Pasal 1

(1)

Tarif layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup pada Kementerian Keuangan merupakan imbalan atas jasa layanan pengelolaan dana lingkungan hidup dan jasa program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dari Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup pada Kementerian Keuangan kepada pengguna jasa dan/atau kepada penyalur.

(2)

Pengguna jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

lembaga atau negara donor yang memercayakan dana lingkungan hidup kepada Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup pada Kementerian Keuangan untuk dikelola, disalurkan, dan perwujudan program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kepada pihak tertentu.

Debitur yang merupakan warga negara Indonesia atau badan usaha dalam negeri yang memperoleh pembiayaan usaha kehutanan atau pembiayaan investasi lingkungan dari dana bergulir pembiayaan usaha kehutanan atau dana bergulir pembiayaan investasi lingkungan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup pada Kementerian Keuangan.

(3)

Penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga yang ditunjuk dan memperoleh dana pembiayaan dari Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup pada Kementerian Keuangan untuk disalurkan kepada debitur.

(4)

Usaha kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa:

usaha hutan tanaman industri;

usaha hutan tanaman rakyat;

usaha hutan rakyat;

usaha hutan desa;

usaha hutan kemasyarakatan;

usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu;

usaha pemanfaatan hutan alam dengan teknik pengayaan silvikultur intensif; dan

usaha restorasi ekosistem.

(5)

Investasi lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa:

peralatan pemanfaatan dan/atau pengolahan limbah;

perbaikan proses produksi dan/atau penggantian peralatan produksi yang ramah lingkungan;

penggantian bahan baku dan bahan pembantu ramah lingkungan; dan

pembangkit energi baru terbarukan.

Pasal 2

(1)

Tarif layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup pada Kementerian Keuangan terdiri atas:

tarif layanan kerja samapengelolaan dana lingkungan hidup; dan

tarif layanan pembiayaan usaha kehutanan dan investasi lingkungan.

(2)

Tarif layanan pembiayaan usaha kehutanan dan investasi lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:

tarif layanan pembiayaan pola konvensional; dan

tarif layanan pembiayaan pola syariah.

(3)

Tarif layanan pembiayaan pola konvensional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:

penyaluran langsung; dan

penyaluran tidak langsung.

(4)

Tarif layanan pembiayaan pola syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:

penyaluran langsung; dan

penyaluran tidak langsung.

(5)

Penyaluran langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan ayat (4) huruf a merupakan penyaluran pembiayaan dari Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup pada Kementerian Keuangan kepada debitur.

(6)

Penyaluran tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan ayat (4) huruf b merupakan penyaluran pembiayaan dari Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup pada Kementerian Keuangan kepada debitur melalui penyalur.

Pasal 3

(1)

Tarif layanan kerja sama pengelolaan dana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dikenakan kepada lembagataau negara donor sebesar 0% (nol persen) sampai dengan 9% (sembilan persen) dari dana yang dikerjasamakan pengelolaannya.

(2)

Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pengenaan tarif layanan kerja sama pengelolaan dana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur olehDirektur Utama Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup pada Kementerian Keuangan.

Pasal 4

(1)

Tarif layanan pembiayaan pola konvensional sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a merupakan tarif pembiayaan dalam bentuk tingkat suku bunga efektif pertahun.

(2)

Tarif layanan pembiayaan pola konvensional dengan penyaluran langsung untuk pembiayaan usaha kehutanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a dikenakan kepada debitur sebesar 0% (nol persen) sampai dengan 8% (delapan persen) dari realisasi penyaluran.

(3)

Tarif layanan pembiayaan pola konvensional dengan penyaluran langsung untuk pembiayaan investasi lingkungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a dikenakan kepada debitur sebesar 0% (nol persen) sampai dengan 9% (sembilan persen) dari realisasi penyaluran.

(4)

Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pengenaan tarif layanan pembiayaan pola konvensional dengan penyaluran langsung untuk pembiayaan usaha kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan untuk pembiayaan investasi lingkungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur oleh Direktur Utama Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup pada Kementerian Keuangan.

Pasal 5

(1)

Tarif layanan pembiayaan pola konvensional dengan penyaluran tidak langsung untuk pembiayaan usaha kehutanan dan investasi lingkungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b dikenakan kepada penyalur sebesar 1% (satu persen) sampai dengan 4% (empat persen) dari realisasi penyaluran.

(2)

Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pengenaan tarif layanan pembiayaan pola konvensional dengan penyaluran tidak langsung untuk pembiayaan usaha kehutanan dan investasi lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Direktur Utama Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup pada Kementerian Keuangan.

Pasal 6

(1)

Tarif layanan pembiayaan pola syariah dengan penyaluran langsung dan tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dikenakan kepada debitur atau penyalur yang besarannya sesuai dengan kesepakatan antara Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup pada Kementerian Keuangan dengan debitur atau penyalur.

(2)

Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pengenaan tarif layanan pembiayaan pola syariah dengan penyaluran langsung dan tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Direktur Utama Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup pada Kementerian Keuangan.

Pasal 7

(1)

Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup pada Kementerian Keuangan dapat melakukan kerja sama operasional dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan di bidang lingkungan hidup.

(2)

Tarif layanan kerja sama operasional dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak kerja sama operasional antara Direktur Utama Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup pada Kementerian Keuangan dengan pihak lain.

Pasal 8

Perjanjian/kerja sama antara Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup pada Kementerian Keuangan dengan pihak pengguna jasa sebelum berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian/kerja sama.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.05/2015 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 853), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/pmk.05/2020 Tahun 2020 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup Pada Kementerian Keuangan