Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 Tahun 2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank
Dasar Hukum
Peraturan Terkait
Histori
Lampiran
Pasal 1
Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan :
1.
Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak;
2.
Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada Bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
3.
Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Bank;
4.
Nasabah Penyimpan adalah Nasabah yang menempatkan dananya dalam bentuk Simpanan berdasarkan perjanjian Bank dengan Nasabah yang bersangkutan;
5.
Nasabah Debitur adalah Nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian Bank dengan Nasabah yang bersangkutan;
6.
Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan Simpanan Nasabah.
Pasal 2
(1)
Bank wajib merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan Simpanan Nasabah.
(2)
Keterangan mengenai Nasabah selain Nasabah Penyimpan bukan merupakan keterangan yang wajib dirahasiakan oleh Bank.
(3)
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi pihak terafiliasi.
(4)
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku untuk :
a.
kepentingan perpajakan;
b.
penyelesaian piutang Bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara;
c.
kepentingan peradilan dalam perkara pidana;
d.
kepentingan peradilan dalam perkara perdata antara Bank dengan Nasabahnya;
e.
tukar menukar informasi antar Bank;
f.
permintaan, persetujuan atau kuasa dari Nasabah Penyimpan yang dibuat secara tertulis;
g.
permintaan ahli waris yang sah dari Nasabah Penyimpan yang telah meninggal dunia.
Pasal 3
(1)
Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf c, wajib terlebih dahulu memperoleh perintah atau izin tertulis untuk membuka Rahasia Bank dari Pimpinan Bank Indonesia.
(2)
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, tidak memerlukan perintah atau izin tertulis untuk membuka Rahasia Bank dari Pimpinan Bank Indonesia.
Pasal 4
(1)
Untuk kepentingan perpajakan, Pimpinan Bank Indonesia berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada Bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan Nasabah Penyimpan tertentu kepada pejabat pajak.
(2)
Perintah tertulis dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan berdasarkan permintaan tertulis dari Menteri Keuangan.
(3)
Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menyebutkan :
a.
nama pejabat pajak;
b.
nama Nasabah Penyimpan wajib pajak yang dikehendaki keterangannya;
c.
nama kantor Bank tempat Nasabah mempunyai Simpanan;
d.
keterangan yang diminta; dan
e.
alasan diperlukannya keterangan.
Pasal 5
(1)
Untuk keperluan penyelesaian piutang Bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/ Panitia Urusan Piutang Negara, Pimpinan Bank Indonesia memberikan izin tertulis kepada pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara untuk memperoleh keterangan dari Bank mengenai Simpanan Nasabah Debitur.
(2)
Izin tertulis dari pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan berdasarkan permintaan tertulis dari Kepala Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Ketua Panitia Urusan Piutang Negara.
(3)
Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menyebutkan :
a.
nama dan jabatan pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara
b.
nama Nasabah Debitur yang bersangkutan;
c.
nama kantor Bank tempat Nasabah Debitur mempunyai Simpanan;
d.
keterangan yang diminta; dan
e.
alasan diperlukannya keterangan.
Pasal 6
(1)
Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, Pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin tertulis kepada polisi, jaksa, atau hakim untuk memperoleh keterangan dari Bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada Bank.
(2)
Izin tertulis dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan atas permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia atau Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.
(3)
Permintaan dan pemberian izin untuk memperoleh keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana yang diproses di luar peradilan umum, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam ayat (2).
(4)
Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menyebutkan :
a.
nama dan jabatan polisi, jaksa, atau hakim;
b.
nama tersangka atau terdakwa;
c.
nama kantor Bank tempat tersangka atau terdakwa mempunyai Simpanan;
d.
keterangan yang diminta;
e.
alasan diperlukannya keterangan; dan
f.
hubungan perkara pidana yang bersangkutan dengan keterangan yang diperlukan.
Pasal 7
(1)
Bank wajib melaksanakan perintah atau izin tertulis dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam , , dan .
(2)
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Bank dengan memberikan keterangan baik lisan maupun tertulis, memperlihatkan bukti-bukti tertulis, surat-surat, dan hasil cetak data elektronis, tentang keadaan keuangan Nasabah Penyimpan yang disebutkan dalam perintah atau izin tertulis tersebut.
Pasal 8
Bank dilarang memberikan keterangan tentang keadaan keuangan Nasabah Penyimpan selain yang disebutkan dalam perintah atau izin tertulis dari Bank Indonesia.
Pasal 9
Gubernur Bank Indonesia, up. Direktorat Hukum Bank Indonesia Gedung Tipikal Lantai 10 Jl. MH. Thamrin No.2 Jakarta 10110.
(2)
Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus ditandatangani dengan membutuhkan tandatangan basah oleh :
a.
Menteri Keuangan, untuk kepentingan perpajakan;
b.
Kepala Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Ketua Panitia Urusan Piutang Negara, untuk kepentingan penyelesaian piutang Bank yang telah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara;
c.
Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, atau Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana.
Pasal 10
(1)
Pemberian perintah atau izin tertulis membuka Rahasia Bank sebagaimana dimaksud dalam , , dan dilaksanakan oleh Gubernur Bank Indonesia dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah surat permintaan diterima secara lengkap oleh Direktorat Hukum Bank Indonesia.
(2)
Pemberian izin tertulis membuka Rahasia Bank sebagaimana dimaksud dalam yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, dilaksanakan oleh Gubernur Bank Indonesia dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak surat permintaan diterima secara lengkap oleh Direktorat Hukum Bank Indonesia.
(3)
Gubernur Bank Indonesia dapat menolak untuk memberikan perintah atau izin tertulis membuka Rahasia Bank apabila surat permintaan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam , , dan .
(4)
Penolakan untuk memberikan perintah atau izin tertulis membuka Rahasia Bank oleh Gubernur Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus diberitahukan secara tertulis selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah surat permintaan diterima untuk permintaan sebagaimana dimaksud dalam , , dan , dan 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak surat permintaan diterima untuk permintaan sebagaimana dimaksud dalam yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi.
Pasal 11
(1)
Perintah atau izin tertulis membuka Rahasia Bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan oleh Deputi Gubernur Senior atau salah satu Deputi Gubernur.
(2)
Penolakan untuk memberikan perintah atau izin membuka Rahasia Bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat dilakukan oleh Deputi Gubernur Senior atau salah satu Deputi Gubemur.
Pasal 12
(1)
Pemblokiran dan atau penyitaan Simpanan atas nama seorang Nasabah Penyimpan yang telah dinyatakan sebagai tersangka atau terdakwa oleh polisi, jaksa, atau hakim, dapat dilakukan sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku tanpa memerlukan izin dari Pimpinan Bank Indonesia.
(2)
Dalam hal polisi, jaksa, atau hakim bermaksud memperoleh keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan Simpanan Nasabah yang diblokir dan atau disita pada Bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini.
Pasal 13
Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dan Pasal 47A Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Bank Indonesia dapat mengenakan sanksi administratif terhadap Bank yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dan .
Pasal 14
Dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini maka Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/182/KEP/DIR tanggal 31 Desember 1998 tentang Persyaratan dan Tatacara Pemberian Izin atau Perintah Membuka Rahasia Bank dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
Pasal 15
Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Akses Terbatas
Anda melihat 15 dari 18 pasal. Masuk untuk akses penuh.
