Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

Jaminan Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Jaminan adalah jaminan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Lembaga Keuangan Internasional yang memberikan pinjaman langsung kepada Badan Usaha Milik Negara berdasarkan perjanjian pinjaman.

Pinjaman Langsung adalah fasilitas pembiayaan infrastruktur yang berbentuk pinjaman yang disediakan oleh Lembaga Keuangan Internasional secara langsung kepada Badan Usaha Milik Negara Infrastruktur dan/atau Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Milik Negara berdasarkan perjanjian pinjaman yang syarat dan ketentuannya setara dengan pinjaman Pemerintah Pusat.

Penerima Jaminan adalah Lembaga Keuangan Internasional yang memberikan Pinjaman Langsung kepada Badan Usaha Milik Negara/Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Milik Negara.

Terjamin adalah Badan Usaha Milik Negara/Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Milik Negara yang menerima Pinjaman Langsung dari Lembaga Keuangan Internasional.

Lembaga Keuangan Internasional adalah lembaga keuangan multilateral dan lembaga keuangan negara yang memiliki hubungan diplomatik dalam rangka kerja sama bilateral, yang menyediakan Pinjaman Langsung.

Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan mengenai Badan Usaha Milik Negara.

Perjanjian Pinjaman adalah perjanjian tertulis yang dibuat dan ditandatangani oleh Lembaga Keuangan Internasional selaku kreditur dan Badan Usaha Milik Negara dan/atau Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Milik Negara selaku debitor dalam rangka pembiayaan infrastruktur. MENTERI KEUANGAN

Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Milik Negara adalah BUMN yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Infrastruktur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Infrastruktur.

Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur adalah BUMN yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bidang Penjaminan Infrastruktur.

10.

Pembiayaan Infrastruktur adalah pembiayaan dalam rangka Penyediaan Infrastruktur.

11.

Penyediaan Infrastruktur adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyediaan sarana dan/atau prasarana untuk pelayanan publik yang bermanfaat besar terhadap masyarakat dan berdampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi baik dalam lingkup nasional maupun daerah.

12.

Kelayakan Ekonomi adalah kelayakan Proyek Infrastruktur yang disimpulkan berdasarkan manfaat ekonomi dari ketersediaan infrastruktur kepada masyarakat.

13.

Kelayakan Finansial adalah kelayakan Proyek Infrastruktur yang disimpulkan berdasarkan adanya kemampuan dari Proyek Infrastruktur untuk menghasilkan pemasukan yang dapat mengembalikan secara penuh biaya yang telah dikeluarkan.

14.

Proyek Infrastruktur adalah proyek yang dilaksanakan oleh BUMN dalam rangka Penyediaan Infrastruktur.

15.

Kemampuan Membayar adalah kemampuan Badan Usaha Milik Negara untuk dapat membayar kembali kewajiban finansial yang timbul berdasarkan Perjanjian Pinjaman.

16.

Batas Maksimal Penjaminan adalah nilai maksimal yang diperkenankan untuk penerbitan jaminan terhadap pinjaman-pinjaman yang diusulkan memperoleh jaminan pada tahun tertentu. MENTERI KEUANGAN

17.

Pemohon Jaminan yang selanjutnya disebut Pemohon adalah BUMN yang memenuhi kriteria untuk diberikan Jaminan Pemerintah berdasarkan peraturan ini, yang mengajukan Permohonan Jaminan.

18.

Permohonan Jaminan adalah surat yang disampaikan kepada Menteri Keuangan oleh BUMN yang memenuhi kriteria untuk diberikan Jaminan Pemerintah berdasarkan peraturan ini, yang pada pokoknya berisi permintaan agar Menteri Keuangan dapat memberikan Jaminan Pemerintah terhadap Pinjaman Langsung yang sedang diusahakan untuk diperoleh oleh BUMN yang bersangkutan.

19.

Surat Pernyataan Berminat adalah surat yang memuat keterangan mengenai minat untuk menyediakan Pinjaman Langsung dari Lembaga Keuangan Internasional.

20.

Penjamin adalah Menteri Keuangan yang bertindak atas nama Pemerintah Pusat.

21.

Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintah Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 2

(1)

Jaminan yang diberikan oleh Pemerintah kepada BUMN yang memenuhi kriteria tertentu, dimaksudkan untuk mendukung kemampuan BUMN dalam memperoleh Pinjaman Langsung dari Lembaga Keuangan Internasional dalam rangka percepatan Penyediaan Infrastruktur kepada masyarakat (credit enhancement).

(2)

Jaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

kemampuan keuangan negara;

kesinambungan fiskal; dan

pengelolaan risiko fiskal (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). MENTERI KEUANGAN

Pasal 3

(1)

Dalam mempertimbangkan prinsip-prinsip Jaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dan huruf b, Menteri Keuangan:

menetapkan Batas Maksimal Penjaminan secara berkala yang berlaku sebagai patokan dalam pemberian Jaminan Pemerintah; dan

menyediakan anggaran kewajiban penjaminan Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2)

Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko c.q. Direktorat Strategi Portofolio Pembiayaan melakukan kajian dan memberikan rekomendasi kepada Menteri Keuangan dalam rangka penetapan Batas Maksimal Penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 4

(1)

Dalam rangka menjaga kesinambungan fiskal, Jaminan Pemerintah dapat diberikan melalui penugasan khusus kepada Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur, sesuai dengan maksud dan tujuannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2)

Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi penjaminan atas:

keseluruhan jaminan (full guarantee); atau

sebagian (partial guarantee) dari keseluruhan jaminan sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam suatu pembagian porsi penjaminan dengan Menteri Keuangan. MENTERI KEUANGAN

Pasal 5

(1)

BUMN yang dapat mengajukan Permohonan Jaminan terdiri atas:

BUMN yang melakukan kegiatan Penyediaan Infrastruktur melalui Pinjaman Langsung yang:

100 % (seratus persen) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah;

sahamnya hanya dimiliki oleh Pemerintah bersama-sama dengan BUMN lain yang 100% (seratus persen) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah; atau

tidak 100% (seratus persen) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah, namun mendapatkan penugasan khusus dari Pemerintah untuk melaksanakan Penyediaan Infrastruktur berdasarkan Peraturan Presiden.

Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Milik Negara, sepanjang BUMN tersebut memiliki rencana untuk menggunakan dana yang diperolehnya dari Pinjaman Langsung guna membiayai Proyek Infrastruktur skala kecil hingga menengah.

(2)

Menteri Keuangan menetapkan jenis dan nilai proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

Pasal 6

(1)

Permohonan Jaminan Pemerintah yang diajukan BUMN sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a paling kurang memuat keterangan sebagai berikut: MENTERI KEUANGAN

Proyek Infrastruktur, yang akan dibiayai dengan Pinjaman Langsung termasuk sebagai proyek yang:

ditetapkan oleh Komite Percepatan Pembangunan Infrastruktur Prioritas;

ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian; atau

sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) berdasarkan surat dari Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

Lembaga Keuangan Internasional telah menyatakan minatnya untuk memberikan Pinjaman Langsung kepada Pemohon;

Alasan diperlukannya Jaminan Pemerintah; dan

Pernyataan mengenai kebenaran atas segala informasi, keterangan, dan/atau pernyataan yang termasuk dalam dokumen studi kelayakan.

(2)

Permohonan Pemberian Jaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan paling kurang:

salinan daftar Proyek Infrastruktur, yang di dalamnya memuat proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;

dokumen lengkap studi kelayakan (dalam Bahasa Indonesia), yang menunjukkan bahwa Proyek Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada huruf a memenuhi Kelayakan Ekonomi dan Kelayakan Finansial;

salinan Surat Pernyataan Berminat dari Lembaga Keuangan Internasional;

rancangan surat Jaminan Pemerintah atau perjanjian Jaminan Pemerintah yang diusulkan oleh Lembaga Keuangan Internasional;

analisis manfaat Jaminan Pemerintah;

dokumen yang menunjukkan bahwa Pemohon memiliki kondisi keuangan yang sehat dan Kemampuan Membayar; MENTERI KEUANGAN

surat pernyataan yang ditandatangani oleh Direksi mengenai komitmen pengelolaan risiko, dan kesediaan untuk menyampaikan rencana mitigasi risiko; dan

indikasi syarat dan kondisi (Indicative term sheet) pinjaman.

(3)

Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf d serta persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf f dikecualikan terhadap BUMN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a yang mendapatkan penugasan khusus Pemerintah untuk melaksanakan Penyediaan Infrastruktur tertentu.

Pasal 7

(1)

Permohonan Jaminan Pemerintah diajukan oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Milik Negara setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Keuangan terhadap rencana penggunaan dana yang diperoleh dari Pinjaman Langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b.

(2)

Perusahaan Penyediaan Infrastruktur Milik Negara menyampaikan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Keuangan pertama kali paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan mengenai jenis dan nilai proyek.

(3)

Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Milik Negara mengajukan Permohonan Jaminan Pemerintah yang memuat paling kurang keterangan sebagai berikut:

rencana yang telah mendapatkan pertimbangan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

proyek Infrastruktur yang masuk dalam rencana sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan proyek yang:

ditetapkan oleh Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas; MENTERI KEUANGAN

ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian; atau

sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) berdasarkan surat dari Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Lembaga Keuangan Internasional telah menyatakan minatnya untuk memberikan Pinjaman Langsung; dan

alasan pemberian Jaminan Pemerintah.

(4)

Permohonan Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melampirkan paling kurang:

dokumen yang menguraikan secara jelas rencana sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a, yang memuat uraian antara lain mengenai:

indikasi syarat dan kondisi (indicative terms sheet) Pinjaman Langsung;

indikasi syarat dan kondisi (indicative terms sheet) pinjaman (onlending) kepada BUMN; dan

suku bunga pinjaman (onlending) yang tidak memberatkan Pemohon dan dapat diterima oleh BUMN penerima pinjaman (onlending).

salinan daftar Proyek Infrastruktur, yang di dalamnya memuat proyek yang termasuk dalam rencana sebagaimana dimaksud pada huruf a;

surat pernyataan yang ditandatangani oleh Direksi yang pada prinsipnya menyatakan bahwa Proyek Infrastruktur yang masuk dalam rencana sebagaimana dimaksud pada huruf a memenuhi kelayakan ekonomi dan keuangan;