Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

Insentif di Bidang Cukai yang selanjutnya disebut Insentif adalah apresiasi yang diberikan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas capaian kinerja di bidang cukai berupa alokasi anggaran yang ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara yang diperuntukkan sebagai tambahan imbalan bagi pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Pencapaian Kinerja di Bidang Cukai adalah tercapainya target Kinerja di Bidang Cukai dalam upaya pemerintah untuk pengendalian konsumsi barang-barang tertentu melalui instrumen pengenaan cukai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran.

Target Kinerja di Bidang Cukai adalah target kinerja berdasarkan kontrak kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di Bidang Cukai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Kantor adalah Kantor Pusat, Kantor Wilayah, Kantor Pelayanan Utama, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Pangkalan Sarana Operasi, serta Balai Pengujian dan Identifikasi Barang, pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Tunjangan Kinerja adalah tunjangan kinerja yang diberikan kepada pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan yang berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan.

Pasal 2

(1)

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberikan Insentif atas dasar Pencapaian Kinerja di Bidang Cukai.

(2)

Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap tahun anggaran berdasarkan asas kewajaran yang disesuaikan dengan bentuk upaya yang dilakukan dalam Pencapaian Kinerja di Bidang Cukai.

(3)

Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan dalam hal pencapaian kinerja di bidang cukai tahun anggaran sebelumnya melebihi target kinerja di bidang cukai yang telah ditetapkan.

(4)

Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan pada tahun anggaran berkenaan.

Pasal 3

(1)

Pencapaian kinerja di bidang cukai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diukur berdasarkan kumulatif capaian kinerja atas indikator kinerja yang mewakili pencapaian kinerja di bidang cukai.

(2)

Indikator kinerja yang mewakili pencapaian kinerja di bidang cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

realisasi penerimaan cukai yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana tertuang dalam Laporan Keuangan Kementerian Keuangan untuk tahun anggaran berkenaan dengan bobot kinerja 20% (dua puluh persen);

kepuasan pengguna jasa dengan bobot kinerja 15% (lima belas persen);

realisasi janji layanan unggulan di bidang cukai dengan bobot kinerja 15% (lima belas persen);

waktu pelayanan pengambilan pita cukai dengan bobot kinerja 15% (lima belas persen);

penyelesaian rumusan peraturan di bidang cukai dengan bobot kinerja 10% (sepuluh persen);

kepatuhan pengusaha Barang Kena Cukai yang dimonitor dengan bobot kinerja 10% (sepuluh persen);

efektivitas penyampaian materi sosialisasi dan penyuluhan di bidang cukai dengan bobot kinerja 5% (lima persen);

kepatuhan pengguna fasilitas cukai yang dimonitor dengan bobot kinerja 5% (lima persen); dan

policy recommendation di bidang cukai hasil pengawasan yang ditindaklanjuti dengan bobot kinerja 5% (lima persen).

(3)

Pengukuran indikator kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan.

(4)

Insentif diberikan dalam hal akumulasi realisasi capaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas 100 % (seratus persen).

Pasal 4

(1)

Insentif atas dasar Pencapaian Kinerja di Bidang Cukai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dimanfaatkan untuk pemberian penghargaan bagi pegawai atas pencapaian kinerja di bidang cukai.

(2)

Dalam hal diperlukan, insentif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kinerja kantor dan/atau untuk pihak-pihak yang membantu peningkatan kinerja di bidang cukai.

Pasal 5

(1)

Besaran insentif untuk pemberian penghargaan bagi pegawai atas Pencapaian Kinerja di Bidang Cukai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan sesuai dengan kontribusi unit dan satuan kerja terhadap pencapaian kinerja di bidang cukai.

(2)

Kontribusi unit dan satuan kerja terhadap Pencapaian Kinerja di Bidang Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan menjadi:

unit dan satuan kerja yang berkontribusi secara langsung terhadap pencapaian kinerja di bidang cukai; dan

unit dan satuan kerja yang berkontribusi secara tidak langsung terhadap pencapaian kinerja di bidang cukai.

(3)

Unit dan satuan kerja yang berkontribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah unit dan satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang memiliki tugas dan fungsi yang secara langsung berhubungan dengan pencapaian kinerja di bidang cukai.

(4)

Unit dan satuan kerja yang berkontribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah unit dan satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang memiliki tugas dan fungsi yang secara tidak langsung berhubungan dengan pencapaian kinerja di bidang cukai.

Pasal 6

(1)

Unit dan satuan kerja yang berkontribusi secara langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) meliputi:

unit dan satuan kerja di kantor pusat yang menangani teknis dan fasilitas di bidang Cukai;

unit dan satuan kerja di tingkat wilayah yang menangani teknis dan fasilitas Cukai dengan akumulasi kontribusi penerimaan kantor pelayanan pada lingkup koordinasinya sebesar paling sedikit 5% (lima persen) terhadap realisasi penerimaan cukai nasional; atau

unit dan satuan kerja di tingkat operasional yang menangani teknis dan fasilitas Cukai dengan kontribusi penerimaan cukai sebesar paling sedikit 1% (satu persen) terhadap realisasi penerimaan cukai nasional.

(2)

Unit dan satuan kerja yang berkontribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) meliputi unit-unit selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).

Pasal 7

(1)

Pegawai yang menduduki suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada unit dan satuan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberikan insentif sebagai berikut:

3 (tiga) kali gaji pokok dan 3 (tiga) kali Tunjangan Kinerja dalam hal pencapaian kinerja 100% (seratus persen) sampai dengan 110% (seratus sepuluh persen); dan

4 (empat) kali gaji pokok dan 4 (empat) kali Tunjangan Kinerja dalam hal pencapaian kinerja diatas 110% (seratus sepuluh persen).

(2)

Pegawai yang menduduki suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada unit dan satuan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diberikan insentif sebagai berikut:

2 (dua) kali gaji pokok dan 2 (dua) kali Tunjangan Kinerja dalam hal pencapaian kinerja 100% (seratus persen) sampai dengan 110% (seratus sepuluh persen); dan

3 (tiga) kali gaji pokok dan 3 (tiga) kali Tunjangan Kinerja dalam hal pencapaian kinerja diatas 110% (seratus sepuluh persen).

Pasal 8

(1)

Pengalokasian anggaran untuk pemberian Insentif cukai didasarkan pada estimasi kebutuhan Insentif pada masing-masing unit dan satuan kerja sesuai pengklasifikasian unit dan satuan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

(2)

Dalam hal alokasi anggaran untuk Insentif cukai belum tersedia di dalam anggaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktur Jenderal Bea dan Cukai dapat mengajukan permohonan alokasi anggaran dimaksud kepada Menteri selaku Pengguna Anggaran.

(3)

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(4)

Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam hal anggaran untuk kebutuhan insentif tidak dapat dipenuhi melalui mekanisme optimalisasi, Menteri selaku Pengguna Anggaran menyampaikan usul tambahan alokasi anggaran untuk pembayaran Insentif kepada Menteri selaku Bendahara Umum Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembagian dan pertanggungjawaban penggunaan Insentif diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif atas Pencapaian Kinerja di Bidang Cukai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 136), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Akses Terbatas

Anda melihat 11 dari 11 pasal. Masuk untuk akses penuh.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 144/pmk.02/2016 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Atas Pencapaian Kinerja di Bidang Cukai