Pasal 1

Dengan Peraturan Pemerintah ini ditetapkan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Kelayang.

Pasal 2

Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Kelayang sebagaimana dimaksud dalam memiliki luas 324,4 ha (tiga ratus dua puluh empat koma empat hektar) yang terletak dalam wilayah Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung, Provinsi Bangka Belitung.

Pasal 3

(1)

Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Kelayang sebagaimana dimaksud dalam memiliki batas sebagai berikut:

sebelah utara berbatasan dengan Laut Cina Selatan;

sebelah timur berbatasan dengan Desa Keciput, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung;

sebelah selatan berbatasan dengan Desa Tanjung Binga, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung; dan

sebelah barat berbatasan dengan Laut Cina Selatan dan Pantai Desa Tanjung Binga, Kecamatan Binga, Kota Belitung.

(2)

Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 4

Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Kelayang sebagaimana dimaksud dalam merupakan Zona Pariwisata dengan kegiatan utama pariwisata.

Pasal 5

(1)

Badan usaha pengusul Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Kelayang merupakan badan usaha pembangun dan pengelola Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Kelayang.

(2)

Penetapan badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati Belitung dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.

Pasal 6

(1)

Badan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) melakukan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Kelayang sampai dengan siap beroperasi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.

(2)

Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus melakukan evaluasi setiap tahun terhadap pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Kelayang oleh badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3)

Berdasarkan evaluasi pada tahun ketiga pelaksanaan pembangunan dan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Kelayang belum siap beroperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus:

melakukan perubahan luas wilayah atau zona;

memberikan perpanjangan waktu paling lama 2 (dua) tahun;

melakukan penggantian badan usaha; dan/atau

pengusulan pembatalan dan pencabutan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Kelayang.

(4)

Dalam hal perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b telah diberikan dan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Kelayang belum siap beroperasi karena bukan dari kelalaian atau force majeure badan usaha, Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus dapat memberikan perpanjangan waktu pembangunan.

Pasal 7

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Kelayang