Justisio

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1.
Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.
2.
Produk Halal adalah Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.
3.
Proses Produk Halal yang selanjutnya disingkat PPH adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan Produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk.
4.
Bahan adalah unsur yang digunakan untuk membuat atau menghasilkan Produk.
5.
Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat JPH adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu Produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal.
6.
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat BPJPH adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan JPH.
7.
Majelis Ulama Indonesia yang selanjutnya disingkat MUI adalah wadah musyawarah para ulama, zuama, dan cendekiawan muslim.
8.
Lembaga Pemeriksa Halal yang selanjutnya disingkat LPH adalah lembaga yang melakukan kegiatan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kehalalan Produk.
9.
Auditor Halal adalah orang yang memiliki kemampuan melakukan pemeriksaan kehalalan Produk.
10.
Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI.
11.
Label Halal adalah tanda kehalalan suatu Produk.
12.
Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan usaha di wilayah Indonesia.
13.
Penyelia Halal adalah orang yang bertanggung jawab terhadap PPH.
14.
Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
15.
Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

Pasal 2

Penyelenggaraan JPH berasaskan:
a.
pelindungan;
b.
keadilan;
c.
kepastian hukum;
d.
akuntabilitas dan transparansi;
e.
efektivitas dan efisiensi; dan
f.
profesionalitas.

Pasal 3

Penyelenggaraan JPH bertujuan:
a.
memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan Produk; dan
b.
meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal.

Pasal 4

Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.

Pasal 5

(1)
Pemerintah bertanggung jawab dalam menyelenggarakan JPH.
(2)
Penyelenggaraan JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri.
(3)
Untuk melaksanakan penyelenggaraan JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk BPJPH yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
(4)
Dalam hal diperlukan, BPJPH dapat membentuk perwakilan di daerah.
(5)
Ketentuan mengenai tugas, fungsi, dan susunan organisasi BPJPH diatur dalam Peraturan Presiden.

Pasal 6

Dalam penyelenggaraan JPH, BPJPH berwenang:
a.
merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH;
b.
menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH;
c.
menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan Label Halal pada Produk;
d.
melakukan registrasi Sertifikat Halal pada Produk luar negeri;
e.
melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal;
f.
melakukan akreditasi terhadap LPH;
g.
melakukan registrasi Auditor Halal;
h.
melakukan pengawasan terhadap JPH;
i.
melakukan pembinaan Auditor Halal; dan
j.
melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH.

Pasal 7

Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam , BPJPH bekerja sama dengan:
a.
kementerian dan/atau lembaga terkait;
b.
LPH; dan
c.
MUI.

Pasal 8

Kerja sama BPJPH dengan kementerian dan/atau lembaga terkait sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian dan/atau lembaga terkait.

Pasal 9

Kerja sama BPJPH dengan LPH sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilakukan untuk pemeriksaan dan/atau pengujian Produk.

Pasal 10

(1)
Kerja sama BPJPH dengan MUI sebagaimana dimaksud dalam huruf c dilakukan dalam bentuk:
a.
sertifikasi Auditor Halal;
b.
penetapan kehalalan Produk; dan
c.
akreditasi LPH.
(2)
Penetapan kehalalan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikeluarkan oleh MUI dalam bentuk Keputusan Penetapan Halal Produk.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama sebagaimana dimaksud dalam , , , dan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Pasal 12

(1)
Pemerintah dan/atau masyarakat dapat mendirikan LPH.
(2)
LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kesempatan yang sama dalam membantu BPJPH melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk.

Pasal 13

(1)
Untuk mendirikan LPH sebagaimana dimaksud dalam , harus dipenuhi persyaratan:
a.
memiliki kantor sendiri dan perlengkapannya;
b.
memiliki akreditasi dari BPJPH;
c.
memiliki Auditor Halal paling sedikit 3 (tiga) orang; dan
d.
memiliki laboratorium atau kesepakatan kerja sama dengan lembaga lain yang memiliki laboratorium.
(2)
Dalam hal LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didirikan oleh masyarakat, LPH harus diajukan oleh lembaga keagamaan Islam berbadan hukum.

Pasal 14

(1)
Auditor Halal sebagaimana dimaksud dalam huruf c diangkat dan diberhentikan oleh LPH.
(2)
Pengangkatan Auditor Halal oleh LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
a.
warga negara Indonesia;
b.
beragama Islam;
c.
berpendidikan paling rendah sarjana strata 1 (satu) di bidang pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi, atau farmasi;
d.
memahami dan memiliki wawasan luas mengenai kehalalan produk menurut syariat Islam;
e.
mendahulukan kepentingan umat di atas kepentingan pribadi dan/atau golongan; dan
f.
memperoleh sertifikat dari MUI.

Pasal 15

Auditor Halal sebagaimana dimaksud dalam bertugas:
a.
memeriksa dan mengkaji Bahan yang digunakan;
b.
memeriksa dan mengkaji proses pengolahan Produk;
c.
memeriksa dan mengkaji sistem penyembelihan;
d.
meneliti lokasi Produk;
e.
meneliti peralatan, ruang produksi, dan penyimpanan;
f.
memeriksa pendistribusian dan penyajian Produk;
g.
memeriksa sistem jaminan halal Pelaku Usaha; dan
h.
melaporkan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kepada LPH.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai LPH diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 17

(1)
Bahan yang digunakan dalam PPH terdiri atas bahan baku, bahan olahan, bahan tambahan, dan bahan penolong.
(2)
Bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
a.
hewan;
b.
tumbuhan;
c.
mikroba; atau
d.
bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi, atau proses rekayasa genetik.
(3)
Bahan yang berasal dari hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a pada dasarnya halal, kecuali yang diharamkan menurut syariat.

Pasal 18

(1)
Bahan yang berasal dari hewan yang diharamkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) meliputi:
a.
bangkai;
b.
darah;
c.
babi; dan/atau
d.
hewan yang disembelih tidak sesuai dengan syariat.
(2)
Bahan yang berasal dari hewan yang diharamkan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri berdasarkan fatwa MUI.

Pasal 19

(1)
Hewan yang digunakan sebagai bahan Produk wajib disembelih sesuai dengan syariat dan memenuhi kaidah kesejahteraan hewan serta kesehatan masyarakat veteriner.
(2)
Tuntunan penyembelihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

(1)
Bahan yang berasal dari tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b pada dasarnya halal, kecuali yang memabukkan dan/atau membahayakan kesehatan bagi orang yang mengonsumsinya.
(2)
Bahan yang berasal dari mikroba dan bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi, atau proses rekayasa genetik sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c dan huruf d diharamkan jika proses pertumbuhan dan/atau pembuatannya tercampur, terkandung, dan/atau terkontaminasi dengan bahan yang diharamkan.
(3)
Bahan yang diharamkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri berdasarkan fatwa MUI.

Pasal 21

(1)
Lokasi, tempat, dan alat PPH wajib dipisahkan dengan lokasi, tempat, dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk tidak halal.
(2)
Lokasi, tempat, dan alat PPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
a.
dijaga kebersihan dan higienitasnya;
b.
bebas dari najis; dan
c.
bebas dari Bahan tidak halal.
(3)
Ketentuan lebih lanjut mengenai lokasi, tempat, dan alat PPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 22

(1)
Pelaku Usaha yang tidak memisahkan lokasi, tempat, dan alat PPH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
a.
peringatan tertulis; atau
b.
denda administratif.
(2)
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 23

Pelaku Usaha berhak memperoleh:
a.
informasi, edukasi, dan sosialisasi mengenai sistem JPH;
b.
pembinaan dalam memproduksi Produk Halal; dan
c.
pelayanan untuk mendapatkan Sertifikat Halal secara cepat, efisien, biaya terjangkau, dan tidak diskriminatif.

Pasal 24

Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan Sertifikat Halal wajib:
a.
memberikan informasi secara benar, jelas, dan jujur;
b.
memisahkan lokasi, tempat dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara Produk Halal dan tidak halal;
c.
memiliki Penyelia Halal; dan
d.
melaporkan perubahan komposisi Bahan kepada BPJPH.

Pasal 25

Pelaku Usaha yang telah memperoleh Sertifikat Halal wajib:
a.
mencantumkan Label Halal terhadap Produk yang telah mendapat Sertifikat Halal;
b.
menjaga kehalalan Produk yang telah memperoleh Sertifikat Halal;
c.
memisahkan lokasi, tempat dan penyembelihan, alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara Produk Halal dan tidak halal;
d.
memperbarui Sertifikat Halal jika masa berlaku Sertifikat Halal berakhir; dan
e.
melaporkan perubahan komposisi Bahan kepada BPJPH.

Pasal 26

(1)
Pelaku Usaha yang memproduksi Produk dari Bahan yang berasal dari Bahan yang diharamkan sebagaimana dimaksud dalam dan dikecualikan dari mengajukan permohonan Sertifikat Halal.
(2)
Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan keterangan tidak halal pada Produk.

Pasal 27

(1)
Pelaku Usaha yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam dikenai sanksi administratif berupa:
a.
peringatan tertulis;
b.
denda administratif; atau
c.
pencabutan Sertifikat Halal.
(2)
Pelaku Usaha yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
a.
teguran lisan;
b.
peringatan tertulis; atau
c.
denda administratif.
(3)
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 28

(1)
Penyelia Halal sebagaimana dimaksud dalam huruf c bertugas:
a.
mengawasi PPH di perusahaan;
b.
menentukan tindakan perbaikan dan pencegahan;
c.
mengoordinasikan PPH; dan
d.
mendampingi Auditor Halal LPH pada saat pemeriksaan.
(2)
Penyelia Halal harus memenuhi persyaratan:
a.
beragama Islam; dan
b.
memiliki wawasan luas dan memahami syariat tentang kehalalan.
(3)
Penyelia Halal ditetapkan oleh pimpinan perusahaan dan dilaporkan kepada BPJPH.
(4)
Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelia Halal diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 29

(1)
Permohonan Sertifikat Halal diajukan oleh Pelaku Usaha secara tertulis kepada BPJPH.

Menampilkan 29 dari 18 pasal. Masuk untuk membaca semuanya.