Bank Indonesia yang baik, yang dilaksanakan melalui elemen sistem tata kelola Kebijakan Bank Indonesia.

Pasal 3

Maksud dan tujuan pengaturan Kebijakan Makroprudensial dalam Peraturan Bank Indonesia ini untuk:

menjadi pedoman bagi perumusan dan pelaksanaan Kebijakan Makroprudensial agar sejalan dengan tugas dan wewenang Bank Indonesia dalam pencapaian tujuan yang diamanatkan dalam Undang-Undang;

menjadi acuan utama bagi pembentukan ketentuan Bank Indonesia mengenai pelaksanaan Kebijakan Makroprudensial; dan

menjadi acuan bagi pihak eksternal dalam pelaksanaan Kebijakan Makroprudensial.

Pasal 4

(1)

Kebijakan Makroprudensial sebagaimana dimaksud dalam bertujuan untuk turut menjaga SSK dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

(2)

SSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki keterkaitan dan saling mendukung dengan stabilitas nilai rupiah dan stabilitas sistem pembayaran.

Pasal 5

(1)

Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bank Indonesia mengoptimalkan keseimbangan antara stabilitas (pro-stability) dengan pertumbuhan ekonomi (pro-growth).

(2)

Untuk mengoptimalkan keseimbangan antara stabilitas (pro-stability) dengan pertumbuhan ekonomi (pro-growth) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia memperhatikan pertumbuhan ekonomi yang sesuai dengan kapasitasnya dan inklusif.

Pasal 6

(1)

Kebijakan Makroprudensial merupakan bagian dari BKBI.

(2)

Kebijakan Makroprudensial memiliki keterkaitan dan saling mendukung dengan Kebijakan Utama lainnya untuk mencapai tujuan Bank Indonesia.

(3)

Kebijakan Pendukung secara sendiri dan/atau bersama-sama menopang Kebijakan Makroprudensial dalam mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 7

Kebijakan Makroprudensial dilaksanakan dengan mempertimbangkan:

jenis kerentanan dan sumber gejolak yang dihadapi oleh sistem keuangan;

dinamika perekonomian global dan domestik yang memberikan dampak rambatan terhadap sistem keuangan domestik;

siklus ekonomi dan siklus keuangan; dan/atau

faktor lain yang terkait.

Pasal 8

Kebijakan Makroprudensial dilaksanakan dengan strategi:

mendorong kredit atau pembiayaan yang optimal dengan mempertimbangkan kerentanan yang dapat menimbulkan ketidakseimbangan dalam sistem keuangan;

menjaga sistem keuangan yang stabil dengan memitigasi risiko sistemik pada sistem keuangan; dan

mendorong inklusi keuangan dan keuangan hijau.

Pasal 9

Kebijakan Makroprudensial ditetapkan dan diterapkan terhadap perbankan, baik yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional maupun yang berdasarkan prinsip syariah, dengan mempertimbangkan asesmen terhadap sistem keuangan secara keseluruhan dan keterkaitannya dengan kondisi perekonomian.

Pasal 10

Kebijakan Makroprudensial dilaksanakan dengan berlandaskan pada prinsip:

preemptive, forward looking, dan ahead the curve;

keselarasan antara pencapaian SSK dengan stabilitas makroekonomi;

keselarasan dengan kebijakan moneter dan kebijakan sistem pembayaran;

sinergi dan koordinasi dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan, serta otoritas sektor keuangan lainnya; dan

transparansi publik untuk membentuk ekspektasi pelaku sistem keuangan.

Pasal 11

(1)

Bank Indonesia melaksanakan Kebijakan Makroprudensial untuk mencapai sasaran:

kredit atau pembiayaan yang optimal;

sistem keuangan yang stabil; dan

keuangan yang inklusif dan hijau, guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

(2)

Pencapaian sasaran Kebijakan Makroprudensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:

optimalisasi kredit atau pembiayaan dengan tetap menjaga sistem keuangan yang stabil; dan

mendorong berkembangnya keuangan inklusif dan hijau guna mendukung pencapaian sebagaimana dimaksud pada huruf a.

(3)

Dalam mencapai sasaran kredit atau pembiayaan yang optimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Kebijakan Makroprudensial dilaksanakan dengan memperhatikan:

siklus ekonomi dan siklus keuangan beberapa tahun ke depan; dan/atau

hal lain terkait sasaran kredit atau pembiayaan.

(4)

Dalam mencapai sasaran sistem keuangan yang stabil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Kebijakan Makroprudensial dilaksanakan dengan memperhatikan:

likuiditas, suku bunga, dan nilai tukar yang terjadi di pasar uang rupiah dan valuta asing;

transaksi antarpelaku pasar; dan/atau

hal lain terkait sasaran sistem keuangan yang stabil.

(5)

Dalam mencapai sasaran keuangan yang inklusif dan hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Kebijakan Makroprudensial dilaksanakan dengan memperhatikan:

distribusi pembiayaan (inklusivitas);

dampak risiko iklim terhadap SSK dalam rangka menjaga sustainabilitas kredit atau pembiayaan; dan/atau

hal lain terkait sasaran keuangan yang inklusif dan hijau.

Pasal 12

(1)

Untuk mencapai sasaran Kebijakan Makroprudensial dalam mendorong pertumbuhan kredit atau pembiayaan yang optimal sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1)

huruf a, Bank Indonesia menggunakan instrumen yang meliputi:

kebijakan likuiditas;

pengaturan perkreditan atau pembiayaan;

pengaturan sumber pendanaan dari dalam dan luar negeri;

pengaturan kapasitas permodalan untuk intermediasi; dan/atau

instrumen untuk mendorong pertumbuhan kredit atau pembiayaan optimal lainnya.

(2)

Untuk mencapai sasaran Kebijakan Makroprudensial dalam menjaga sistem keuangan yang stabil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, Bank Indonesia menggunakan instrumen yang meliputi:

pengaturan batasan risiko pasar;

batasan risiko pasar;

ketahanan permodalan;

pencegahan dan penanganan krisis; dan/atau

instrumen untuk menjaga sistem keuangan yang stabil lainnya.

(3)

Untuk mencapai sasaran Kebijakan Makroprudensial dalam mendorong perkembangan keuangan yang inklusif dan hijau sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, Bank Indonesia menggunakan instrumen yang meliputi:

pengaturan kredit atau pembiayaan inklusif;

kebijakan keuangan hijau seperti kredit atau pembiayaan hijau; dan/atau

instrumen untuk mendorong perkembangan inklusi keuangan dan keuangan hijau lainnya.

Pasal 13

Dalam melakukan pengelolaan lalu lintas devisa guna mendukung SSK, Bank Indonesia menggunakan instrumen Kebijakan Makroprudensial.

Pasal 14

(1)

Bank Indonesia melakukan optimalisasi instrumen Kebijakan Makroprudensial melalui penetapan besaran, waktu, dan urutan penerapan instrumen untuk mencapai sasaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

(2)

Optimalisasi instrumen Kebijakan Makroprudensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:

perkembangan ekonomi dan keuangan global dan potensi dampak rambatan pada perekonomian domestik;

prakiraan pertumbuhan kredit atau pembiayaan, siklus keuangan, dan perkembangan sektor keuangan;

prakiraan perkembangan risiko sektor keuangan serta potensi tekanan pada sistem keuangan;

keterkaitan antara ekonomi makro dan sistem keuangan mengacu kepada siklus ekonomi dan siklus keuangan 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) tahun ke depan;

perkembangan inklusi keuangan dan keuangan hijau; dan

arah Kebijakan Makroprudensial untuk mengoptimalkan keseimbangan antara stabilitas (pro-stability) dengan pertumbuhan ekonomi (pro-growth).

Pasal 15

Kewenangan Bank Indonesia atas instrumen Kebijakan Makroprudensial sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan melalui pengaturan Kebijakan Makroprudensial.

Pasal 16

(1)

Bank umum wajib memenuhi ketentuan Bank Indonesia mengenai pelaksanaan Kebijakan Makroprudensial sebagaimana dimaksud dalam .

(2)

Bank umum yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia.

Pasal 17

(1)

Pengambilan keputusan Kebijakan Makroprudensial dilaksanakan oleh Dewan Gubernur dalam RDG bulanan.

(2)

Bank Indonesia mengumumkan jadwal RDG bulanan kepada publik.

(3)

Ketentuan mengenai pengambilan keputusan Kebijakan Makroprudensial ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 18

Ruang lingkup Kebijakan Makroprudensial meliputi:

perumusan;

pelaksanaan;

pelaporan dan pengawasan;

koordinasi dan sinergi; dan

akuntabilitas dan transparansi.

Pasal 19

(1)

Bank Indonesia merumuskan Kebijakan Makroprudensial sebagai kebijakan yang bersifat prinsipil dan strategis untuk ditetapkan dalam RDG bulanan.

(2)

Ketentuan mengenai perumusan Kebijakan Makroprudensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 20

(1)

Dalam pelaksanaan Kebijakan Makroprudensial, Dewan Gubernur menetapkan rincian lebih lanjut dari Kebijakan Makroprudensial yang bersifat prinsipil dan strategis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam RDG mingguan.

(2)

RDG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk:

melakukan evaluasi atas pelaksanaan Kebijakan Makroprudensial;

menetapkan kebijakan prinsipil dan strategis yang berkaitan dengan pelaksanaan Kebijakan Makroprudensial; dan/atau

menerima laporan terkait Kebijakan Makroprudensial untuk diketahui oleh Dewan Gubernur.

Pasal 21

(1)

Bank Indonesia melakukan pemantauan atas pelaksanaan Kebijakan Makroprudensial.

(2)

Pemantauan atas pelaksanaan Kebijakan Makroprudensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:

perkembangan kredit atau pembiayaan untuk mendorong pertumbuhan kredit atau pembiayaan yang optimal;

perkembangan kondisi sistem keuangan untuk menjaga sistem keuangan yang stabil;

perkembangan kredit atau pembiayaan inklusi dan hijau untuk mendorong inklusi keuangan dan keuangan hijau; dan/atau

hal lain yang terkait.

(3)

Pemantauan atas pelaksanaan Kebijakan Makroprudensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan sewaktu-waktu jika diperlukan.

(4)

Hasil pemantauan atas pelaksanaan Kebijakan Makroprudensial disampaikan dalam RDG mingguan.

Pasal 22

(1)

Dalam rangka menetapkan dan melaksanakan Kebijakan Makroprudensial, Bank Indonesia berwenang untuk:

menyelenggarakan survei;

memperoleh data dan informasi dari pihak terkait; dan

•

memperoleh data dan informasi dari dan/atau melakukan pertukaran data dan informasi dengan otoritas dan/atau kementerian atau lembaga terkait.

(2)

Bank Indonesia dapat melakukan pemrosesan dan diseminasi data dan/atau informasi dalam menetapkan dan melaksanakan Kebijakan Makroprudensial melalui sistem informasi digital dan/atau mekanisme lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3)

Selain melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemrosesan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank Indonesia juga dapat melakukan pengembangan data untuk mendukung perumusan dan pelaksanaan BKBI.

(4)

Setiap pihak wajib memberikan data dan informasi untuk setiap penyelenggaraan survei sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan kegiatan perolehan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

(5)

Setiap pihak yang melanggar ketentuan pada ayat (4) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan dalam peraturan Bank Indonesia.

(6)

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan survei serta perolehan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 23

(1)

Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Kebijakan Makroprudensial melalui:

surveilans makroprudensial; dan/atau

pemeriksaan.

(2)

Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap seluruh subjek dalam sistem keuangan yang terlibat dalam pelaksanaan Kebijakan Makroprudensial dengan:

memantau dan mengidentifikasi risiko sistemik;

memastikan kepatuhan terhadap ketentuan di bidang makroprudensial; dan

memantau hal lain terkait pelaksanaan Kebijakan Makroprudensial.

Pasal 24

Surveilans makroprudensial sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui:

pemantauan perkembangan kondisi;

identifikasi dan analisis risiko;

penilaian risiko; dan/atau

hal lain, terkait sistem keuangan.

Pasal 25

(1)

Dalam pelaksanaan surveilans makroprudensial sebagaimana dimaksud dalam , bank umum wajib:

menyediakan dan menyampaikan data dan informasi yang diperlukan oleh Bank Indonesia; dan

bertanggung jawab atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan kepada Bank Indonesia.

(2)

Bank umum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.

Pasal 26

(1)

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dilakukan terhadap bank umum.

(2)

Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan terhadap pihak yang terkait dengan bank umum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

(3)

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Bank Indonesia dalam hal pihak yang terkait dengan bank umum dinilai memberikan eksposur risiko yang signifikan terhadap bank umum atau berdampak sistemik.

Pasal 27

(1)

Bank umum dan pihak yang terkait dengan bank umum sebagaimana dimaksud dalam wajib memberikan kepada pemeriksa:

dokumen dan/atau data yang diminta;

keterangan dan penjelasan yang berkaitan dengan kegiatan yang diperiksa, baik lisan maupun tertulis;

akses terhadap sistem informasi bank; dan/atau

hal lain yang diperlukan dalam pemeriksaan.

(2)

Bank umum dan pihak yang terkait dengan bank umum dilarang menghambat proses pemeriksaan.

(3)

Bank umum yang melanggar ketentuan pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.

(4)

Pihak yang terkait dengan bank umum yang melanggar ketentuan pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

(1)

Berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Bank Indonesia berwenang menetapkan tindak lanjut pengawasan.

(2)

Dalam hal terdapat hasil pengawasan yang terkait dengan kewenangan otoritas lain, tindak lanjut pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penyampaian informasi dan/atau rekomendasi hasil pengawasan kepada otoritas lain.

Akses Terbatas

Anda melihat 28 dari 24 pasal. Masuk untuk akses penuh.

​Peraturan Bank Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kebijakan Makroprudensial​