Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

kecelakaan adalah suatu peristiwa yang mendadak yang tidak dikehendaki yang mengakibatkan seseorang menderita sakit atau menjadi cacat yang memerlukan pengobatan, perawatan, dan atau rehabilitasi, atau mengakibatkan seseorang meninggal dunia;

kecelakaan karena dinas adalah kecelakaan yang terjadi :

dalam dan karena menjalankan tugas kewajiban; atau

dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinas, sehingga kecelakaan itu disamakan dengan kecelakaan yang terjadi dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya; atau

karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab ataupun sebagai akibat tindakan terhadap anasir itu;

sakit karena dinas adalah sakit yang diderita sebagai akibat langsung dari pelaksanaan tugas;

cacat adalah kelainan jasmani atau rohani karena kecelakaan yang sifatnya sedemikian rupa sehingga kelainan tersebut menimbulkan gangguan untuk melakukan pekerjaan;

cacat karena dinas adalah cacat yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan c;

tewas adalah :

meninggal dunia dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya; atau

meninggal dunia dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinas, sehingga kematian itu disamakan dengan meninggal dunia dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya; atau

meninggal dunia yang langsung diakibatkan oleh luka atau cacat rohani atau jasmani yang didapat dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya; atau

meninggal dunia karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab ataupun sebagai akibat tindakan terhadap anasir itu;

wafat adalah meninggal dunia yang bukan diakibatkan oleh hal-hal sebagaimana dimaksud dalam huruf f;

anak adalah anak yang sah, anak yang disahkan, dan anak angkat menurut peraturan perundang-undangan;

orang tua adalah ayah atau ibu kandung, atau ayah dan atau ibu angkat, atau ayah dan atau ibu tiri;

pejabat yang berwajib adalah pejabat yang karena tugas dan atau jabatannya berwenang melakukan tindakan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain membuat dan menandatangani surat keterangan, surat pernyataan, berita acara, dan surat-surat lain yang serupa dengan itu.

Pasal 2

(1)

Pegawai Negeri Sipil yang mangalami kecelakaan karena dinas atau menderita sakit karena dinas berhak memperoleh pengobatan, perawatan, dan atau rehabilitasi.

(2)

Kecelakaan karena atau sakit karena dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dibuktikan dengan surat pernyataan dari pimpinan instansi yang bersangkutan dan surat keterangan atau berita acara dari pejabat yang berwajib.

(3)

Pemberian pengobatan, perawatan, dan atau rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan surat keputusan pejabat yang berwenang, berdasarkan pertimbangan dokter Pemerintah setempat kecuali untuk pengobatan atau perawatan di luar negeri.

(4)

Sambil menunggu keluarnya surat Keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Pegawai Negeri Sipil yang mengalami kecelakaan karena dinas atau menderita sakit karena dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan segera diobati dan atau dirawat.

Pasal 3

(1)

Pengobatan, perawatan, dan atau rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam dilakukan pada rumah sakit yang terdekat.

(2)

Apabila menurut pendapat dokter Pemerintah yang bersangkutan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimakusd dalam perlu mendapat pengobatan, perawatan, dan atau rehabilitasi pada rumah sakit lain dalam wilayah Negara Republik Indonesia, maka Pegawai Negeri Sipil itu segera dibawa ke rumah sakit tersebut.

(3)

Apabila Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam sangat memerlukan pengobatan, perawatan, dan atau rehabilitasi lebih lanjut di luar negeri karena di dalam negeri belum ada pengobatan, perawatan, dan atau rehabilitasi yang demikian, maka Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dapat dirawat di luar negeri.

(4)

Pengobatan, perawatan, dan atau rehabilitasi di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditetapkan dengan surat keputusan Menteri Kesehatan.

Pasal 4

(1)

Pegawai Negeri Sipil yang oleh Team Penguji Kesehatan dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan Negeri, yang disebabkan cacad karena dinas, berhak menerima tunjangan cacad di atas pensiun yang berhak diterimanya.

(2)

Cacad karena dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dibuktikan dengan surat pernyataan dari pejabat yang berwenang dan surat keterangan atau berita acara dari pejabat yang berwajib.

(3)

Tunjangan cacad sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tiap-tiap bulan adalah:

70% (tujuh puluh persen) dari gaji pokok, apabila kehilangan fungsi :

(a)

penglihatan pada kedua belah mata, atau

(b)

pendengaran pada kedua belah telinga, atau

(c)

kedua belah kaki dari pangkal paha atau dari lutut ke bawah.

50% (lima puluh persen) dari gaji pokok, apabila kehilangan fungsi :

(a)

lengan dari sendi bahu ke bawah, atau

(b)

kedua belah kaki dari mata kaki ke bawah.

40% (empat puluh persen) dari gaji pokok, apabila kehilangan fungsi :

(a)

lengan dari atau dari atas siku ke bawah, atau

(b)

sebelah kaki dari pangkal paha.

30% (tiga puluh persen) dari gaji pokok, apabila kehilangan fungsi :

(a)

penglihatan dari sebelah mata, atau

(b)

pendengaran dari sebelah telinga, atau

(c)

tangan dari atau dari atas pergelangan ke bawah, atau

(d)

sebelah kaki dari mata kaki ke bawah.

30% (tiga puluh persen) sampai 70% ( tujuh puluh persen ) dari gaji pokok menurut tingkat keadaan yang atas pertimbangan Team Penguji Kesehatan dapat dipersamakan dengan apa yang disebut dalam huruf a sampai dengan huruf d, untuk kehilangan fungsi atas sebagian atau seluruh badan atau ingatan yang tidak termasuk dalam huruf a sampai dengan d.

(4)

Dalam hal terjadi beberapa cacat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), maka besarnya tunjangan cacat ditetapkan dengan menjumlahkan persentasi dari tiap cacat, dengan ketentuan paling tinggi 100% (seratus persen) dari gaji pokok.

Pasal 5

Tunjangan cacat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) dibulatkan ke atas menjadi ratusan rupiah.

Pasal 6

Tunjangan cacat sebagaimana dimaksud dalam diberikan dengan surat keputusan pejabat yang berwenang, setelah ada persetujuan atau dengan memperhatikan pertimbangan teknis Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

Pasal 7

(1)

Kepada isteri atau suami Pegawai Negeri Sipil yang tewas diberikan uang duka sebesar 6 (enam) kali penghasilan sebulan dengan ketentuan serendahnya Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

(2)

Apabila Pegawai Negeri Sipil yang tewas tidak meninggalkan isteri atau suami, maka uang duka tewas itu diberikan kepada anaknya.

(3)

Apabila Pegawai Negeri Sipil yang tewas tidak meninggalkan isteri atau suami ataupun anak, maka uang duka tewas itu diberikan kepada orang tuanya.

(4)

Apabila Pegawai Negeri Sipil yang tewas tidak meninggalkan isteri, suami, anak ataupun orang tua, maka uang duka tewas itu diberikan kepada ahli waris lainnya.

Pasal 8

Biaya pemakaman bagi Pegawai Negeri Sipil yang tewas ditanggung oleh Negara.

Pasal 9

Tewasnya Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam dan harus dibuktikan dengan surat pernyataan dari pejabat yang berwenang dan surat keterangan atau berita acara dari pejabat yang berwajib.

Pasal 10

Uang duka tewas dan biaya pemakaman sebagaimana dimaksud dalam dan diberikan dengan surat keputusan pejabat yang berwenang, setelah ada persetujuan atau dengan memperhatikan pertimbangan teknis Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

Pasal 11

(1)

Kepada isteri atau suami Pegawai Negeri Sipil yang wafat diberikan uang duka wafat sebesar 3 (tiga) kali penghasilan sebulan dengan ketentuan serendah-rendahnya Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

(2)

Apabila Pegawai Negeri Sipil yang wafat tidak meninggalkan isteri atau suami, maka uang duka wafat itu diberikan kepada anaknya.

(3)

Apabila Pegawai Negeri Sipil yang wafat tidak meninggalkan Isteri atau-suami ataupun anak, maka uang duka wafat itu diberikan kepada orang tuanya.

(4)

Apabila Pegawai Negeri Sipil yang wafat tidak meninggalkan isteri, suami, anak ataupun orang tua, maka uang duka wafat itu diberikan kepada ahli waris lainnya.

Pasal 12

Perubahan jumlah terendah uang duka tewas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan uang duka wafat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah mendengar Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang penertiban dan penyempurnaan Aparatur Negara.

Pasal 13

Ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah ini berlaku juga bagi calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai bulanan disamping pensiun yang mengalami kecelakaan karena dinas, sakit karena dinas, cacad karena dinas, tewas, atau wafat.

Pasal 14

(1)

Pembebanan biaya pengobatan, perawatan dan atau rehabilitasi, tunjangan cacad, uang duka tewas, dan biaya pemakaman sebagaimana dimaksud dalam , 3, 4, 7, dan 8 ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

(2)

Uang duka wafat sebagaimana dimaksud dalam dibebankan pada anggaran belanja masing-masing Departemen, Kejaksaan Agung, Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan Daerah Tingkat I yang bersangkutan. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden. Ketentuan-ketentuan teknis tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini, ditetapkan lebih lahjut oleh Menteri Kesehatan, Menteri Keuangan, dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, baik secara bersamasama ataupun secara sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugasnya masingmasing.

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka dinyatakan tidak berlaku lagi:

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1953 tentang Pemberian Uang Duka/Penghibur Kepada Janda/Ahli Waris Pegawai Yang Tewas Dalam Melakukan Kewajibannya (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 419);

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1954 tentang Pemberian Tunjangan Cacad (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 669);

Segala peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 18

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Akses Terbatas

Anda melihat 16 dari 12 pasal. Masuk untuk akses penuh.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1981 Tentang Perawatan, Tunjangan Cacad, dan Uang Duka Pegawai Negeri Sipil