Justisio
Kembali

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1954 Tentang Kenaikan Pensiun dan Onderstand yang Diberikan Kepada Para Bekas Anggota Tentara Angkatan Perang dan Sebagainya

Dasar Hukum
Peraturan Terkait
Histori
Lampiran

Pasal 1

(1)
Pensiun dan onderstand terus menerus/sementara, yang diberikan kepada bekas anggota tentara Angkatan Perang Republik Indonesia yang terakhir menerima gaji menurut Undang-undang Darurat No. 5 tahun 1950 (Lembaran Negara tahun 1950 No. 6), yaitu "P.G.M. 1950", dinaikkan dengan: 105 % untuk bekas Prajurit II Darat, Kelasi II/II Laut dan Prajurit Udara II; 80 % untuk bekas Prajurit I Darat, Kelasi I Laut dan Prajurit Udara I; 45 % untuk bekas Kopral Darat/Laut/Udara; 5 % untuk bekas Bintara (Sersan Darat/Laut/Udara sampai dengan Pembantu Letnan Darat, Ajudan Laut dan Letnan Muda Udara II); 35 % untuk bekas Perwira (dari Letnan II Darat, Letnan Muda Laut, Letnan Muda I sampai dengan Letnan Jenderal Darat, Laksamana Laut dan Laksamana Udara.
(2)
Pensiun dan onderstand terus menerus/sementara, yang diberikan kepada bekas anggota tentara K.N.I.L. dulu, Ko-ninklijke Marine dulu dan Kesatuan-kesatuan bantuan (Hul-pkorpsen) dulu, ialah: Korpsen Barisan Madura, Legioen Mangkoe Negoro, Legioen Pakoe Alam dan Korps Prayoda Bali, yang dalam daftar lampiran peraturan ini termuat dalam:
a.
ruang I yang diberikan kepada mereka, yang terakhir menerima gaji menurut Staatsblad 1949 No. 2 (B.A.G. 1949), dan
b.
ruang II yang diberikan kepada mereka, yang terakhir menerima gaji menurut peraturan-peraturan gaji lain dari pada peraturan-peraturan tersebut diatas tadi dan yang berlaku sebelum 1 Januari 1949, dinaikkan menjadi sebesar jumlah-jumlah segaris dalam ruang III dari daftar lampiran termaksud diatas tadi.

Pasal 2

(1)
Pensiun dan onderstand terus menerus/sementara, yang diberikan kepada janda bekas anggota tentara termaksud dalam , yang besarnya kurang dari angka-angka tersebut dalam ayat (2) pasal ini, dinaikkan masing-masing menurut ketentuan-ketentuan dalam , ayar (1), dan ayat (2) huruf-huruf a dan b, apabila mendiang suaminya terakhir menerima gaji menurut peraturan-peraturan gaji termaksud dalam ketentuan-ketentuan itu. Jumlah pensiun janda/atau tunjangan janda, setelah dinaikkan menurut pasal ini, tidak boleh melebihi :
a.
Rp.200.-untuk janda dari bekas anggota tentara termaksud dalam ayat (1);
b.
Rp. 30.-untuk janda dari bekas anggota tentara termaksud dalam ayat (2) huruf a;
c.
Rp. 100.-untuk janda dari bekas anggota tentara termaksud dalam ayat (2) huruf b.

Pasal 3

Jumlah onderstand yang diberikan kepada anak yatim/piatu dari bekas anggota tentara termaksud dalam , terhitung kembali atas dasar pensiun janda atau onderstand janda yang bersangkutan setelah diubah menurut .

Pasal 4

(1)
Apabila diterima sesuatu jumlah pensiun minimum atau onderstand minimum, maka sebagai dasar untuk mendapatkan kenaikan menurut peraturan ini digunakan jumlah pensiun/atau onderstand yang bersifat pensiun menurut perhitungan sebenarnya.
(2)
Pensiun dan onderstand terus menerus/sementara setelah dinaikkan menurut peraturan ini, dibulatkan keatas menjadi rupiah penuh.

Pasal 5

Pensiun dan onderstand terus menerus/sementara yang diberi-kan kepada Prajurit II Darat, Kelasi III/II Laut, Prajurit Udara II sampai dengan Kopral Darat/Laut/Udara yang digaji menurut Peraturan Pemerintah No. 50/1951 (P.G.M. 1951), dinaikkan mulai tanggal 1 Januari 1951 dengan: 105 % untuk bekas Prajurit II Darat, Kelasi III/II Laut dan Prajurit Udara II; 60 % untuk bekas Prajurit I Darat, Kelasi I Laut dan Prajurit Udara I; 45 % untuk bekas Kopral Darat/Laut/Udara.

Pasal 6

(1)
Kenaikan pensiun dan onderstand terus menerus/sementara menurut peraturan ini hanya diberikan mengenai pensiun dan onderstand terus menerus/sementara yang dibayarkan di Indonesia kepada yang berhak menerima yang bertempat tinggal di Indonesia.
(2)
Kenaikan pensiun dan onderstand terus menerus/sementara menurut peraturan ini dilakukan oleh Menteri Pertahanan atau instansi yang ditunjuk olehnya.

Pasal 7

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan serta mempunyai daya surut hingga tanggal 1 Oktober 1952, kecuali ketentuan termaksud dalam Peraturan Pemerintah ini. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.