Pasal 1

(1)

Dana Penguatan Infrastruktur dan Prasarana Daerah (DPIPD) yang dialokasikan kepada daerah provinsi dan kabupaten/kota adalah bagian dari Dana Penyesuaian Tahun Anggaran 2010 sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010.

(2)

Alokasi DPIPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp5.500.000.000,00 (lima triliun lima ratus miliar rupiah).

(3)

DPIPD adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah dalam rangka peningkatan pelayanan publik melalui penyediaan infrastruktur dan prasarana daerah, yang ditujukan untuk mendorong percepatan pembangunan daerah.

Pasal 2

1A. Daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menerima DPIPD beserta besaran alokasinya ditetapkan dalam rapat kerja Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 2B. Rincian daerah penerima dan besaran alokasi DPIPD untuk masing-masing bidang adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini. 3C. Alokasi DPIPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan jumlah pengeluaran paling tinggi yang diperbolehkan untuk setiap bidang.

Pasal 3

1D. Daerah wajib menggunakan DPIPD sesuai dengan bidang sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini. 2E. Daerah yang menerima alokasi DPIPD tidak diperbolehkan melakukan pergeseran alokasi antar bidang.

Pasal 4

DPIPD sebagaimana dimaksud dalam merupakan bagian dari Pendapatan Daerah dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2010.

Pasal 5

Alokasi DPIPD Tahun Anggaran 2010 untuk provinsi dipergunakan untuk:

mendukung pemeliharaan berkala, peningkatan dan pembangunan jalan/jembatan provinsi;

menunjang peningkatan pelayanan jaringan irigasi provinsi;

infrastruktur pelayanan kesehatan rujukan rumah sakit provinsi, meliputi:

penambahan tempat tidur kelas III;

pelayanan unggulan; dan

peralatan medis.

prasarana pemerintahan daerah; dan

penyediaan prasarana Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD).

Pasal 6

Alokasi DPIPD Tahun 2010 untuk kabupaten/kota dipergunakan untuk:

pemeliharaan berkala, peningkatan dan pembangunan jalan/ jembatan;

pemeliharaan berkala, peningkatan dan pembangunan jaringan irigasi;

penyempurnaan, pembangunan, pengembangan, dan perluasan jaringan sistem air minum, persampahan, limbah, dan drainase;

infrastruktur pelayanan kesehatan rujukan rumah sakit kabupaten/kota, meliputi:

penambahan tempat tidur kelas III;

Instalasi Gawat Darurat (IGD);

Unit Transfusi Darah (UTD);

Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL);

Peralatan medis.

menunjang penyediaan prasarana pelabuhan daerah;

penyediaan prasarana Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD); dan

penyediaan prasarana pemerintahan daerah.

Pasal 7

Kegiatan yang tidak dapat didanai dari DPIPD meliputi:

dana pendamping Dana Alokasi Khusus;

sewa (contoh : gedung kantor, kendaraan operasional);

administrasi kegiatan (contoh : gaji, honor, lembur, alat tulis kantor);

penelitian;

pelatihan; dan

perjalanan dinas pegawai daerah.

Pasal 8

(1)

Penyaluran DPIPD Tahun 2010 dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah.

(2)

Penyaluran DPIPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan rincian sebagai berikut:

Tahap I sebesar 45% (empat puluh lima persen);

Tahap II sebesar 45% (empat puluh lima persen); dan

Tahap III sebesar 10% (sepuluh persen).

(3)

Penyaluran secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilaksanakan secara sekaligus.

(4)

Penyaluran Tahap I dilaksanakan setelah daerah penerima menyampaikan Peraturan Daerah mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 dengan melampirkan Surat Pernyataan Kesanggupan dan Jadwal Rencana Penyelesaian Kegiatan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

(5)

Surat Pernyataan Kesanggupan dan Jadwal Rencana Penyelesaian Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun sesuai dengan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II dan Lampiran III yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

(6)

Surat Pernyataan Kesanggupan dan Jadwal Rencana Penyelesaian Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diterima paling lambat tanggal 31 Juli 2010.

(7)

Penyaluran Tahap II dan Tahap III dapat dilaksanakan setelah laporan penyerapan penggunaan DPIPD tahap sebelumnya diterima oleh Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

(8)

Laporan penyerapan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disusun dengan menggunakan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IV yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 9

(1)

Laporan penyerapan penggunaan DPIPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) disampaikan setelah penggunaan dana telah mencapai 90% (sembilan puluh persen) dari dana yang telah ditransfer ke Rekening Kas Umum Daerah.

(2)

Laporan penyerapan penggunaan DPIPD Tahap I atau Tahap II sebagaimana dimaksud dalam ayat (7), diterima paling lambat tanggal 15 Desember 2010.

Pasal 10

(1)

Pelaksanaan kegiatan yang didanai DPIPD harus selesai paling lambat tanggal 31 Desember 2010.

(2)

Hasil dari kegiatan yang didanai DPIPD sudah dapat dimanfaatkan pada akhir Tahun Anggaran 2010.

Pasal 11

(1)

Daerah penerima DPIPD dapat melakukan optimalisasi penggunaan atas besaran dana yang diterimanya.

(2)

Optimalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan untuk bidang yang sama.

Pasal 12

Pengawasan fungsional/pemeriksaan pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan DPIPD dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Akses Terbatas

Anda melihat 13 dari 20 pasal. Masuk untuk akses penuh.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114/pmk.07/2010 Tahun 2010 Tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Penguat Infrastruktur dan Prasarana Daerah tahun Anggaran 2010