Justisio

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2026 tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1.
Pusat Finansial Internasional Indonesia yang selanjutnya disingkat PFI adalah wilayah yang memiliki kemandirian keuangan dan administrasi serta kekhususan hukum tertentu yang mengalokasi, menginkorporasi, menerapkan, dan/atau menyesuaikan dengan prinsip dan/atau standar internasional. SK No. 302131 A.
2.
Dewan PPII adalah organ yang memiliki kesenangan khusus untuk mengelola PFIL.
3.
Gubernur PFIL adalah ketua Dewan PFIL.
4.
Dewan Pertimbangan PFIL adalah dewan yang memberikan rekomendasi kebijakan kepada Dewan PFIL.
5.
Lembaga Pengelola PFIL yang selanjutnya disingkat LP PFIL adalah badan hukum yang memiliki kewenangan khusus dalam melaksanakan pengelolaan operasional PFIL.
6.
Lembaga Pengawas Jasa Keuangan PFIL yang selanjutnya disingkat LPJK PFIL adalah lembaga yang memiliki kewenangan khusus dalam melaksanakan pengaturan dan pengawasan pada sektor keuangan dan penunjang sektor keuangan yang dilakukan di dalam atau dari PFIL.
7.
Lembaga Arbitrase PFIL adalah lembaga alternatif penyelesaian suatu sengketa perdata PFIL di luar pengadilan PFIL.
8.
Pengadilan PFIL adalah pengadilan yang diberikan kewenangan khusus untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara di PFIL yang berada di bawah Mahkamah Agung.
9.
Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
10.
Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
11.
Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
12.
Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu di dalam atau dari PFIL. SK No. 302127 A

Pasal 2

Penyelenggaraan PPKI dilaksanakan berdasarkan asas:
a.
kedaulatan ekonomi nasional;
b.
demokrasi ekonomi;
c.
keadilan sosial;
d.
kemanfaatan umum;
e.
profesionalitas;
f.
transparansi;
g.
akuntabilitas;
h.
keseriusan;
i.
inovasi;
j.
daya saing global;
k.
kepastian hukum;
l.
kemandirian kelembagaan;
m.
kemandirian peradilan; dan
n.
pelindungan investor dan pasar.

Pasal 3

(1)
Pemerintah Pusat membentuk PPKI.
(2)
PPKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan lebih dari 1 (satu) PPKI yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
(3)
Pembentukan PPKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah atas usul Menteri.
(4)
Usul pembentukan PPKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kebutuhan paling sedikit memuat usulan lokasi, permodalan, dan studi kelayakan.
(5)
Usulan lokasi PPKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk di kawasan ekonomi khusus. SK No. 302/26 A
(6)
Setiap PII memiliki kelembagaan tersendiri yang mengacu pada ketentuan Undang-Undang ini.
(7)
Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan PII sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 4

Pembentukan PII sebagaimana dimaksud dalam bertujuan untuk:
a.
meningkatkan daya saing Indonesia sebagai pusat keuangan internasional guna memperkuat kedaulatan ekonomi nasional;
b.
mendorong pendalaman dan inovasi sektor keuangan;
c.
menarik investasi dan Pelaku Usaha sektor keuangan, baik nasional maupun internasional;
d.
memfasilitasi pembiayaan sektor riil, proyek strategis nasional, pembiayaan berkelanjutan, pembiayaan iklim, pembiayaan infrastruktur, dan/atau pembiayaan lainnya;
e.
memperkuat kontribusi sektor keuangan terhadap perekonomian nasional;
f.
meningkatkan pemerataan kesempatan ekonomi, transfer teknologi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia Indonesia;
g.
memfasilitasi dan memperkuat kontribusi sektor keuangan syariah, ekonomi hijau, ekonomi biru, dan transformasi industri terhadap perekonomian nasional;
h.
mengembangkan pasar modal, teknologi keuangan, keuangan digital, dan infrastruktur pasar keuangan yang kompetitif secara internasional;
i.
menarik lembaga keuangan internasional, dana investasi, lembaga pengelola kekayaan keluarga (family office), kantor pusat regional, pusat perbendaharaan (treasury center), dan penyedia jasa profesional; dan
j.
menjadikan PII sebagai pusat penyelesaian sengketa komersial berstandar internasional. SK No. 302125 A

Pasal 5

(1)
Kegiatan usaha di PFI terdiri atas:
a.
kegiatan usaha sektor keuangan, mencakup:
1.
perbankan;
2.
pembiayaan;
3.
keuangan syariah;
4.
pasar modal, kecangan derivatif, dan bursa karbon;
5.
dana premiun;
6.
pembiayaan;
7.
modal ventura;
8.
inovasi teknologi sektor keuangan;
9.
penjaminan;
10.
perdagangan/bursa komoditas internasional (international commodity trading);
11.
bultion (bullion);
12.
pengelola dana perwalian (trust);
13.
perusahaan induk konglomerasi keuangan (financial holding company);
14.
pasar uang, pasar valuta asing, dan transaksi derivatifnya;
15.
lembaga pengelola kekayaan keluarga (family office);
16.
manajemen investasi; dan
17.
kegiatan usaha sektor keuangan lainnya.
b.
kegiatan usaha penunjang sektor keuangan, mencakup layanan jasa:
1.
akuntan publik;
2.
penilai;
3.
notaris;
4.
konsultan hukum;
5.
konsultan keuangan;
6.
manajer investasi;
7.
konsultan pajak; SK No. 302114 A
8.
aktuaris;
9.
ahli syariah jasa keuangan; dan
10.
kegiatan usaha pemunjang sektor keuangan lainnya, dan
c.
kegiatan usaha sektor lainnya mencakup kegiatan usaha di bidang:
1.
transportasi;
2.
akomodasi;
3.
kesehatan;
4.
pengelolaan sampah dan limbah;
5.
pariwisata;
6.
makanan dan minuman; dan
7.
kegiatan usaha lainnya yang ditetapkan oleh Dewan PFIL.
(2)
Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan usaha pada PFIL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Dewan PFIL.
(3)
Dewan PFIL dalam menetapkan Peranan Dewan PFIL sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
a.
melakukan koordinasi dengan kementerian dan/atau lembaga terkait; dan
b.
mempertimbangkan PFIL sebagai pusat keunggulan finansial global termasuk untuk:
1.
pembiayaan transisi energi, pembiayaan iklim, dan bursa karbon global;
2.
pengelolaan kekayaan (asset management) berbasis prinsip internasional dan/atau prinsip syariah internasional; dan/atau
3.
pembiayaan rantai pasok hilirisasi mineral kritis.

Pasal 6

(1)
Untuk memperkuat kontribusi sektor keuangan terhadap perekonomian nasional dan meningkatkan daya saing internasional, PFIL mengembangkan ekosistem keuangan syariah internasional yang komprehensif, inovatif, dan atraktif. SK. No 302121.A
(2)
Dalam mengembangkan ekosistem keuangan syariah internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PFIL dapat mengadopsi, menginkorporasi, dan menerapkan prinsip, kaidah dan standar finansial syariah yang berlaku secara internasional.
(3)
Ketentuan lebih lanjut mengenai ekosistem keuangan syariah internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Dewan PFIL.

Pasal 7

Dalam melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam , Pelaku Usaha dapat membentuk:
a.
badan usaha;
b.
badan usaha berbadan hukum;
c.
perusahaan bertujuan khusus (special purpose vehicle) dan/atau dana perwalian (trust); dan/atau
d.
badan hukum lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan PFIL.

Pasal 8

(1)
Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a di dalam PFIL dilarang:
a.
menghimpun dana dari masyarakat baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang berasal dari luar PFIL di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam bentuk simpanan atau bentuk lain yang diperkenankan dengan itu;
b.
menjual produk keuangan kepada masyarakat yang berasal dari luar PFIL di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa mendapatkan persetujuan dari otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku umum di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; SK No. 302122.A
c.
membuka rekening dalam mata uang rupiah, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Dewan PPI;
d.
memberikan pinjaman di luar PPI di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia kecuali pinjaman kepada badan usaha dalam bentuk valuta asing yang memenuhi kriteria tertentu dan minimum pinjaman tertentu yang diatur dalam Peraturan Dewan PPI setelah berkoordinasi dengan kementerian dan/atau lembaga terkait; dan
e.
melakukan kegiatan lain yang ditetapkan oleh Dewan PPI.
(2)
Dana yang berasal dari PPI dan diinvestasikan di luar PPI di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat ditransfer kembali ke PPI sepanjang dana tersebut dalam valuta asing.
(3)
Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan lain yang dilarang bagi Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (e) diatur dalam Peraturan Dewan PPI.
(4)
Dewan PPI dalam menetapkan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan kementerian dan/atau lembaga terkait.
(5)
Ketentuan mengenai tata cara verifikasi serta pelaporan atas hasil dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan LPJK PPI setelah berkoordinasi dengan kementerian dan/atau lembaga terkait.

Pasal 9

(1)
Pelaku Usaha yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam dikenai sanksi administratif.
(2)
Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a.
peringatan tertulis;
b.
pembatasan produk, layanan, dan/atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya;
c.
pembekuan produk, layanan, dan/atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya;
d.
pemberhentian pengurus; SK. No 302121 A
e.
denda administratif;
f.
pencabutan izin produk dan/atau layanan;
g.
pencabutan izin usaha; dan/atau
h.
sanksi administratif lain yang ditetapkan oleh LPJK PFFI.
(3)
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan LPJK PFFI.

Pasal 10

(1)
Presiden selaku kepala pemerintahan menendekatkan kewenangan pengelolaan PFFI kepada Gubernur PFFI.
(2)
Gubernur PFFI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 11

(1)
Dalam rangka menjamin pengelolaan PFFI sesuai dengan tujuan pembentukan PFFI sebagaimana dimaksud dalam , dibentuk Dewan Pertimbangan PFFI.
(2)
Dewan Pertimbangan PFFI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan:
a.
Menteri sebagai ketua merangkap anggota;
b.
Gubernur Bank Indonesia sebagai anggota;
c.
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan sebagai anggota;
d.
Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan sebagai anggota; dan
e.
Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan sebagai anggota. SK No. 302120 A

Menampilkan 11 dari 66 pasal. Masuk untuk membaca semuanya.