Justisio
Kembali

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1992 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Ri ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt. Rajawali Nusantara Indonesia

Dasar Hukum
Peraturan Terkait
Histori
Lampiran

Pasal 1

Negara Republik Indonesia melakukan penambahan penyertaan modal ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Rajawali Nusantara Indonesia yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1974.

Pasal 2

(1)
Penambahan penyertaan modal Negara sebagaimana dimaksud dalam dilakukan dengan cara mengalihkan pemilikan saham-saham milik Negara pada PT. Philips Ralin Electronics kepada Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Rajawali Nusantara Indonesia.
(2)
Nilai saham-saham milik Negara pada PT. Philips Ralin Electronics yang dialihkan pemilikannya dan ditetapkan sebagai tambahan penyertaan modal Negara ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Rajawali Nusantara Indonesia sebesar Rp. 14.956.500.000,- (empat belas milyar sembilan ratus lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).
(3)
Dengan dialihkannya pemilikan saham Negara pada PT. Philips Ralin Electronics kepada Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Rajawali Nusantara Indonesia, maka kedudukan sebagai pemegang saham pada PT. Philips Ralin Electronics beralih kepada Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Rajawali Nusantara Indonesia.

Pasal 3

Pelaksanaan penambahan penyertaan modal Negara ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Rajawali Nusantara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan menurut ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1971 dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1972

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur oleh Menteri Keuangan dan Menteri Perindustrian, baik secara bersama maupun sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 5

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.