Pasal 1

(1)

Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban diangkat oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

(2)

Presiden menetapkan anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang telah memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan diterima oleh Presiden.

Pasal 2

(1)

Dalam hal anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban berasal dari pegawai negeri sipil maka yang bersangkutan diberhentikan dari jabatan organik tanpa kehilangan statusnya sebagai pegawai negeri sipil.

(2)

Pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dinaikan pangkatnya setiap kali setingkat lebih tinggi tanpa terikat jenjang kepangkatan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3)

Pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil apabila telah mencapai batas usia pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Dalam hal anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban berasal dari anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Tentara Nasional Indonesia maka pemberhentian jabatan anggota Kepolisan Negara Republik Indonesia atau Tentara Nasional Indonesia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1)

Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban diberhentikan karena:

meninggal dunia;

masa tugasnya telah berakhir;

atas permintaan sendiri;

sakit jasmani atau rohani yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan tugas selama 30 (tiga puluh) hari secara terus-menerus;

melakukan perbuatan tercela dan/atau hal-hal lain yang berdasarkan keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang bersangkutan harus diberhentikan karena telah mencemarkan martabat dan reputasi, dan/atau mengurangi kemandirian dan kredibilitas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban; atau

dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman pidananya paling singkat 5 (lima) tahun.

(2)

Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Presiden atas usul Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Pasal 5

Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d diusulkan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban kepada Presiden untuk ditetapkan pemberhentian sebagai anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Pasal 6

(1)

Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e diusulkan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban kepada Presiden dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal hasil pemeriksaan dalam sidang paripurna Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban terhadap yang bersangkutan diterima.

(2)

Pemeriksaan terhadap anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban melalui keputusan sidang paripurna dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya surat perintah pemeriksaan dari Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban berdasarkan pengaduan, laporan, atau temuan.

(3)

Pengusulan pemberhentian dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan sidang paripurna Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

(4)

Ketentuan mengenai tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Pasal 7

Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f diusulkan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban kepada Presiden dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diterima.

Pasal 8

(1)

Presiden menetapkan keputusan pemberhentian dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal usul pemberhentian.

(2)

Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pada akhir bulan sejak Keputusan Presiden ditetapkan.

Pasal 9

(1)

Untuk mengisi kekosongan Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sebagai akibat pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam , Presiden dapat mengangkat Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Pengganti atas usul Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

(2)

Masa jabatan Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Pengganti adalah sisa masa jabatan Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang digantikannya.

(3)

Pengangkatan Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Pengganti tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4)

Pengangkatan Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan oleh Presiden kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 10

(1)

Dalam hal masa jabatan seluruh anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban berakhir maka calon anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dipilih berdasarkan seleksi.

(2)

Pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh panitia seleksi yang dibentuk oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

(3)

Panita seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah dibentuk paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban berakhir.

(4)

Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 5 (lima) orang, dengan susunan sebagai berikut:

2 (dua) orang berasal dari unsur pemerintah; dan

3 (tiga) orang berasal dari unsur masyarakat.

(5)

Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dilarang menjadi anggota panitia seleksi.

(6)

Anggota panitia seleksi tidak dapat dicalonkan sebagai anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

(7)

Dalam melaksanakan pemilihan, panitia seleksi bekerja secara independen dan transparan dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat.

(8)

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan panitia seleksi, tata cara pelaksanaan seleksi, dan pemilihan calon anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban diatur dengan Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Pasal 11

Panitia seleksi memilih calon anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang telah memenuhi persyaratan yang tata cara pemberian persetujuan, jumlah calon yang dipilih, jangka waktu pengajuan calon anggota, dan penempatan anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sesuai dengan ketentuan Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Pasal 12

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban