Justisio

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

Pasal 1

Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan:
1.
Anak adalah seorang yang belum berusia 19 tahun atau belum pernah kawin menurut peraturan perundang-undangan.
2.
Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung dari Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, dan/atau ayah dan/atau ibu kandung dari calon suami/isteri.
3.
Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
4.
Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
5.
Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan.
6.
Kepentingan Terbaik Bagi Anak adalah semua tindakan yang harus dipertimbangkan untuk memastikan perlindungan, pengasuhan, kesejahteraan, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak.
7.
Pendamping adalah seseorang atau kelompok atau organisasi yang dipercaya dan/atau memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk mendampingi anak dengan tujuan agar anak merasa aman dan nyaman dalam memberikan keterangan dan memahami akibat serta tanggungjawab dalam perkawinan.
8.
Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial anak.
9.
Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial anak.
10.
Pengadilan adalah Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah.
11.
Hakim adalah hakim tunggal pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah.

Pasal 2

Hakim mengadili permohonan Dispensasi Kawin berdasarkan asas:
a.
kepentingan terbaik bagi anak;
b.
hak hidup dan tumbuh kembang anak;
c.
penghargaan atas pendapat anak;
d.
penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
e.
non-diskriminasi;
f.
kesetaraan gender;
g.
persamaan di depan hukum;
h.
keadilan;
i.
kemanfaatan; dan
j.
kepastian hukum.

Pasal 3

Pedoman mengadili permohonan Dispensasi Kawin bertujuan untuk:
a.
menerapkan asas sebagaimana dimaksud dalam ;
b.
menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak Anak;
c.
meningkatkan tanggung jawab Orang Tua dalam rangka pencegahan Perkawinan Anak;
d.
mengidentifikasi ada atau tidaknya paksaan yang melatar belakangi pengajuan permohonan Dispensasi Kawin; dan
e.
mewujudkan standardisasi proses mengadili permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan.

Pasal 4

Peraturan ini berlaku terhadap permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang perkawinan.

Pasal 5

(1)
Syarat administrasi dalam pengajuan permohonan Dispensasi Kawin adalah:
a.
surat permohonan;
b.
fotokopi Kartu Tanda Penduduk kedua Orang Tua/Wali;
c.
fotokopi Kartu Keluarga;
d.
fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran Anak;
e.
fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran calon suami/istri; dan
f.
fotokopi Ijazah Pendidikan terakhir anak dan/atau Surat Keterangan Masih Sekolah dari sekolah Anak.
(2)
Jika syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf f tidak dapat dipenuhi maka dapat digunakan dokumen lainnya yang menjelaskan tentang identitas dan status pendidikan Anak dan identitas Orang Tua/Wali.

Pasal 6

(1)
Pihak yang berhak mengajukan permohonan Dispensasi Kawin adalah Orang Tua.
(2)
Dalam hal Orang Tua telah bercerai, permohonan Dispensasi Kawin tetap diajukan oleh kedua Orang Tua, atau oleh salah satu Orang Tua yang memiliki kuasa asuh terhadap Anak berdasarkan putusan Pengadilan.
(3)
Dalam hal salah satu Orang Tua telah meninggal dunia atau tidak diketahui keberadaannya permohonan Dispensasi Kawin diajukan oleh salah satu Orang Tua.
(4)
Dalam hal kedua Orang Tua telah meninggal dunia atau dicabut kekuasannya atau tidak diketahui keberadaannya, permohonan Dispensasi Kawin diajukan oleh Wali Anak.
(5)
Dalam hal Orang Tua/Wali berhalangan, diajukan oleh kuasa berdasarkan surat kuasa dari Orang Tua/Wali sesuai peraturan perundang-undangan

Pasal 7

Dalam hal terdapat perbedaan agama antara Anak dan Orang Tua/Wali, permohonan Dispensasi Kawin diajukan pada Pengadilan sesuai dengan agama Anak.

Pasal 8

Dalam hal calon suami dan isteri berusia dibawah batas usia perkawinan, permohonan Dispensasi Kawin untuk masing- masing calon suami dan calon isteri diajukan ke pengadilan yang sama sesuai dengan domisili salah satu Orang Tua/Wali calon suami atau isteri.

Pasal 9

(1)
Permohonan Dispensasi Kawin diajukan kepada Pengadilan yang berwenang.
(2)
Panitera melakukan pemeriksaan syarat administrasi pengajuan permohonan Dispensasi Kawin sebagaimana dimaksud dalam , , dan .
(3)
Dalam hal permohonan Dispensasi Kawin tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka panitera mengembalikan permohonan Dispensasi Kawin kepada pemohon untuk dilengkapi.
(4)
Dalam hal permohonan Dispensasi Kawin telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka permohonan Dispensasi Kawin didaftar dalam register, setelah membayar panjar biaya perkara.
(5)
Pemohon yang tidak mampu dapat mengajukan permohonan Dispensasi Kawin secara cuma-cuma (prodeo).

Pasal 10

(1)
Pada hari sidang pertama, Pemohon wajib menghadirkan:
a.
Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin.
b.
Calon suami/isteri.
c.
Orang Tua/Wali calon suami/isteri.
(2)
Dalam hal Pemohon tidak hadir, Hakim menunda persidangan dan memanggil kembali Pemohon secara sah.
(3)
Dalam hal Pemohon tidak hadir pada hari sidang kedua, permohonan Dispensasi Kawin dinyatakan gugur.
(4)
Dalam hal Pemohon tidak dapat menghadirkan pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada hari sidang pertama, Hakim menunda persidangan dan memerintahkan Pemohon untuk menghadirkan pihak-pihak tersebut.
(5)
Dalam hal Pemohon tidak dapat menghadirkan pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada hari sidang kedua, Hakim menunda persidangan dan memerintahkan Pemohon untuk menghadirkan pihak-pihak tersebut.
(6)
Dalam hal Pemohon tidak dapat menghadirkan pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada hari sidang ketiga, permohonan Dispensasi Kawin tidak dapat diterima.
(7)
Kehadiran pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak harus pada hari sidang yang sama.

Pasal 11

(1)
Hakim dalam persidangan menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti anak.
(2)
Hakim dan Panitera Pengganti dalam memeriksa anak tidak memakai atribut persidangan.

Pasal 12

(1)
Hakim dalam persidangan harus memberikan nasihat kepada Pemohon, Anak, Calon Suami/Isteri dan Orang Tua/Wali Calon Suami/Isteri.
(2)
Nasihat yang disampaikan oleh Hakim, untuk memastikan Orang Tua, Anak, Calon Suami/Isteri dan Orang Tua/Wali Calon Suami/Isteri agar memahami risiko perkawinan, terkait dengan:
a.
kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
b.
keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
c.
belum siapnya organ reproduksi anak;
d.
dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak; dan

Menampilkan 12 dari 15 pasal. Masuk untuk membaca semuanya.