Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1979 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia
dalam Perseroan Terbatas Departemen Store Indonesia Sarinah
Dasar Hukum
Peraturan Terkait
Histori
Lampiran
Pasal 1
(1)
Negara Republik Indonesia melakukan penambahan penyertaan dalam modal saham sebagai kekayaan Negara yang dipisahkan, kepada PT' Departement Store Indonesia Sarinah yang didirikan di Jakarta dengan Akta Notaris Eliza Pondaag Nomor 33 tertanggal 17 Agustus 1962 dan diperbaiki dengan Akta Nomor 50 tertanggal 18 Oktober 1962 dan Nomor 89 tertanggal 29 Januari 1963 yang dibuat dihadapan Notaris tersebut, keduanya telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dengan penetapannya tertanggal 13 Pebruari 1963 Nomor J.A.5/23/16; dengan cara memasukkan kekayaan Negara tersebut di bawah ini ke dalam PT. Departement Store Indonesia Sarinah, yakni : Gedung Utama Sarinah di Jalan M.H. Thamrin Nomor 11 Jakarta, yang pembangunannya dibiayai dengan Pampasan Perang Jepang dimaksud dalam Kontrak antara Pemerintah Republik Indonesia dengan C. ITOH CO. Ltd. Nomor MISPRI 222 (63) DP. tertanggal 25 Juni 1963.
(2)
Nilai dari kekayaan Negara tersebut dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 2
Pelaksanaan segala sesuatu yang berhubungan dengan penambahan penyertaan modal Negara dalam modal saham PT' Department Store Indonesia Sarinah dimaksud dalam ayat (1), termasuk penyesuaian Anggaran Dasar badan hukum tersebut terhadap ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1972, dilakukan oleh Menteri Keuangan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 3
Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini diatur tersendiri.
Pasal 4
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.