Pasal 1

Negara Republik Indonesia melakukan penambahan penyertaan modal ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Rajawali Nusantara Indonesia yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1974.

Pasal 2

(1)

Penambahan penyertaan modal Negara sebagaimana dimaksud dalam , berasal dari pengalihan seluruh saham milik Negara pada PT Madubaru sebanyak 2.425 (dua ribu empat ratus dua puluh lima) lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per lembar saham.

(2)

Nilai penambahan penyertaan modal Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebesar Rp2.425.000.000,00 (dua miliar empat ratus dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 3

Dengan adanya penambahan penyertaan modal Negara sebagaimana dimaksud dalam , maka jumlah seluruh penyertaan modal Negara ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Rajawali Nusantara Indonesia menjadi sebesar Rp352.425.000.000,00 (tiga ratus lima puluh dua miliar empat ratus dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 4

Dengan penambahan penyertaan modal Negara sebagaimana dimaksud dalam maka kedudukan Negara sebagai pemegang saham pada PT Madubaru beralih kepada Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Rajawali Nusantara Indonesia. ~ 4 ~

Pasal 5

Pelaksanaan penambahan penyertaan modal Negara ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Rajawali Nusantara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berikut pelaksanaan pengalihan seluruh saham milik Negara pada PT Madubaru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan menurut ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur oleh Menteri Keuangan dan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai dengan lingkup bidang tugas dan kewenangan masing-masing.

Pasal 7

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. ~ 5 ~

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Ri ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Rajawali Nusantara Indonesia