Justisio
Kembali

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1961 tentang Pendirian Badan Pimpinan Umum Perusahaan Bangunan Negara

Dasar Hukum
Peraturan Terkait
Histori
Lampiran

Pasal 1

(1)
Dengan nama Badan Pimpinan, Umum Perusahaan Bangunan Negara, selanjutnya disebut B.P.U. Perusahaan Bangunan Negara, didirikan suatu Badan Pimpinan Umum yang diserahi tugas mengadakan kerja sama dan kesatuan tindakan dalam mengurus perusahaan negara, serta menyelenggarakan sebagian dari pekerjaan menguasai dan mengurus perusahaan negara sebagai termaksud pada Pasal 20 ayat (1) sub c dan pasal 23 ayat (4) Undang-undang Nomor 19 Prp. Tahun 1960 dalam lapangan bangunan.
(2)
Perusahaan Negara termaksud dalam ayat (1) adalah :
a.
P.N. Hutama Karya, yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1961;
b.
P.N. Adhi Karya, yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1961;
c.
P.N. Nindya Karya yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1961;
d.
P.N. Waskita Karya, yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 1961;
e.
P.N. Wijaya Karya, yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1961;
f.
P.N. Yudya Karya, yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1961;
g.
P.N. Pembangunan Perumahan, yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1961;
h.
P.N. Kumala Karya, yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1961;
i.
P.N. Virama Karya, yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1961;
j.
P.N. Indah Karya, yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1961;
k.
P.N. Indra Karya, yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 1961; dan perusahaan negara lainnya yang akan ditunjuk lebih lanjut oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga. BAB - II ANGGARAN DASAR Ketentuan Umum

Pasal 2

(1)
D.P.U. Perusahaan Pembangunan Negara adalah badan hukum yang berhak melakukan usaha berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
(2)
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :
a.
"Pemerintah" ialah Presiden Republik Indonesia;
b.
"Menteri" ialah Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga;
c.
"Perusahaan" ialah B.P.U. Perusahaan Pembangunan Negara;
d.
"Direksi" ialah Direksi Perusahaan.

Pasal 3

Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, maka terhadap Perusahaan berlaku segala macam hukum Indonesia; TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 4

Perusahaan berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta dan dapat mempunyai kantor cabang, kantor perwakilan didalam negeri dengan persetujuan Menteri. TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA

Pasal 5

(1)
Tujuan Perusahaan ialah untuk turut membangun ekonomi nasional sesuai dengan ekonomi terpimpin dengan mengutamakan kebutuhan rakyat dan ketentraman serta kesenangan kerja dalam Perusahaan menuju masyarakat yang adil dan makmur materiil dan spirituil.
(2)
Badan Pimpinan Umum berusaha dalam lapangan;
a.
perencanaan dan pengawasan bangunan;
b.
pelaksanaan bangunan;
c.
konstruksi baja;
d.
instalasi listrik, air minum dan sebagainya.

Pasal 6

(1)
Untuk mencapai tujuan termaksud dalam Perusahaan mengadakan kerja-sama dan kesatuan tindakan dalam mengurus perusahaan negara termaksud dalam ayat (2) serta menyelenggarakan sebagian dari pekerjaan menguasai dan mengurus perusahaan-perusahaan negara, segala sesuatu menurut petunjuk Menteri.
(2)
Yang dimaksud dengan kerja-sama dan ketentuan tindakan adalah kerja-sama dan kesatuan tindakan dalam lapangan management antara lain pembelanjaan, organisai, administrasi, personalia dan sosial. MODAL

Pasal 7

(1)
Modal perusahaan ditetapkan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
(2)
Modal ini dapat ditambah dengan ketentuan Peraturan Pemerintah.
(3)
Perusahaan mempunyai cadangan umum yang dibentuk dan dipupuk menurut ketentuan dalam ayat (1) sub b.
(4)
Perusahaan tidak mengadakan cadangan diam dan/atau cadangan rahasia. PIMPINAN

Pasal 8

(1)
Perusahaan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Presiden Direktur dan dibantu oleh dua orang Direktur yang bertanggung jawab atas bidangnya masing-masing.
(2)
Presiden Direktur bertanggung jawab kepada Menteri dan para Direktur bertanggungjawab kepada Presiden Direktur.
(3)
Gaji dan penghasilan lain anggota Direksi ditetapkan oleh Menteri dengan mengingat ketentuan yang ditetapkan dengan atau berdasarkan undang-undang.

Pasal 9

Anggota Direksi adalah warga negara Indonesia.

Pasal 10

(1)
Antara anggatuta Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar kecuali jika diijinkan oleh Pemerintah. Jika sesudah pengangkatan mereka masuk periparan yang terlarang itu, maka untuk dapat melanjutkan, jabatannya diperlukan ijin Pemerintah.
(2)
Anggauta Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain kecuali dengan ijin Menteri. Tidak termasuk dalam hal ini ialah jabatan yang dipikulkan oleh Pemerintah kepadanya;
(3)
Anggauta Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada perkumpulan/perusahaan lain yang bertujuan mencari laba.

Pasal 11

(1)
Anggauta Direksi diangkat oleh Pemerintah atas usul Menteri untuk selama-lamanya 5 tahun. Setelah waktu itu berakhir anggauta yang bersangkutan dapat diangkat kembali.
(2)
Dalam hal-hal dibawah ini Pemerintah dapat memberhentikan anggauta Direksi meskipun waktu tersebut dalam ayat (1) belum berakhir :
a.
atas permintaan sendiri;
b.
karena tindakan yang merugikan perusahaan;
c.
karena tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan negara;
d.
karena meninggal dunia.
(3)
Pemberhentian karena alasan tersebut dalam ayat (2) sub b dan sub e, jika merupakan pelanggaran dari peraturan hukum pidana, merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.
(4)
Sebelum pemberhentian karena alasan tersebut dalam ayat (2)sub b dan c dilakukan, anggauta Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri, hal mana harus dilaksanakan dalam waktu satu bulan setelah anggauta Direksi yang bersangkutan diberitahukan tentang niat akan pemberhentian itu oleh Menteri.
(5)
Selam persoalan tersebut dalam ayat (4) belum diputus, maka Menteri dapat memberhentikan untuk sementara waktu anggauta Direksi yang bersangkutan. Jika dalam waktu dua bulan setelah pemberhentian anggauta Direksi berdasarkan ayat (3), maka pemberhentian sementara itu batal dan anggauta Direksi yang bersangkutan dapat segera menjalankan jabatannya lagi, kecuali bilamana untuk keputusan pemberhentian tersebut diperlukan keputusan pengadilan, dan hal itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan.

Pasal 12

(1)
Direksi mewakili Perusahaan di dalam dan diluar pengadilan.
(2)
Direksi dapat menyerahkan kekuasaan mewakili tersebut dalam ayat (1) kepada seorang anggauta Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang/beberapa orang pegawai Perusahaan tersebut baik sendiri maupun bersama-sama, atau kepada orang/badan lain.

Pasal 13

(1)
Direksi menentukan kebijaksanaan Perusahaan.
(2)
Direksi mengurus dan menguasai kekayaan Perusahaan.
(3)
Tata-tertib dan cara menjalankan pekerjaan Direksi diatur dalam suatu peraturan yang ditetapkan oleh Direksi dan disahkan oleh Menteri. Hubungan B.P.U. dengan Perusahaan Negara dibawahnya

Pasal 14

(1)
Direksi menetapkan sifat hubungan, pemberian tugas dan pekerjaan antara perusahaan-perusahaan negara satu sama lain, dan antara perusahaan negara dengan B.P.U.
(2)
Keputusan Direksi dalam rangka penyelenggaraan pekerjaan mengusai dan mengurus perusahaan-perusahaan negara, mengikat perusahaan-perusahaan negara yang bersangkutan.

Pasal 15

Perusahaan negara termaksud dalam pasal (1) ayat (2) memberikan iuran wajib/pembayaran jasa kepada Perusahaan menurut jumlah yang ditentukan oleh Direksi dengan persetujuan Menteri. Tanggung jawab dan tuntutan ganti rugi pegawai

Pasal 16

(1)
Semua pegawai Perusahaan, termasuk anggota Direksi dalam kedudukan selaku demikian, yang tidak dibebani tugas penyimpanan uang, surat berharga dan barang persediaan, yang karena tindakan melawan hukum atau karena kelalaian kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi perusahaan, diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
(2)
Ketentuan tentang ganti rugi terhadap pegawai negeri berlaku sepenuhnya terhadap perusahaan.
(3)
Semua pegawai Perusahaan yang dibebani tugas penyimpanan, pembayaran atau penyerahan uang dan surat berharga milik Perusahaan dan barang persediaan milik Perusahaan yang disimpan didalam gudang atau tempat penyimpanan yang khusus dan semata-mata digunakan untuk keperluan itu diwajibkan memberikan pertanggungan jawab tentang pelaksanaan tugasnya kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
(4)
Pegawai termasuk pada ayat (3) tidak perlu mengirimkan pertanggungan jawab mengenai cara pengurusannya kepada Badan Pemeriksa Keuangan. Tuntutan terhadap pegawai tersebut dilakukan menurut ketentuan yang ditetapkan bagi pegawai bendaharawan yang oleh Badan Pemeriksa Keuangan dibebaskan dari kewajiban mengirimkan pertanggung jawab mengenai cara mengurusnya.
(5)
Semua surat bukti dan surat lainnya bagaimanapun juga sifatnya yang termasuk bilangan tata-buku dan administrasi Perusahaan, disimpan ditempat Perusahaan atau ditempat lain yang ditunjuk oleh Menteri, kecuali jika untuk sementara dipindahkan ke Badan Pemeriksa Keuangan dalam hal dianggapnya perlu untuk kepentingan suatu pemeriksaan.
(6)
Untuk keperluan pemeriksaan bertalian dengan penetapan pajak dan kontrol akuntan pada umumnya surat bukti dan surat lainnya termaksud pada ayat (5) untuk sementara dipindahkan ke Jawatan Akuntan Negara. KEPEGAWAIAN

Pasal 17

Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai/pekerja Perusahaan menurut peraturan kepegawaian yang disetujui oleh Menteri berdasarkan peraturan pokok kepegawaian perusahaan negara yang ditetapkan oleh Pemerintah. TAHUN BUKU

Pasal 18

Tahun buku Perusahaan adalah tahun takwim. ANGGARAN PERUSAHAAN

Pasal 19

(1)
Selambat-lambatnya tiga bulan sebelum tahun buku baru mulai berlaku maka oleh Direksi dikirimkan anggaran Perusahaan untuk dimintakan persetujuan kepada Menteri.
(2)
Kecuali apabila Menteri mengemukakan keberatan atau menolak proyek yang dimuat didalam anggaran Perusahaan sebelum menginjak tahun buku baru, maka anggaran tersebut berlaku sepenuhnya.
(3)
Anggaran tambahan atau perubahan anggaran yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Menteri. Laporan Perhitungan Hasil Usaha Berkala dan Kegiatan Perusahaan

Pasal 20

Laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan Perusahaan dikirm oleh Direksi kepada Menteri menurut cara dan waktu yang ditentukan oleh Menteri. LAPORAN PERHITUNGAN TAHUNAN.

Pasal 21

(1)
Untuk tiap tahun buku oleh Direksi disusun perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba-rugi. Neraca dan perhitungan laba-rugi tersebut dikirmkan kepada Menteri dan Badan Pemeriksa Keuangan menurut cara dan waktu yang ditetapkan oleh Menteri.
(2)
Cara penilaian pos perhitungan tahunan harus disebutkan.
(3)
Jika dalam waktu dua bulan sesudah menerima perhitungan tahunan itu oleh Menteri tidak diajukan keberatan tertulis, maka perhitungan tahunan itu dianggap telah disahkan.
(4)
Perhitungan tahunan disahkan oleh Menteri; pengesahan termaksud memberi pembebasan kepada Direksi terhadap segala sesuatu yang termuat dalam perhitungan tahunan tersebut. PENGGUNAAN LABA

Pasal 22

(1)
Dari laba bersih yang telah disahkan menurut disihkan untuk :
a.
cadangan umum sebesar 55%,
b.
cadangan umum 30%, sampai cadangan tersebut mencapai jumlah dua kali jumlah modal Perusahaan dan untuk ganti rugi sebesar 3%, sedangkan sisanya dipisahkan untuk sumbangan dana pensiun dan sokongan pegawai, sosial dan pendidikan, jasa produksi, yang jumlah persentasenya masing-masing akan ditetapkan oleh Pemerintah.
(2)
Penggunaan laba untuk cadangan umum dan sumbangan ganti rugi termaksud pada ayat (1) setelah tercapai tujuannya dapat dialihkan kepada penggunaan lain dengan Peraturan Pemerintah.
(3)
Cara mengurus dan menggunakan dana penyusutan dan cadangan tujuan dimaksud dalam ayat (2) Undang undang Nomor 19 Prp. tahun 1960 ditentukan dengan peraturan Menteri. PEMBUBARAN

Pasal 23

(1)
Pembubaran Perusahaan dan penunjukan likwidatornya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
(2)
Semua kekayaan Perusahaan setelah diadakan likwidasi dilakukan kepada Menteri yang memberi pembebasan tanggung jawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikan olehnya. BAB - III KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 24

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 25

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari ditetapkan dan berlaku surut hingga pada tanggal 1 Januari 1961. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.