Pasal 1

(1)

Dengan nama Perusahaan Negara "SARI HUSADA" selanjutnya disebut P.N. "SARI HUSADA" didirikan suatu Perusahaan Negara sebagai termasuk dalam Undang-undang Nomor 19 Prp. Tahun 1960;

(2)

Perusahaan milik Negara yang namanya tersebut dibawah ini Perseroan Terbatas N.V. Perusahaan Pembuatan dan Pengawetan Bahan Makanan "SARIDELE" (N.V. SARIDELE) yang didirikan berdasarkan akte notaris R. Mr. Soewandi nomor 36 tanggal 14 Agustus 1954 jo akte perubahan notaris R. Mr. Soerojo nomor 56 tanggal 7 Pebruari 1956 dan perusahaan negara lainnya yang akan ditunjuk lebih lanjut oleh Menteri Kesehatan ; dengan ini dilebur kedalam perusahaan yang tersebut dalam ayat 1 diatas.

(3)

Segala hak dan kewajiban, kekayaan dan perlengkapan serta usaha dari perusahaan tersebut dalam ayat (2) beralih/diserahkan kepada P.N. "SARI HUSADA".

(4)

Pelaksanaan peleburan/penyerahan termasuk dalam ayat (2) dan (3) diatas diatur oleh Menteri Kesehatan.

Pasal 2

(1)

P.N. "SARI HUSADA" adalah badan hukum yang berhak melakukan usaha-usaha berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

(2)

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan

"Pemerintah" ialah Presiden Republik Indonesia;

"Menteri" ialah Menteri Kesehatan ;

"Perusahaan" ialah P.N. "SARI HUSADA";

"Direksi" ialah Direksi Perusahaan ;

"B.P.U." ialah Badan Pimpinan Umum Perusahaan-perusahaan Negara Farmasi dan Alat Kesehatan yang didirikan dengan penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1961.

Pasal 3

Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, maka terhadap Perusahaan berlaku segala macam hukum Indonesia. TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 4

Perusahaan berkedudukan dan berkantor-pusat di Yogyakarta dan dapat mempunyai kantor cabang, kantor perwakilan atau koresponden di dalam negeri dengan persetujuan Menteri dan diluar negeri dengan persetujuan Pemerintah. TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA

Pasal 5

Tujuan Perusahaan ialah untuk turut membangun ekonomi Nasional dalam bidang farmasi dan alat kesehatan sesuai dengan ekonomi terpimpin dengan mengutamakan kebutuhan rakyat dan ketenteraman serta kesenangan bekerja dalam Perusahaan menuju masyarakat yang adil dan makmur materiil dan spirituil.

Pasal 6

Perusahaan ini berusaha dalam lapangan farmasi dan alat kesehatan dalam arti yang seluas-luasnya. MODAL

Pasal 7

(1)

Modal Perusahaan ditetapkan sebesar Rp. 35.000.000 (Tiga puluh lima juta rupiah).

(2)

Modal Perusahaan dapat ditambah dengan ketentuan Peraturan Pemerintah.

(3)

Perusahaan mempunyai cadangan-umum yang dibentuk dan dipupuk menurut ketentuan dalam ayat (1).

(4)

Perusahaan tidak mengadakan cadangan diam dan/atau cadangan rahasia. PIMPINAN

Pasal 8

(1)

Perusahaan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Presiden Direktur dan dapat dibantu oleh dua orang Direktur yang bertanggung jawab atas bidangnya masing-masing.

(2)

Presiden Direktur bertanggung jawab jawab kepada Menteri dan para Direktur bertanggung jawab jawab kepada Presiden Direktur.

(3)

Gaji dan penghasilan lain anggota Direksi ditetapkan oleh Menteri dengan mengingat ketentuan yang ditetapkan dengan atau berdasarkan undang-undang.

Pasal 9

Anggota Direksi adalah warga negara Indonesia.

Pasal 10

(1)

Antara anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis samping termasuk menantu dan ipar, kecuali jika diijinkan oleh Pemerintah. Jika sesudah pengangkatan mereka masuk periparan yang terlarang itu maka untuk dapat melanjutkan jabatannya diperlukan ijin Pemerintah.

(2)

Anggota tidak boleh merangkap jabatan lain, kecuali dengan ijin Menteri. Tidak termasuk dalam hal ini jabatan yang dipikulkan oleh Pemerintah kepadanya.

(3)

Anggota Direksi tidak mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada perkumpulan/perusahaan lain yang berusaha dalam lapangan yang bertujuan mencari keuntungan.

Pasal 11

(1)

Anggota Direksi diangkat oleh Pemerintah atas usul Menteri untuk selama-lamanya 5 tahun. Setelah waktu itu berakhir anggota yang bersangkutan dapat diangkat kembali.

(2)

Dalam hal-hal dibawah ini Pemerintah dapat memberhentikan atas usul Menteri anggota Direksi, meskipun waktu tersebut dalam ayat (1) belum berakhir :

atas permintaan sendiri;

karena tindakan yang merugikan Perusahaan;

karena tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Negara ;

karena meninggal dunia.

(3)

Pemberhentian karena alasan tersebut ayat (2) sub b dan sub c, jika merupakan suatu pelanggaran dari peraturan hukum pidana, merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.

(4)

Sebelum pemberhentian karena alasan tersebut dalam ayat (2)sub b dan sub c dilakukan, anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri hal mana harus dilaksanakan dalam waktu satu bulan setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberitahukan tentang niat akan pemberhentian itu oleh Menteri.

(5)

Selama persoalan tersebut dalam ayat (4) belum diputus, maka Menteri dapat memberhentikan untuk sementara waktu anggota Direksi yang bersangkutan. Jika dalam waktu dua bulan setelah pemberhentian sementara dijatuhkan belum ada keputusan mengenai pemberhentian anggota Direksi berdasarkan ayat (3) maka pemberhentian sementara itu menjadi batal dan anggota Direksi yang bersangkutan dapat segera menjalankan jabatannya lagi, kecuali bilamana untuk keputusan pemberhentian tersebut diperlukan keputusan,pengadilan dalam hal mana hal itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan.

Pasal 12

(1)

Direksi mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan.

(2)

Direksi dapat menyerahkan kekuasaan mewakili tersebut dalam ayat (1) kepada anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu kepada seorang/beberapa orang pegawai Perusahaan tersebut baik sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang/badan lain.

Pasal 13

(1)

Direksi menentukan kebijaksanaan Perusahaan.

(2)

Direksi mengurus dan menguasai kekayaan Perusahaan.

(3)

Tata-tertib dan cara menjalankan pekerjaan Direksi diatur dalam suatu peraturan yang ditetapkan oleh Direksi. HUBUNGAN PERUSAHAAN DENGAN BADAN PIMPINAN UMUM PERUSAHAAN-PERUSAHAAN NEGARA FARMASI DAN ALAT KESEHATAN

Pasal 14

(1)

Sifat, hubungan, pembagian tugas dari pekerjaan antara Perusahaan dan B.P.U. ditetapkan oleh B.P.U.

(2)

Keputusan B.P.U. tersebut dalam ayat (1) mengikat Perusahaan.

Pasal 15

Perusahaan memberikan iuran wajib/pembayaran jasa kepada B.P.U. menurut jumlah yang ditetapkan oleh B.P.U. dengan persetujuan Menteri. TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI PEGAWAI

Pasal 16

(1)

Semua pegawai Perusahaan; termasuk anggota Direksi dalam kedudukan selaku demikian, yang tidak dibebani tugas penyimpanan uang, surat-surat berharga dan barang-barang persediaan, yang karena tindakan-tindakan melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi Perusahaan, diwajibkan mengganti kerugian tersebut.

(2)

Ketentuan-ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap pegawai negeri berlaku sepenuhnya terhadap pegawai Perusahaan.

(3)

Semua pegawai Perusahaan yang dibebani tugas penyimpanan, pembayaran atau penyerahan uang dan surat-surat berharga milik Perusahaan dan barang-barang persediaan milik perusahaan yang disimpan di dalam gudang atau tempat, penyimpanan yang khusus dan semata-mata dipergunakan untuk keperluan itu diwajibkan memberikan pertanggungan jawab tentang pelaksanaan tugasnya kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

(4)

Pegawai dimaksud pada ayat (3) tidak perlu mengirimkan pertanggungan jawab mengenai cara pengurusannya kepada Badan Pemeriksa Keuangan. Tuntutan terhadap pegawai tersebut dilakukan menurut ketentuan yang ditetapkan bagi pegawai bendaharawan yang oleh Badan Pemeriksa Keuangan dibebaskan dari kewajiban mengirimkan pertanggungan jawab mengenai cara mengurusnya.

(5)

Semua surat bukti dan surat lainnya sebagaimana juga sifatnya yang termasuk bilangan tata-buku dan administrasi Perusahaan disimpan ditempat Perusahaan atau ditempat lain yang ditunjuk oleh Menteri, kecuali jika untuk sementara dipindahkan ke Badan Pemeriksa Keuangan dalam hal dianggapnya perlu untuk kepentingan suatu pemeriksaan.

(6)

Untuk keperluan pemeriksaan bertalian dengan penetapan pajak dan kontrol akuntan pada umumnya surat bukti dan surat lainnya dimaksud pada ayat (5) untuk sementara dipindahkan ke Jawatan Akuntan Negara. KEPEGAWAIAN

Pasal 17

Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai/pekerja Perusahaan menurut peraturan yang disetujui oleh Menteri berdasarkan peraturan pokok kepegawaian perusahaan negara yang ditetapkan oleh Pemerintah. TAHUN- BUKU

Pasal 18

Tahun buku Perusahaan adalah tahun takwim.

Pasal 19

(1)

Selambat-lambatnya tiga bulan sebelum tahun buku baru mulai berlaku maka oleh direksi dikirimkan anggaran B.P.U. untuk dimintakan persetujuan kepada Menteri.

(2)

Kecuali apabila Menteri mengemukakan keberatan atau menolak proyek yang dimuat di dalam anggaran perusahaan sebelum menginjak tahun buku baru maka anggaran tersebut berlaku sepenuhnya.

(3)

Anggaran tambahan atau perubahan anggaran yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Menteri. LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA BERKALA DAN KEGIATAN PERUSAHAAN.

Pasal 20

Laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan Perusahaan dikirim oleh Direksi kepada Menteri dan B.P.U. menurut cara dan waktu yang ditentukan oleh B.P.U. LAPORAN PERHITUNGAN TAHUNAN

Pasal 21

(1)

Untuk tiap tahun buku oleh Direksi disusun perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi. Neraca dan perhitungan laba rugi tersebut dikirimkan kepada B.P.U. untuk disampaikan kepada Menteri dan Badan Pemeriksa Keuangan menurut cara dan waktu yang ditetapkan oleh B.P.U.

(2)

Cara penilaian pos dalam perhitungan tahunan harus disebutkan.

(3)

Jika dalam waktu dua bulan sesudah menerima perhitungan tahunan itu oleh Menteri tidak diajukan keberatan tertulis maka perhitungan tahunan itu dianggap telah disahkan.

(4)

Perhitungan tahunan disahkan oleh Menteri. Pengesahan termaksud memberi pembebasan kepada Direksi terhadap segala sesuatu yang termuat dalam perhitungan tahunan tersebut. PENGGUNAAN LABA

Pasal 22

(1)

Dari laba bersih yang telah disahkan menurut , disisihkan untuk :

dana pembangunan semesta 55%, termasuk 21/2% untuk Daerah Istimewa Jogjakarta,

untuk cadangan umum sebesar 20% sampai cadangan tersebut mencapai jumlah dua kali modal Perusahaan, dan untuk ganti rugi sebesar 3%, sedangkan sisanya dipisahkan untuk sumbangan dana pensiun dan sokongan pegawai, sosial dan pendidikan dan jasa produksi, yang jumlah persentasenya masing-masing akan ditetapkan oleh Pemerintah.

(2)

Penggunaan laba untuk cadangan umum dan ganti rugi bilamana setelah tercapai tujuannya dapat dialihkan kepada penggunaan lain dan peraturan Pemerintah.

(3)

Cara mengurus dan menggunakan dana penyusutan dan cadangan tujuan dimaksud Pasal 18 ayat (2), Undang-undang Nomor 19 Prp. Tahun 1960 ditentukan dengan Peraturan Menteri. PEMBUBARAN

Pasal 23

(1)

Pembubaran Perusahaan dan penunjukan likuidaturnya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

(2)

Semua kekayaan Perusahaan setelah diadakan likuidasi menjadi milik Negara.

(3)

Pertanggungan jawab likuidasi oleh likuidator dilakukan kepada Menteri yang memberi pembebasan tanggung jawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikan olehnya.

Pasal 24

Soal-soal yang belum diatur dalam Peraturan Pemerintah ini ditetapkan oleh B.P.U.

Pasal 25

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari ditetapkan dan berlaku surut hingga tanggal 1 Januari 1961. Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetap di Jakarta Pada tanggal 17 April 1961. PEJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, DJUANDA Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 17 April 1961. PEJABAT SEKRETARIS NEGARA, SANTOSO LEMBARAN NEGARA TAHUN 1961 NOMOR 104. --------------------------------- CATATAN Kutipan: LEMBARAN NEGARA TAHUN 1961 YANG TELAH DICETAK ULANG

Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Negara "sari Husada"