Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, pengungsian, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.

Dana Penanggulangan Bencana adalah dana yang digunakan bagi penanggulangan bencana untuk tahap prabencana, darurat bencana, dan/atau pascabencana.

Dana Bersama Penanggulangan Bencana, yang selanjutnya disebut Dana Bersama, adalah dana yang berasal dari berbagai sumber dan digunakan untuk mendukung dan melengkapi Dana Penanggulangan Bencana yang memadai dan berkelanjutan.

Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat dengan BNPB adalah lembaga pemerintah nonkementerian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Pasal 2

Dana Bersama bertujuan untuk mendukung dan melengkapi ketersediaan Dana Penanggulangan Bencana yang memadai, tepat waktu, tepat sasaran, terencana, dan berkelanjutan dalam upaya penanggulangan bencana secara berdaya guna, berhasil guna, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 3

(1)

Dana Bersama dikelola oleh Menteri selaku pengelola fiskal.

(2)

Pengelolaan Dana Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit pengelola dana di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

(3)

Unit pengelola dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum.

(4)

Pengelolaan Dana Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

pengumpulan dana;

pengembangan dana;

penyaluran dana; dan

penugasan lain sesuai dengan arahan Menteri.

(5)

Pengelolaan Dana Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memenuhi prinsip paling sedikit:

kehati-hatian;

transparansi;

akuntabilitas;

tepat waktu; dan

tepat sasaran.

Pasal 4

(1)

Pengumpulan Dana Bersama dapat bersumber dari:

APBN;

APBD; dan

Sumber dana lainnya yang sah.

(2)

Dana Bersama yang bersumber dari APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3)

Dana Bersama yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan partisipasi Pemerintah Daerah melalui mekanisme belanja hibah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4)

Sumber dana lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, termasuk namun tidak terbatas pada:

penerimaan pembayaran klaim asuransi dan/atau asuransi syariah;

hasil investasi dari dana yang dikelola;

hibah yang diterima unit pengelola dana di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;

hasil kerja sama dengan pihak lain; dan/atau

dana perwalian, baik dari dalam negeri maupun luar negeri dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Dana Bersama dikembangkan dalam bentuk:

investasi jangka pendek; dan/atau

investasi jangka panjang, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1)

Dana Bersama disalurkan untuk pendanaan kegiatan penanggulangan bencana.

(2)

Penyaluran Dana Bersama untuk kegiatan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

penyaluran pada tahap prabencana;

penyaluran pada tahap darurat bencana;

penyaluran pada tahap pascabencana terutama kegiatan pemulihan; dan

penyaluran untuk pendanaan transfer risiko. # 2021, No.183 -6-

Pasal 7

(1)

Penyaluran Dana Bersama sebagaimana dimaksud dalam dilakukan oleh unit pengelola dana di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan kepada:

kementerian negara/lembaga;

Pemerintah Daerah;

kelompok masyarakat; dan/atau

penyedia barang atau jasa.

(2)

Kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kelompok masyarakat yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Daerah.

(3)

Penyedia barang atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan penyedia barang atau jasa yang ditunjuk oleh kementerian negara/lembaga atau Pemerintah Daerah.

(4)

Dalam menyalurkan dana kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dan/atau kementerian negara/lembaga membentuk tim fasilitator.

(5)

Tim fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas untuk membantu kelompok masyarakat dalam melaksanakan kegiatan yang didanai oleh unit pengelola dana di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

(6)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyaluran Dana Bersama diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 8

(1)

Penyaluran Dana Bersama pada tahap:

prabencana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a; dan

pascabencana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c, dilakukan setelah adanya permohonan tertulis dari Pemerintah Daerah dan/atau kementerian negara/lembaga kepada BNPB.

(2)

Berdasarkan permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BNPB melakukan penelaahan, verifikasi, dan evaluasi setelah berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

(3)

Dalam melakukan penelaahan, verifikasi, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BNPB meminta pertimbangan Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Kementerian Dalam Negeri.

(4)

Hasil telaahan, verifikasi, evaluasi, dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala BNPB dalam bentuk rekomendasi dan disampaikan kepada Menteri.

Pasal 9

Penyaluran Dana Bersama pada tahap darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)

Penyaluran untuk pendanaan transfer risiko sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf d dapat dilakukan melalui mekanisme asuransi dan/atau asuransi syariah.

(2)

Pembayaran premi asuransi atau kontribusi asuransi syariah dilakukan langsung oleh unit pengelola dana di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan kepada perusahaan asuransi dan/atau perusahaan asuransi syariah.

(3)

Kementerian negara/lembaga, Pemerintah Daerah, atau unit pengelola dana di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dapat menjadi pemegang polis asuransi.

(4)

Dalam hal terjadi klaim asuransi, pembayaran klaim dari perusahaan asuransi dan/atau perusahaan asuransi syariah disetorkan ke rekening unit pengelola dana di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

(5)

Dana dari pembayaran klaim asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disalurkan untuk pendanaan:

perbaikan;

pembangunan kembali; dan/atau

penggantian, atas objek yang dipertanggungkan sesuai nilai pembayaran klaim.

(6)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyaluran pembayaran premi asuransi atau kontribusi asuransi syariah dan penggunaan penerimaan pembayaran klaim asuransi diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 11

(1)

Untuk melakukan pengelolaan Dana Bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), unit pengelola dana di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dapat menggunakan Dana Bersama untuk biaya operasional unit pengelola dana di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

(2)

Penggunaan Dana Bersama untuk biaya operasional unit pengelola dana di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Unit pengelola dana di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melaporkan pengelolaan Dana Bersama kepada Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2021 Tentang Dana Bersama Penanggulangan Bencana