Pasal 1

(1)

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kesehatan meliputi penerimaan yang berasal dari pelayanan pada:

Sekretariat Jenderal;

Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak;

Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan;

Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan;

Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan;

Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan; dan

Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan.

(2)

Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 2

(1)

Selain jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Kementerian Kesehatan dapat:

melaksanakan jasa pelayanan pengambilan dan pemeriksaan sampel kualitas lingkungan pada Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan berdasarkan kontrak kerjasama.

melaksanakan jasa pelayanan penelitian dan pengembangan kesehatan pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan berdasarkan kontrak kerjasama.

menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III dan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi Calon Pegawai Negeri Sipil di luar Kementerian Kesehatan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(2)

Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b sebesar nilai nominal yang tercantum dalam kontrak kerjasama.

(3)

Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mengacu pada Peraturan Pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Administrasi Negara.

Pasal 3

(1)

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari:

jasa kalibrasi, jasa kalibrasi dan proteksi radiasi, jasa pengujian, dan/atau jasa pengujian, kalibrasi dan proteksi radiasi pada Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan;

jasa pelayanan poliklinik, jasa pemeriksaan penunjang medik, dan jasa pemeriksaan kesehatan lingkungan pada Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan; dan

jasa Pelayanan Klinik Saintifikasi Jamu pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. yang dilakukan dalam kondisi tertentu atau situasi khusus dapat dikenakan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(2)

Ketentuan mengenai kondisi tertentu atau situasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Kesehatan. # 2013, No.56 4

Pasal 4

(1)

Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa:

jasa pengujian dan/atau jasa kalibrasi pada Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan;

jasa pengujian, jasa kalibrasi, dan/atau jasa pemeriksaan pada Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan dan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, yang dilaksanakan di luar kantor Kementerian Kesehatan tidak termasuk biaya akomodasi, uang harian, dan transportasi.

(2)

Biaya akomodasi, uang harian, dan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada wajib bayar sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 5

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan untuk jenis kapal negara Republik Indonesia, kapal tamu negara, dan kapal rakyat kurang dari 7 (tujuh) Gross Tonnage dikenakan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) untuk pelayanan:

penerbitan sertifikat izin karantina;

penerbitan sertifikat sanitasi kapal;

penerbitan buku kesehatan kapal;

penerbitan Port Health Quarantine Clearance; dan

penerbitan sertifikat pertolongan pertama pada kecelakaan.

Pasal 6

(1)

Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan bagi mahasiswa tidak mampu yang berprestasi dan/atau mahasiswa dalam kondisi tertentu dapat dikenakan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) untuk biaya:

sumbangan penyelenggaraan pendidikan untuk kelas reguler dan non reguler;

dana pengembangan pendidikan untuk kelas reguler dan non reguler;

ujian akhir program/uji kompetensi;

wisuda; dan

praktek kerja lapangan. # 5 2013, No.56

(2)

Ketentuan mengenai kriteria mahasiswa tidak mampu yang berprestasi dan/atau mahasiswa dalam kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Kesehatan.

Pasal 7

Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kesehatan wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku maka:

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia, Departemen Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4694); dan

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4975); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku 60 (enam puluh) hari sejak tanggal diundangkan.

Akses Terbatas

Anda melihat 9 dari 310 pasal. Masuk untuk akses penuh.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Kesehatan