Pasal 1

Untuk menyelenggarakan tabungan dan asuransi Pegawai Negeri sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1963 tentang Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri, maka dengan Peraturan Pemerintah ini didirikan suatu Perusahaan Negara sebagai yang dimaksudkan pada pasal 3 ayat (1) Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960 tentang Perusahaan Negara, dengan nama Perusahaan Negara Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri. BAB II. ANGGARAN DASAR. Ketentuan Umum.

Pasal 2

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksudkan dengan:

"Pemerintah" yalah Presiden Republik Indonesia;

"Menteri" yalah Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan;

"Perusahaan" yalah Perusahaan Negara Dana Tabungan Asuransi Pegawai Negeri;

"Direksi" yalah Direksi P.N. Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri;

"B.P.U." yalah Badan Pimpinan Umum Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri sebagai termaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 1963.

Pasal 3

Perusahaan adalah badan hukum yang berhak melakukan usaha-usaha berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 4

Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, maka terhadap Perusahaan berlaku hukum Indonesia. Tempat kedudukan.

Pasal 5

Perusahaan berkedudukan dan berkantor pusat di Bandung dan dapat mempunyai kantor perwakilan ditempat-tempat lain didalam negeri dengan izin Menteri. Tujuan dan Lapangan Usaha.

Pasal 6

Tujuan Perusahaan ialah menambah kesejahteraan Pegawai Negeri pada umumnya dengan jalan mengadakan tabungan disertai asuransi, sesuai dengan ekonomi terpimpin, dengan mengutamakan kebutuhan rakyat dan ketenteraman serta kesenangan kerja dalam Perusahaan menuju masyarakat adil dan makmur materiil dan spiritual. Modal.

Pasal 7

(1)

Modal Perusahaan ditetapkan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu) juta rupiah).

(2)

Modal ini dapat ditambah dengan ketentuan Peraturan Pemerintah. Pimpinan.

Pasal 8

(1)

Perusahaan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Presiden Direktur dan sebanyak-banyaknya 4 orang Direktur.

(2)

Presiden Direktur bertanggung-jawab kepada Menteri dan para Direktur bertanggung-jawab kepada Presiden Direktur.

(3)

Gaji dan penghasilan lain anggota-anggota Direksi di tetapkan oleh Menteri dengan mengingat ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dengan atau berdasarkan Undang-undang. Hubungan Keluarga antara Anggota-anggota Direksi.

Pasal 9

(1)

Antara anggota-anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis samping, termasuk menantu dan ipar, kecuali jika diizinkan oleh Pemerintah. Jika sesudah pengangkatan mereka masuk periparan yang terlarang itu, maka untuk dapat melanjutkan jabatannya diperlukan izin Pemerintah.

(2)

Anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain, kecuali dengan izin Menteri.

(3)

Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada perkumpulan/perusahaan lain yang berusaha dalam lapangan yang bertujuan mencari laba. Pengangkatan dan Pemberhentian anggota Direksi.

Pasal 10

(1)

Anggota Direksi diangkat oleh Pemerintah atas usul Menteri untuk selama-lamanya 5 tahun. Setelah waktu itu berakhir anggota yang bersangkutan dapat diangkat kembali.

(2)

Dalam hal-hal dibawah ini Pemerintah dapat memberhentikan anggota Direksi, meskipun waktu tersebut pada ayat (1) belum berakhir:

atas permintaan sendiri;

karena tindakan yang merugikan Perusahaan;

karena tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Negara;

karena meninggal dunia.

(3)

Pemberhentian karena alasan tersebut pada ayat (2) huruf b dan huruf c, jika merupakan pelanggaran dari peraturan hukum pidana, merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.

(4)

Sebelum pemberhentian karena alasan tersebut pada ayat (2) huruf b dan huruf c dilakukan, anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri, hal mana harus dilaksanakan dalam waktu satu bulan setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberitahukan tentang niat akan pemberhentian itu oleh Menteri.

(5)

Selama persoalan tersebut pada ayat (4) belum diputus, maka Menteri dapat memberhentikan untuk sementara waktu anggota Direksi yang bersangkutan. Jika dalam waktu dua bulan setelah pemberhentian sementara dijatuhkan belum ada keputusan mengenai pemberhentian anggota Direksi berdasarkan ayat (3), maka pemberhentian sementara itu menjadi batal dan anggota Direksi yang bersangkutan dapat segera menjalankan jabatannya lagi, kecuali bilamana untuk keputusan pemberhentian tersebut diperlukan keputusan pengadilan, dalam hal mana hal itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan. Wewenang Direksi.

Pasal 11

(1)

Direksi mewakili Perusahaan didalam dan diluar pengadilan.

(2)

Direksi dapat menyerahkan kekuasaan mewakili termaksud pada ayat (1) kepada seorang anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang/beberapa orang pegawai Perusahaan baik sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang/badan lain.

(3)

Direksi menentukan kebijaksanaan dalam pimpinan Perusahaan.

(4)

Direksi mengurus dan menguasai kekayaan Perusahaan.

(5)

Tata-tertib dan cara menjalankan pekerjaan Direksi diatur dalam suatu peraturan yang ditetapkan oleh Direksi. Hubungan Perusahaan dengan B.P.U.

Pasal 12

(1)

Pengawasan atas pekerjaan menguasai dan mengurus Perusahaan dilakukan oleh B.P.U.

(2)

Direksi memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari B.P.U. untuk tindakan-tindakan tersebut dibawah ini :

membeli, melepaskan atau memberatkan benda-benda tidak bergerak milik Perusahaan;

hal-hal yang-ditentukan pada pasal-pasal lain dalam Peraturan Pemerintah ini. Kepegawaian.

Pasal 13

Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai Perusahaan menurut peraturan kepegawaian yang disetujui oleh Menteri berdasarkan peraturan pokok kepegawaian Perusahaan Negara yang ditetapkan oleh Pemerintah. Tanggung jawab dan Tuntutan Ganti Rugi Pegawai

Pasal 14

(1)

Semua pegawai Perusahaan, termasuk anggota Direksi dalam kedudukkan demikian, yang tidak dibebani tugas penyimpanan uang, surat-surat berharga dan barang-barang persediaan, yang karena tindakan melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi Perusahaan diwajibkan mengganti kerugian tersebut.

(2)

Ketentuan-ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap Pegawai Negeri berlaku sepenuhnya terhadap pegawai Perusahaan, termasuk anggota Direksi dalam kedudukkan demikian.

(3)

Semua pegawai Perusahaan yang dibebani tugas penyimpanan, pembayaran atau penyerahan uang dan surat-surat berharga milik Perusahaan dan barang-barang persediaan milik Peru sahaan yang disimpan didalam gudang atau tempat penyimpanan yang khusus dan semata-mata digunakan untuk keperluan itu, diwajibkan memberikan pertanggungan-jawab tentang pelaksanaan tugasnya kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

(4)

Pegawai termaksud pada ayat (3) tidak perlu mengirimkan pertanggungan-jawab mengenai cara mengurusnya kepada Badan Pemeriksa Keuangan. Tuntutan terhadap pegawai tersebut dilakukan menurut ketentuan yang ditetapkan bagi pegawai bendaharawan, yang oleh Badan Pemeriksa Keuangan dibebankan dari kewajiban mengirimkan pertanggungan-jawab mengenai cara mengurusnya.

(5)

Semua surat bukti dan surat lainnya bagaimanapun juga sifatnya yang termasuk bilangan tata-buku dan administrasi Perusahaan disimpan ditempat Perusahaan atau ditempat lain yang ditunjuk oleh Menteri kecuali jika untuk sementara dipindahkan ke Badan Pemeriksa Keuangan, jika pemindahan ini dianggap perlu untuk kepentingan sesuatu pemeriksaan.

(6)

Untuk keperluan pemeriksaan bertalian dengan penetapan pajak dan kontroler akuntan pada umumnya surat bukti dan surat lainnya dimaksudkan pada ayat (5) untuk sementara dipindahkan ke Jawatan Akuntan Negara. Investasi Modal.

Pasal 15

(1)

Dengan mengindahkan ketentuan, bahwa uang Perusahaan yang tersedia sebanyak mungkin digunakan untuk pembangunan Indonesia dan memperhatikan syarat-syarat keamanan yang lazim bagi perusahaan asuransi jiwa, maka uang itu diper bungakan dalam bentuk:

surat hutang atas beban Negara Indonesia, atau surat hutang yang bunga dan pelunasannya dijamin penuh oleh Negara dan surat hutang Daerah Swatantra di Indonesia;

saham perusahaan dengan bentuk badan hukum yang berkedudukan di Indonesia;

pinjaman hipotck;

benda tidak bergerak;

pinjaman investasi untuk proyek-proyek pembangunan yang aman dan menguntungkan.

(2)

Untuk kepentingan Perusahaan/Negara oleh Menteri dapat ditentukan cara pembungaan yang berlainan dari pada yang disebutkan pada ayat (1).

(3)

Sebelum pembungaan dilaksanakan, Direksi memerlukan persetujuan B.P.U. terlebih dahulu atas rencananya. Tahun buku.

Pasal 16

Tahun buku Perusahaan adalah tahun takwim. Anggaran Perusahaan.

Pasal 17

(1)

Selambat-lambatnya tiga bulan sebelum tahun buku baru mulai berlaku, maka oleh Direksi dikirimkan anggaran Perusahaan kepada B.P.U. untuk dimintakan persetujuan Menteri,

(2)

Kecuali apabila Menteri mengemukakan keberatan atau menolak suatu badian dari anggaran Perusahaan sebelum menginjak tahun buku baru, maka anggaran tersebut berlaku sepenuhnya.

(3)

Anggaran tambahan atau perubahan anggaran yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Menteri. Laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan Perusahaan.

Pasal 18

Laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan Perusahaan dikirimkan oleh Direksi kepada Menteri dan B.P.U. menurut cara dan waktu yang ditetapkan oleh B.P.U. Laporan perhitungan tahunan.

Pasal 19

(1)

Untuk tiap tahun buku oleh Direksi disusun perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba-rugi. Neraca dan perhitungan laba-rugi tersebut dikirimkan ke pada B.P.U. untuk disampaikan kepada Menteri dan Badan Pemeriksa Keuangan menurut cara dan waktu yang ditetapkan oleh B.P.U.

Akses Terbatas

Anda melihat 19 dari 13 pasal. Masuk untuk akses penuh.

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1963 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri