Pasal 1

Lapang-kerja Kementerian Perburuhan dan Sosial adalah:

Dalam lapangan perburuhan:

Menyelenggarakan politik Perburuhan;

Menyelenggarakan Undang-Undang dan Peraturan-peraturan perburuhan;

Mengatur perlindungan Perburuhan, antara lain:

menyelenggarakan pengawasan perburuhan;

menyelenggarakan pengawasan keselamatan kerja;

menyelesaikan perselisihan antara majikan dan buruh;

menyelenggarakan/membantu berdirinya/tumbuhnya fondafonds jaminan Sosial untuk buruh;

Menyelenggarakan pemberantasan pengangguran, antara lain:

menyelenggarakan, mengatur dan mengusahakan lapang-lapang pekerjaan baru.

mengatur penempatan tenaga kerja;

Mengatur gerakan buruh dan mempertinggi derajat dan kecerdasan buruh;

Menyelenggarakan penyelidikan dan mengadakan statistik dan dokumentasi dalam lapang perburuhan;

Dalam lapangan Sosial:

Menyelenggarakan politik sosial;

Menyelenggarakan Undang-Undang dan Peraturan-peraturan sosial;

Memajukan dan membimbing perkembangan perasaan kesosialan dam masyarakat dan hal-hal yang bersifat sosial, antara lain:

menyelenggarakan pendidikan tentang kesosialan;

menyelenggarakan penerangan tentang kesosialan;

10.

Menyelenggarakan "ketenteraman masyarakat" (Sosial security) antara lain:

11.

Menyelenggarakan pekerjaan kemasyarakatan, antara lain:

Pencegahan penyakit masyarakat;

Perawatan fakir miskin, yatim piatu, orang-orang/anak-anak terlantar, orang-orang/anak-anak cacat dan orang-orang/anak-anak bekas hukuman;

Pemberian pertolongan kepada korban bencana alam, korban pertempuran;

Pemberian bantuan kepada badan-badan dan lembaga-lembaga amal;

pemberian izin untuk mengadakan undian amal;

12.

Menyelenggarakan penyelidikan dan mengadakan statistik dan dokumentasi dalam lapang kesosialan.

Pasal 2

Kementerian Pemburuhan dan Sosial terdiri dari:

Kantor Pusat Kementerian, terbagi atas:

Bagian Umum (Sekretariat);

Bagian Undang-Undang;

Bagian Urusan Pegawai;

Bagian Perbendaharaan;

Jawatan Perburuhan, terdiri dari:

Kantor Pusat Jawatan Perburuhan;

Kantor Penetapan Tenaga;

Kantor Pengawasan Perburuhan;

Kantor Pengawasan Keselamatan Kerja.

Jawatan Sosial, terdiri dari:

Bagian Pembimbing dan Penyuluh Sosial;

Bagian Perbaikan Masyarakat;

Bagian Assistensi Sosial;

Bagian Umum.

Pasal 3

Pimpinan kementerian Perburuhan dan Sosial diselenggarakan menurut penetapan dalam Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1949.

Pasal 4

Kantor pusat Kementerian Perburuhan dan Sosial mempunyai tugas Kewajiban:

Bagian Umum (Sekretariat); mengurus soal-soal yang bersifat umum, mengurus penerimaan, menyimpanan dan pengiriman surat-surat, mengurus sunah tangga kementerian, mengurus hal-hal yang khusus dan tidak termasuk tugas Kewajiban bagian-bagian lain.

Bagian Undang-Undang; merencanakan Undang-Undang dan Peraturan-peraturan tentang perburuhan dan Sosial dan lainnya yang menjadi tugas Kewajiban Kementerian dan menyelesaikan segala urusan mengenai Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan tersebut.

Bagian Urusan Pegawai: mengurus pengangkatan, pemberhentian, kenaikan pangkat dan gaji, pemindahan, detaseering, perlop, uamg-tunggu, uang-kurnia, gratifikasi, formasi-pegawai dan sebagainya.

Bagian Perbendaharaan:

merencanakan anggaran belanja Kementerian dan menyelesaikan segala urusan mengenai penyusunan anggaran belanja itu;

mengurus cara mempergunakan anggaran belanja yang telah ditetapkan serta menyelesaikan pertanggungan jawabnya.

Pasal 5

Kantor Pusat Jawatan Perburuhan mempunyai tugas kewajiban:

Mengurus perlindungan perburuhan, perjanjian dan perselisihan perburuhan, statistik perburuhan;

mengurus tanggungan, tunjangan, sokongan kepada buruh yang tidak mampu bekerja karena sakit, tua atau alasan lainya berdasarkan sesuatu peraturan perburuhan;

membantu gerakan buruh dalam mencapai kesempurnaan serta berusaha mempertinggi derajat kecerdasan buruh.

Pasal 6

Kantor penempatan Tenaga mempunyai tugas-kewajiban:

menyelenggarakan pencatatan, memberikan sokongan kepada serta mengikhtiarkan lapang pekerjaan baru untuk kaum pengangguran;

memberi pertimbangan dalam memilih lapang pekerjaan, menghubungkan pencari pekerjaan dengan pencari tenaga;

menyelenggarakan pembagian dan pengerahan tenaga dimana dan pada waktu diperlukan serta menjalankan Peraturan-Peraturan tentang kewajiban bekerja dan sebagainya.

Pasal 7

Kantor Pengawasan Perburuhan mempunyai tugas-kewajiban: mengawasi berlakunya Undang-Undang dan Peraturan-peraturan Perburuhan pada khususnya dan menyelidiki keadaan dalam perusahaan pada umumnya.

Pasal 8

Kantor Pengawasan Keselamatan Kerja mempunyai tugas-kewajiban: menguasai berlakunya Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan untuk menjaga keselamatan buruh dalam menjalankan pekerjaannya.

Pasal 9

Jawatan Soaial mempunyai tugas-kewajiban:

mengurus pendidikan dan penerangan sosial, dokumentasi dan statistik sosial;

mengurus perbaikan penghidupan rakyat. yang tidak termasuk tugas-kewajiban Kementerian/Jawatan lain;

mengurus jaminan sosial, yang tidak termasuk dalam tugas-kewajiban Kementerian (Jawatan) lain;

pemberantasan dan pencagahan kemaksyiatan;

mengurus fakir miskin, yatim-piatu, orang cacat dan terlantar, korban bencana alam, perjuangan dan lain-lain golongan dalam masyarakat yang karena keadaan, memderita kesengsaraan;

memberi sokongan kepada badan-badan dan lembaga-lembaga amal partikelir atau kepunyaan daerah autonom;

memberi izin untuk mengadakan undian amal tidak termasuk tugas-kewajiban instansi lain.

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada hari diumumkankan.

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1949 Tentang Susunan dan Lapang Pekerjaan Kementerian Perburuhan dan Sosial