Justisio
Kembali

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1974 Tentang Penetapan Status Proyek Gula "cot Girek" Sebagai Unit Produksi Perusahaan Negara Perkebunan Xvi

Dasar Hukum
Peraturan Terkait
Histori
Lampiran

Pasal 1

(1)
Proyek Gula "Cot Girek" yang terletak di Propinsi/Daerah Istimewa Aceh dimasukkan kedalam Perusahaan Negara Perkebunan XVI dan menjadi unit produksinya, sehingga dengan demikian unit-unit produksi dari Perusahaan Negara tersebut selanjutnya terdiri dari pabrik-pabrik Gula:
a.
Gondang Baru.
b.
Ceperbaru.
c.
Colomadu.
d.
Tasikmadu.
e.
Mojosragen.
f.
Kalibogor.
g.
"Cot Girek".
(2)
Sesuai dengan ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini, maka penyelesaian pembangunan, pengurusan, pengusahaan dan pengembangan Proyek Gula "Cot Girek" diselenggarakan oleh dan karena itu menjadi hak, wewenang serta tanggung jawab dari Perusahaan Negara Perkebunan XVI.
(3)
Semua hal yang timbul dan yang berhubungan dengan pelaksanaan, ketentuan tersebut pada ayat-ayat (1) dan (2) pasal ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Pertanian dengan memperhatikan peraturan perundang-undagan yang berlaku.

Pasal 2

(1)
Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka jumlah kekayaan Negara yang tertanam sebagai modal dalam Perusahaan Negara Perkebunan XVI sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1973 jo. ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1968, ditambah dengan jumlah sebesar nilai dari kekayaan Negara yang tertanam dalam Proyek Gula "Cot Girek" sebagai kekayaan Negara yang dipisahkan, yang besarnya ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Keuangan berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan secara bersama oleh Departemen Keuangan dan Departemen Pertanian.
(2)
Apabila terdapat bagian dari investasi untuk pembangunan Proyek Gula "Cot Girek" yang sampai pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini ternyata dibelanjai dengan pinjaman atas beban Perusahaan Negara Perkebunan XVI, maka dalam rangka penetapan jumlah modal tersebut pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan pula kedudukan selanjutnya dari pinjaman tersebut, sehingga apabila pinjaman ditetapkan, menjadi beban Negara, maka jumlah pinjaman dimaksud dimasukkan kedalam kekayaan Negara yang dipisahkan tersebut pada ayat (1) pasal ini.

Pasal 3

Apabila berdasarkan perhitungan secara ekonomi perusahaan, pembebanjaan investasi untuk penyelesaian pembangunan Proyek Gula "Cot Girek" dengan dana intern Perusahaan dan atau pinjaman atas beban Perusahaan dapat mengganggu kelangsungan usaha Perusahaan Negara Perkebunan XVI, maka dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pemerintah dapat menetapkan penambahan modal bagi Perusahaan Negara Perkebunan XVI.

Pasal 4

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.