Justisio

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1.
Provinsi Daerah Khusus Jakarta adalah daerah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam menyelenggarakan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2.
Kewenangan Khusus adalah kewenangan yang dimiliki oleh Provinsi Daerah Khusus Jakarta terkait pelaksanaan fungsi sebagai Pusat Perekonomian Nasional dan Kota Global.
3.
Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.
Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Jakarta adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Jakarta menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5.
Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Jakarta yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Jakarta yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Provinsi Daerah Khusus Jakarta yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Jakarta.
7.
Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Jakarta.
8.
Wakil Gubernur adalah Wakil Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Jakarta.
9.
Walikota/Bupati adalah kepala Kota Administratif/Kabupaten Administratif yang bertanggung jawab kepada Gubernur.
10.
Kota Administratif/Kabupaten Administratif adalah wilayah kerja Walikota/Bupati sebagai perangkat daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta.
11.
Dewan Kota/Dewan Kabupaten adalah lembaga musyawarah pada tingkat Kota Administratif/Kabupaten Administratif sebagai wadah peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan dan peningkatan pelayanan masyarakat.
12.
Lembaga Musyawarah Kelurahan adalah lembaga musyawarah pada tingkat kelurahan untuk menampung aspirasi serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat.
13.
Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan Provinsi Daerah Khusus Jakarta yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Gubernur.
14.
Peraturan Gubernur adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Gubernur untuk melaksanakan Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan serta kewenangan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15.
Pusat Perekonomian Nasional adalah pusat aktivitas ekonomi dan bisnis nasional berskala global yang menjadi penopang pembangunan perekonomian nasional secara berkelanjutan.
16.
Kota Global adalah kota yang menyelenggarakan kegiatan internasional di bidang perdagangan, investasi, bisnis, pariwisata, kebudayaan, pendidikan, kesehatan, dan menjadi lokasi kantor pusat perusahaan dan lembaga baik nasional, regional, maupun internasional, serta menjadi pusat produksi produk strategis internasional, sehingga menciptakan nilai ekonomi yang besar, baik bagi kota yang bersangkutan maupun bagi daerah sekitar.
17.
Kawasan Aglomerasi adalah kawasan yang saling memiliki keterkaitan fungsional yang dihubungkan dengan sistem jaringan prasarana wilayah yang terintegrasi sekalipun berbeda dari sisi administratif sebagai satu pusat pertumbuhan ekonomi nasional berskala global.
18.
Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Pasal 2

(1)
Dengan Undang-Undang ini, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta diubah menjadi Provinsi Daerah Khusus Jakarta.
(2)
Ibu Kota Provinsi Daerah Khusus Jakarta ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 3

(1)
Provinsi Daerah Khusus Jakarta merupakan daerah otonom pada tingkat provinsi.
(2)
Provinsi Daerah Khusus Jakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai Pusat Perekonomian Nasional dan Kota Global.

Pasal 4

Provinsi Daerah Khusus Jakarta sebagai Pusat Perekonomian Nasional dan Kota Global sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berfungsi sebagai pusat perdagangan, pusat kegiatan layanan jasa dan layanan jasa keuangan, serta pusat kegiatan bisnis nasional, regional, dan global.

Pasal 5

(1)
Provinsi Daerah Khusus Jakarta memiliki batas-batas:
a.
sebelah utara dengan Laut Jawa dan Kabupaten Tangerang Provinsi Banten;
b.
sebelah timur dengan Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat;
c.
sebelah selatan dengan Kota Depok Provinsi Jawa Barat; dan
d.
sebelah barat dengan Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten.
(2)
Ketentuan lebih lanjut mengenai batas dan peta wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 6

(1)
Wilayah Provinsi Daerah Khusus Jakarta dibagi dalam Kota Administratif dan Kabupaten Administratif.
(2)
Wilayah Kota Administratif dan Kabupaten Administratif terdiri atas kecamatan dan kecamatan terdiri atas kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)
Pembentukan, pengubahan nama, batas, dan penghapusan Kota Administratif dan Kabupaten Administratif diatur dengan Peraturan Pemerintah.
(2)
Pembentukan, pengubahan nama, batas, dan penghapusan kecamatan dan kelurahan diatur dengan Peraturan Daerah.

Pasal 8

Penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Daerah Khusus Jakarta dilaksanakan menurut asas otonomi, asas dekonsentrasi, dan asas tugas pembantuan.

Pasal 9

Penyelenggara Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Jakarta terdiri atas Gubernur dan DPRD dibantu oleh perangkat daerah.

Pasal 10

(1)
Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta dipimpin oleh satu orang Gubernur dibantu oleh satu orang Wakil Gubernur yang dipilih secara langsung melalui pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
(2)
Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih.
(3)
Dalam hal tidak ada pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang memperoleh suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diadakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur putaran kedua yang diikuti oleh pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua pada putaran pertama.
(4)
Masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
(5)
Penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan menurut persyaratan dan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

(1)
DPRD memiliki fungsi pembentukan Peraturan Daerah dan peraturan lainnya sesuai dengan kewenangan, anggaran, dan pengawasan.
(2)
Tugas, wewenang, hak, dan kewajiban DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)
Jumlah anggota DPRD diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

(1)
Gubernur dan DPRD di Provinsi Daerah Khusus Jakarta dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah dibantu oleh perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam .
(2)
Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala perangkat daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui sekretaris daerah.
(3)
Susunan perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal terdiri atas:
a.
sekretariat daerah;
b.
sekretariat DPRD;
c.
inspektorat;
d.
dinas daerah;
e.
badan daerah; dan
f.
Kota Administratif/Kabupaten Administratif.
(4)
Perangkat daerah dan unit kerja perangkat daerah disusun berdasarkan beban kerja dan berbasis kinerja serta bersifat fleksibel.

Pasal 13

(1)
Kota Administratif/Kabupaten Administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf f merupakan perangkat daerah kewilayahan Provinsi Daerah Khusus Jakarta.
(2)
Kota Administratif/Kabupaten Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Walikota/Bupati yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.
(3)
Walikota/Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.
(4)
Walikota/Bupati bertugas membantu Gubernur untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan minimal:
a.
penyelenggaraan urusan pemerintahan umum berdasarkan pelimpahan dari Gubernur;
b.
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat pelayanan langsung kepada masyarakat;
c.
penataan kawasan di wilayahnya;
d.
koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah oleh perangkat daerah;
e.
pembinaan lembaga kemasyarakatan, kelurahan, kecamatan, kota/kabupaten; dan
f.
tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.
(5)
Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Walikota/Bupati dapat diberikan dana operasional.
(6)
Perangkat Kota Administratif/Kabupaten Administratif dan dana operasional disusun dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.
(7)
Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas Walikota/Bupati dalam membantu Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 14

(1)
Kecamatan berkedudukan sebagai unit kerja Kota Administratif/Kabupaten Administratif yang bersifat kewilayahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota/Bupati.
(2)
Kecamatan dipimpin oleh camat yang diangkat dari pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)
Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas membantu melaksanakan sebagian tugas Walikota/Bupati.
(4)
Unit kerja perangkat daerah pada tingkat kecamatan secara operasional berada di bawah camat dan secara teknis administratif berada di bawah perangkat daerah masing-masing.

Menampilkan 14 dari 60 pasal. Masuk untuk membaca semuanya.